APBD DKI 2014 Hanya Terserap 40%

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menggelar paripurna rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.

Tidak maksimalnya realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran disebabkan belum sempurnanya sistem elektronik. Dari total APBD 2014 sebesar Rp72 triliun, penyerapan hanya mencapai Rp28,8 triliun (40%).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pidato pertanggungjawabannya tersebut merincikan tentang realisasi APBD 2014 dan belanja daerah serta pembiayaan daerah. Pendapatan daerah 2014 ditargetkan Rp65,04 triliun dan hanya terealisasi Rp43,82 triliun (67,38 %). Sementara realisasi belanja daerah yakni belanja langsung Rp25,16 triliun (54,10 %) dari anggaran Rp46,52 triliun.

Sedangkan belanja daerah untuk belanja tidak langsung sekitar Rp12,63 triliun (73,78%) dari anggaran Rp17,12 triliun. ”Kami terus melakukan upaya perbaikan. Pada kesempatan ini, saya sampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan aparatur DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Ahok di Gedung Paripurna DPRD DKI kemarin.

Ahok menjelaskan, salah-satu komponen dari belanja langsung adalah belanja modal di antaranya belanja peralatan dan mesin Rp4,06 triliun (53,20%) dari anggaran Rp7,63 triliun; belanja gedung dan bangunan Rp2,58 triliun (52,33%) dari anggaran Rp4,94 triliun. Belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan program unggulan yaitu peningkatan kualitas pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), rehabilitasi gedung sekolah, dan peningkatan kualitas pendidik.

Selanjutnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat antara lain melalu penyediaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan daerah, peningkatan standar sarana dan prasarana kesehatan, dan penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.

Sedangkan pengembangan sistem transportasi antara lain melalui revitalisasi terminal bus seperti Terminal Pinang Ranti, Klender, dan Rawamangun, pembangunan mass rapid transit (MRT), pembangunan flyover dan underpass seperti pembangunan flyover Kuningan sisi selatan, Jalan Layang Tendean-Blok M-Ciledug, dan pembangunan akses Terminal Pulogebang.

Selanjutnya untuk antisipasi banjir, rob, dan genangan melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir antara lain pembebasan tanah waduk, pembangunan tanggul pantai, pembangunan rumah pompa, dan normalisasi sungai. ”Untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota, kami realisasikan melalui pembangunan rumah susun seperti Rusun Tambora, Rusun Pulogebang, dan Rusun Cakung Barat, serta penataan kampung deret,” tuturnya.

Adapun penerimaan pembiayaan, mantan Bupati Belitung Timur itu menyebutkan Rp7,59 triliun berasal dari sisa lebih perhitungan APBD (Silpa) tahun anggaran 2013, dan pengeluaran pembiayaan pada 2014 sebesar Rp4,45 triliun. Pembiayaan tersebut digunakan di antaranya untuk penyertaan modal kepada PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, dan PT MRT Jakarta.

”Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, kami peroleh Silpa Tahun 2014 sebesar Rp9,16 triliun terdiri atas saldo kas daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp8,78 triliun dan sisa kas di bendahara pengeluaran yang disetor setelah 31 Desember 2014 sebesar Rp374,97 miliar,” tandasnya.

Demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel pada 2015 dengan berkaca dari penggunaan APBD 2014, Ahok menuturkan melalui penyempurnaan sistem informasi penerimaan daerah yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan penerapan e-retribusi ; efisiensi anggaran berbasis kinerja dengan memprioritaskan belanja publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat; penyempurnaan penerapan e-budgeting dan e-catalog untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah; pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya dalam rangka penerapan aktual basis; pemberian pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); serta penatausahaan aset daerah melalui inventarisasi aset dan pengembangan sistem informasi aset daerah (easet).

”Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan kajian dalam pembahasan oleh DPRD,” ucapnya. Ketua Fraksi Partai PKS DPRD DKI Jakarta Slamet Nurdin mengatakan, penyampaian pertanggungjawaban gubernur terhadap penggunaan anggaran 2014 akan dibahas melalui pandangan umum fraksi- fraksi melalui paripurna yang digelar pada 15 September mendatang.

”Ya, nanti kita lihat pandangan umum masing-masing fraksi. Kami harap masingmasing fraksi kritis terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut,” ujarnya.

Bima setiyadi