Hentikan Gaduh, Presiden Harus Bersikap

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya bersikap. Kepala Negara harus menghentikan polemik megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang melibatkan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Hal ini diperlukan tidak sekadar untuk menghentikan gaduh berkepanjangan, tapi juga memberikan kepastian kepada investor. Desakan ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendry Satrio dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Urgensi Presiden turun tangan juga disampaikan Wakil KetuaKomisiVIIDPRSatyaWYudhadan anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian. Hendry Satrio mengatakan, Presiden Jokowi-lah pemimpin yang membawahi menteri, termasuk wakil presiden dan menteri koordinator.

“Dengan kisruh tersebut, masyarakat dibuat bingung ke mana arah pemerintahan saat ini. Hal tersebut juga akibat lemahnya leadership presiden, maka Jokowi harus segera menanggulangi terjadinya kisruh ini,” ucapnya kemarin. Menurut dia, perdebatan bisa diakhiri jika Presiden memanggil Rizal dan JK, serta meminta keduanya menyampaikan argumen masing-masing. Selanjutnya, Presiden memutuskan apakah proyek tersebut tetap dijalankan atau dihentikan. Nantinya, keputusan final yang diambil harus ditaati dan dihormati.

“Masa menteri berdebat di publik didiamkan saja. Ini seharusnya Rizal Ramli dan JK juga jangan berdebat di publik. Terasa pemerintahan rezim ini terlalu berisik, jangan sampai nol kerjanya,” tandasnya. Fabby Tumiwa mengingatkan Presiden bahwa kegaduhan internal kabinet dalam proyek 35.000 MW berpengaruh besar terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor listrik.

Investor akan menunggu kepastian terkait target yang dibuat pemerintah apakah dikurangi atau tetap sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. “Investor bingung karena jika dikurangi tidak akan jadi prioritas dalam RUPTL PLN. Kepastian beli listrik jadi tidakpasti. Akibatnya investormenunggu. Kalau tidak ada kepastian akhirnya pergi dari Indonesia cari tempat lain,” ujar dia saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Dia mengungkapkan, sebagian investor sudah mengeluarkan uang miliaran untuk tahap awal, mulai izin investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), studi kelayakan, sampai pada penandatanganan power purchase agreement (PPA). Mereka melakukan kesepakatan awal dengan menandatangani PPA karena telah melihat peluang proyek 35.000 MW sebagai proyek prioritas.

“Jadi dari keseluruhan proyek sebesar 35.000 MW, sebesar 17.000 MW sudah committed, sudah ada PPA kesepakatan awal; sedangkan 18.000 MW masih perlu studi kelayakan. Kalau ini gaduh, akibatnya investor menunggu. Kalau tidak sabar, ya pergi,” tandasnya. Senada, Satya W Yudha juga meminta internal kabinet tidak menciptakan kegaduhan dalam capaian target proyek 35.000 MW karena akan membingungkan investor yang ingin berinvestasi di proyek tersebut.

“Perlu soliditas antarkementerian agar tidak membingungkan investor,” tandasnya kepada KORAN SINDO kemarin. Dia menuturkan, jika proyek 35.000 MW tetap berlangsung, pemerintah mesti memperbaiki sistem mulai dari procurement, penyiapan lahan, dan percepatan PPA. Hal ini berkaca dari tidak tuntasnya percepatan proyek pembangkit (fasttrackprogram /FTP) 10.000 MW.

“Kami memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mencapai target sebesar 35.000 MW dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tapi jika tanpa terobosan maka susah untuk tercapai,” jelasnya. Ramson Siagian sepakat perlunya soliditas dan satu pendapat di internal kabinet dalam mewujudkan proyek prioritas tersebut. Jika tidak, Presiden harus turun tangan karena tidak menutup kemungkinan jika tidak satu pendapat maka proyek ini justru tidak jalan karena berkaca dari proyek sebelumnya.

“Jika memang sulit, Presiden harus turun tangan. Ini kan proyek PLN. Kita lihat satu tahun lagi seperti apa,” pungkasnya. Sebelumnya, internal kabinet kembali gaduh dalam menyikapi megaproyek pembangkitlistrik35.000MW. Rizal Ramli mengungkapkan pesimismenya proyek tersebut tercapai dalam tempo lima tahun ke depan. Dia menyebut, dalam kajian terbaru, target yang bisa tercapai dalam kurun tersebut hanya sebesar 16.167 MW. Sebaliknya, dia menggulirkan program baru yang disebut Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPDListrik).

Mantan kepala Bulog tersebut mengaku sudah menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Presiden, yang memahaminya. Namun, manuver Rizal tersebut mendapat reaksi keras dari Wapres JK dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) SudirmanSaid. JK secara tegas mengingatkan program proyek pembangkit listrik 35.000 MW merupakan keputusan presiden yang tidak bisa diubah secara tiba-tiba.

Dia pun menegaskan pemerintah telah siap melaksanakan proyek tersebut. Adapun Sudirman Said menegaskan tidak ada pemangkasan target dari proyek tersebut, dan dia optimistis bisa tercapai dalam waktu lima tahun. Presiden Jokowi hingga kemarin belum menegaskan sikapnya. Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah memberikan responsnya. Dia mengaku telah membaca rilis hasil rapat Menko Maritim dengan Kementerian ESDM dan PLN.

Menurut Pramono, pembangunan listrik 35.000 MW merupakan kebutuhan pemerintah dalam lima tahun ke depan. Pramono melihat tidak sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan proyek tersebut. Diahanya menggariskan, proyek tersebut dipastikan bisa terlaksanabilaadajaminandari pemerintah dalam pelaksanaannya.

“Sekarang ini direksi PLN trauma karena hampir semua dirutnya kena tindak pidana. Maka perlu ada hal yang membuat mereka berani mengambil kebijakan dalam kondisi ini, karena kalau dibiarkan begitu saja saya yakin mereka tidak akan berani mengambil kebijakan,” ujar Pramono di Istana, Senin (7/9). Untuk mewujudkan terealisasinya pembangunan listrik 35.000 MW, pemerintah, menurut Pramono akan segera menggelar rapat khusus dalam waktu dekat. Rapat pembangunan listrik itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi di Kantor Presiden.

JK Bersikukuh

Kemarin Wapres JK kembali mengingatkan Rizal Ramli bahwa keputusan presiden membangun pembangkit listrik 35.000 MW tidak bisa diubah lagi. Menurut JK, keputusan pemerintah yang telah ditetapkan presiden tidak dapat diubah oleh keputusan seorang menteri koordinator.

“Memangnya menko bisa mengubah (kebijakan) presiden? Nggak usah ngomong-ngomong lagi deh. Kalau bisa ditetapkan (pembangunan listrik 35.000 MW), ya ditetapkan,” ujar Wapres JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Saat dikonfirmasi wartawan tentang hasil kajian yang menyebut adanya potensi kerugian USD10,7 miliar yang bakal ditanggung PLN akibat terjadinya kelebihan beban listrik jika proyek pembangkit listrik 35.000 MW dipaksakan, JK enggan menanggapi.

“Siapa bilang mau diubah? Ndaklah itu (berbicara dengan Rizal), terserah dah ,” ujarJKyangmenolak untuk berbicara dengan Rizal. JK lantas mengungkapkan dirinya telah melakukan pengecekan dan komunikasi dengan Dirut PLN Sofyan Basyir yang mengikuti rapat dengan Rizal Ramli. Dalam rapat itu, menurut Sofyan tidak dibicarakan mengenai perubahan kebijakan pemerintah dalam pembangunan listrik 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

“Ndak benar, saya sudah cek pembicaraan dengan dirut PLN tidak ada pembicaraan begitu-begitu,” tandas JK. Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi mengatakan bahwa Presiden Jokowi seharusnya bisa menertibkan menterinya untuk berbicara satu komando tentang kebijakan pemerintah. Sofjan menilai perilaku Rizal yang menetapkan kebijakan berlawanan dengan pemerintah sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

“Kalau saya sebagai pribadi, memang Presiden harus tertibkan yang begitu-begitu, nggak bisa kita toleransi kalau saya pikir. Akhirnya kan confuse investor di luar. Mau investasi di Indonesia, mana yang dipegang,” ujarnya.

“Kalau menterinya bisa mengubah policy kebijakan presiden, nah itu gimana lagi wibawa presiden besok. Ya, investor sangat kebingungan, ini mana yang dipegang, Presidennya atau menkonya? Ini merusak semua (sistem) kita,” tambahnya.

Nanang wijayanto/ rarasati syarief/ mula akmal