TNI Siap Usir Pesawat Singapura
TNI Siap Usir Pesawat Singapura
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan TNI Angkatan Udara siap untuk mengusir pesawat tempur Singapura yang melanggar batas wilayah udara Indonesia.
Gatot menjelaskan hal itu terkait dengan rencana Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih ruang udara atau flight information region (FIR) yang selama ini dikuasai Singapura.
Dia menjelaskan, pada 1995 pemerintah memberikan kewenangan kepada Singapura dalam mengendalikan FIR yang berkaitan dengan operasional navigasi dan keselamatan. Hal ini juga diperbolehkan dan diatur dalam Annex 11.
"Itu (FIR) diminta kapan pun bisa. Tapi untuk mempersiapkan semuanya (fasilitas) kita membutuhkan waktu 2-3 tahun kemudian dan Singapura pasti memberikannya," tutur Gatot saat menggelar kesiapan Satgas Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Pada 2007 lalu, kata Gatot, ada perjanjian mengenai Militer Training Area (MTA). Namun masa perjanjian tersebut sudah berakhir dan digantikan dengan Defence Cooperation Agreement (DCA).
Dalam DCA itu, kata Gatot, wilayah udara di Kepulauan Riau dan sekitar Kalimantan Utara dibagi-bagi berdasarkan wilayah, yaitu Alpha 1, Alpha 2, dan Bravo. Kesepakatan itu dilakukan pada 2009 dan sudah ditandatangani Menteri Pertahanan saat itu.
Namun, dalam peraturannya bahwa perjanjian internasional itu harus diratifikasi oleh DPR. Terkait dengan hal ini, DPR belum meratifikasi atau belum setuju sehingga perjanjian itu belum berlaku.
"Tapi sebagian Menara Singapura sudah merasa daerah dia itu, kadang-kadang kita lewat diingatkan ini adalah wilayah DCA, tidak boleh lewat. Karena saya tahu aturan ini, saya tekankan pada TNI AU bahwa itu benar-benar wilayah dan kedaulatan kita. Jadi lewat diingatkan Singapura, ya lewat saja," katanya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menegaskan, tindakan Singapura yang memberi peringatan tersebut tidak melanggar tetapi hanya mengingatkan kalau itu merupakan wilayah DCA.
"Kalau mereka latihan kita usir. Jadi kalau mereka latihan (pesawat) kita usir. Sebenarnya tidak perlu koordinasi (Panglima Singapura) aturan sudah sama-sama tahu. Ya, kalau ada pesawat yang masuk kita ingatkan. Kalau ada pesawat itu (latihan) mereka melanggar, kalau dia latihan di situ boleh-boleh saja asal izin dengan kita," ucapnya.
PILIHAN:
1.000 Personel BIN Ikut Pantau Pilkada Serentak
Gatot menjelaskan hal itu terkait dengan rencana Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih ruang udara atau flight information region (FIR) yang selama ini dikuasai Singapura.
Dia menjelaskan, pada 1995 pemerintah memberikan kewenangan kepada Singapura dalam mengendalikan FIR yang berkaitan dengan operasional navigasi dan keselamatan. Hal ini juga diperbolehkan dan diatur dalam Annex 11.
"Itu (FIR) diminta kapan pun bisa. Tapi untuk mempersiapkan semuanya (fasilitas) kita membutuhkan waktu 2-3 tahun kemudian dan Singapura pasti memberikannya," tutur Gatot saat menggelar kesiapan Satgas Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Pada 2007 lalu, kata Gatot, ada perjanjian mengenai Militer Training Area (MTA). Namun masa perjanjian tersebut sudah berakhir dan digantikan dengan Defence Cooperation Agreement (DCA).
Dalam DCA itu, kata Gatot, wilayah udara di Kepulauan Riau dan sekitar Kalimantan Utara dibagi-bagi berdasarkan wilayah, yaitu Alpha 1, Alpha 2, dan Bravo. Kesepakatan itu dilakukan pada 2009 dan sudah ditandatangani Menteri Pertahanan saat itu.
Namun, dalam peraturannya bahwa perjanjian internasional itu harus diratifikasi oleh DPR. Terkait dengan hal ini, DPR belum meratifikasi atau belum setuju sehingga perjanjian itu belum berlaku.
"Tapi sebagian Menara Singapura sudah merasa daerah dia itu, kadang-kadang kita lewat diingatkan ini adalah wilayah DCA, tidak boleh lewat. Karena saya tahu aturan ini, saya tekankan pada TNI AU bahwa itu benar-benar wilayah dan kedaulatan kita. Jadi lewat diingatkan Singapura, ya lewat saja," katanya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menegaskan, tindakan Singapura yang memberi peringatan tersebut tidak melanggar tetapi hanya mengingatkan kalau itu merupakan wilayah DCA.
"Kalau mereka latihan kita usir. Jadi kalau mereka latihan (pesawat) kita usir. Sebenarnya tidak perlu koordinasi (Panglima Singapura) aturan sudah sama-sama tahu. Ya, kalau ada pesawat yang masuk kita ingatkan. Kalau ada pesawat itu (latihan) mereka melanggar, kalau dia latihan di situ boleh-boleh saja asal izin dengan kita," ucapnya.
PILIHAN:
1.000 Personel BIN Ikut Pantau Pilkada Serentak
(dam)
Explore More