Pertemuan DPR-Trump Tak Perlu Dipersoalkan
Kamis, 10 September 2015 - 12:40 WIB
Pertemuan DPR-Trump Tak Perlu Dipersoalkan
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota DPR meminta kisruh pertemuan antara pimpinan DPR dengan pengusaha Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak dijadikan komoditas politik.
Mereka juga menganggap peran CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) yang membantu dalam memfasilitasi pertemuan itu adalah hal wajar dan justru perlu diapresiasi. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, kesediaan HT menjadi fasilitator pertemuan itu tidak seharusnya dipermasalahkan. Tantowi mengungkapkan, Donald Trump adalah tokoh besar di Amerika yang tidak terlibat pada tindakan kriminal maupun korupsi.
”Donald Trump adalah tokoh bisnis dan tokoh politik. Bahwa HT yang memfasilitasi pertemuan di AS tersebut bukan hal yang perlu dimasalahkan,” ujar Tantowi kemarin. Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie itu mengungkapkan, HT dan Trump bermitra dan bahkan saat ini berteman. Maka itu, dia sangat yakin tidak ada maksud apa pun di balik upaya HT menjadi fasilitator pertemuan tersebut.
”Masalahnya apa? Siapa saja yang mau ketemu Donald Trump kan bisabisa saja. Mereka melihat dari perspektif seolah-olah ada udang di balik batu. Padahal kan tidak,” tegas Tantowi. Menurut Tantowi, seharusnya menjadi suatu kebanggaan bahwa HT yang seorang pengusaha Indonesia memiliki keistimewaan karena dapat menjalin relasi dengan pengusaha-pengusaha dan tokoh politik dari negara lain.
”Kita mestinya bangga pengusaha kita ada yang berteman dengan Donald Trump. Jadi siapa pun yang akan bertemu dengan Donald Trump dibantu. Justru kita mendorong pengusaha Indonesia mempunyai akses dengan pengusaha-pengusaha di negara lain,” jelasnya. Tantowi pun menganalogikan dengan contoh pengusaha Indonesia James Riyadi yang dekat dengan Bill Clinton atau Peter Gontha dengan musisi dan selebritas di Amerika.
Pada waktunya kedekatan mereka itu dapat memberikan manfaat untuk kepentingan bangsa Indonesia. ”Berhubungan dengan pengusaha- pengusahatopdari negara lain kan bisa bermanfaat,” tandasnya. Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan rombongan dengan Trump adalah untuk mengapresiasi investasi yang sudah diberikan Trump ke Indonesia.
Menurut Tantowi, investasi yang dilakukan Trump di Indonesia tergolong besar. Bahkan Indonesia menjadi negara pertama tujuan investasi dari pengusaha properti ini di Asia. Karena itu hal wajar jika Ketua DPR selaku perwakilan dari rakyat mengucapkan terima kasih dan mengharapkan agar ada investasi-investasi lagi yang akan diberikan Trump Corporation di berbagai sektor.
”Saat inikan kita memerlukan berbagai proyek tersebut, apalagi di tengah situasi ekonomi kita yang kurang baik hingga saat ini,” jelasnya. Melihat realitas tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mendapat laporan masalah ini dari sejumlah anggota DPR akan bisa berpikir jernih dan adil. Tantowi juga menegaskan, Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan membawa masalah ini hingga ke presidium karena laporan ini murni bagian dari hak sebagai anggota Dewan.
Tak Jadi Komoditas Politik
Atas laporan ini, MKD juga menyatakan berkomitmen mengawal kisruh pertemuan pimpinan DPR dengan Trump ini untuk tidak menjadi komoditas politik. Anggota MKD Ahmad Riski Sadig mengatakan, pengawalan ini perlu karena ada wacana menggiringkasusiniuntukmenciptakan konflik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP. Riski menerangkan, MKD menilai kekisruhaninisangat tidakproduktif kala kedua koalisi ini sudah tenang dari kegaduhan.
”Fungsi MKD melindungi dan membela upaya-upaya politik atas agenda kedewanan,” katanya kemarin. Politikus PAN itu menjelaskan, dia sudah sering menyampaikan bahwa pertemuan anggota Dewan di luar kedinasan sebagai fungsi diplomatik itu sahsah saja. Dia perlu menggarisbawahi bahwa ada fungsi muhibah yang mewakili bangsa dan parlemen bagi setiap anggota Dewan.
Pada kasus ini, Ketua DPR Setya Novanto atas nama pimpinan mempunyai agenda muhibah kedewanan pada pertemuan parlemenduniadiAS. Rangkaianacara pertemuan parlemen itu diinisiasi oleh Fadli Zon yang memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.
Riski mengatakan, untuk menilai apakah memang ada pelanggaran kode etik, pihaknya akan memanggil Sekjen DPR, BKSAP, dan kesekretariatan. Termasuk jika diperlukan anggota delegasi yang berangkat ke Amerika. ”Kita akan selidiki apakah benar ada salah kode etik Dewan supaya kasus ini tidak mengarah kenuansa politik yang begitu kental,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur ini.
Kiswondari/neneng zubaidah/sindonews.com
Mereka juga menganggap peran CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) yang membantu dalam memfasilitasi pertemuan itu adalah hal wajar dan justru perlu diapresiasi. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, kesediaan HT menjadi fasilitator pertemuan itu tidak seharusnya dipermasalahkan. Tantowi mengungkapkan, Donald Trump adalah tokoh besar di Amerika yang tidak terlibat pada tindakan kriminal maupun korupsi.
”Donald Trump adalah tokoh bisnis dan tokoh politik. Bahwa HT yang memfasilitasi pertemuan di AS tersebut bukan hal yang perlu dimasalahkan,” ujar Tantowi kemarin. Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie itu mengungkapkan, HT dan Trump bermitra dan bahkan saat ini berteman. Maka itu, dia sangat yakin tidak ada maksud apa pun di balik upaya HT menjadi fasilitator pertemuan tersebut.
”Masalahnya apa? Siapa saja yang mau ketemu Donald Trump kan bisabisa saja. Mereka melihat dari perspektif seolah-olah ada udang di balik batu. Padahal kan tidak,” tegas Tantowi. Menurut Tantowi, seharusnya menjadi suatu kebanggaan bahwa HT yang seorang pengusaha Indonesia memiliki keistimewaan karena dapat menjalin relasi dengan pengusaha-pengusaha dan tokoh politik dari negara lain.
”Kita mestinya bangga pengusaha kita ada yang berteman dengan Donald Trump. Jadi siapa pun yang akan bertemu dengan Donald Trump dibantu. Justru kita mendorong pengusaha Indonesia mempunyai akses dengan pengusaha-pengusaha di negara lain,” jelasnya. Tantowi pun menganalogikan dengan contoh pengusaha Indonesia James Riyadi yang dekat dengan Bill Clinton atau Peter Gontha dengan musisi dan selebritas di Amerika.
Pada waktunya kedekatan mereka itu dapat memberikan manfaat untuk kepentingan bangsa Indonesia. ”Berhubungan dengan pengusaha- pengusahatopdari negara lain kan bisa bermanfaat,” tandasnya. Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan rombongan dengan Trump adalah untuk mengapresiasi investasi yang sudah diberikan Trump ke Indonesia.
Menurut Tantowi, investasi yang dilakukan Trump di Indonesia tergolong besar. Bahkan Indonesia menjadi negara pertama tujuan investasi dari pengusaha properti ini di Asia. Karena itu hal wajar jika Ketua DPR selaku perwakilan dari rakyat mengucapkan terima kasih dan mengharapkan agar ada investasi-investasi lagi yang akan diberikan Trump Corporation di berbagai sektor.
”Saat inikan kita memerlukan berbagai proyek tersebut, apalagi di tengah situasi ekonomi kita yang kurang baik hingga saat ini,” jelasnya. Melihat realitas tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mendapat laporan masalah ini dari sejumlah anggota DPR akan bisa berpikir jernih dan adil. Tantowi juga menegaskan, Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan membawa masalah ini hingga ke presidium karena laporan ini murni bagian dari hak sebagai anggota Dewan.
Tak Jadi Komoditas Politik
Atas laporan ini, MKD juga menyatakan berkomitmen mengawal kisruh pertemuan pimpinan DPR dengan Trump ini untuk tidak menjadi komoditas politik. Anggota MKD Ahmad Riski Sadig mengatakan, pengawalan ini perlu karena ada wacana menggiringkasusiniuntukmenciptakan konflik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP. Riski menerangkan, MKD menilai kekisruhaninisangat tidakproduktif kala kedua koalisi ini sudah tenang dari kegaduhan.
”Fungsi MKD melindungi dan membela upaya-upaya politik atas agenda kedewanan,” katanya kemarin. Politikus PAN itu menjelaskan, dia sudah sering menyampaikan bahwa pertemuan anggota Dewan di luar kedinasan sebagai fungsi diplomatik itu sahsah saja. Dia perlu menggarisbawahi bahwa ada fungsi muhibah yang mewakili bangsa dan parlemen bagi setiap anggota Dewan.
Pada kasus ini, Ketua DPR Setya Novanto atas nama pimpinan mempunyai agenda muhibah kedewanan pada pertemuan parlemenduniadiAS. Rangkaianacara pertemuan parlemen itu diinisiasi oleh Fadli Zon yang memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.
Riski mengatakan, untuk menilai apakah memang ada pelanggaran kode etik, pihaknya akan memanggil Sekjen DPR, BKSAP, dan kesekretariatan. Termasuk jika diperlukan anggota delegasi yang berangkat ke Amerika. ”Kita akan selidiki apakah benar ada salah kode etik Dewan supaya kasus ini tidak mengarah kenuansa politik yang begitu kental,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur ini.
Kiswondari/neneng zubaidah/sindonews.com
(bbg)
