Penuntasan Kasus Munir Jadi Barometer Pemerintah Jokowi-JK

JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) diminta menuntaskan kasus pembunuhan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib.

Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, Presiden Jokowi harus menindaklanjuti temuan tim pencari fakta (TPF) yang merekomendasikan penyelesaian menyeluruh, termasuk yang diduga sebagai aktor intelektual.

"Penuntasan kasus ini menjadi barometer komitmen Jokowi pada HAM, apalagi diduga menyangkut orang-orang yang saat ini di panggung kekuasaan," kata Hendardi kepada Sindonews, melalui pesan singkat, Selasa (8/9/2015).

Menurut dia, sampai kapan pun, penyelesaian kasus Munir yang dianggapnya sebagai utang tetap akan ditagih. "Karena pembunuhan oleh aktor dan dengan fasilitas negara adalah pelanggaran HAM serius," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kasus Munir bukan kasus biasa yang menyangkut individu. "Sekalipun kasus individu tetapi memiliki dampak luas bagi kemajuan HAM, karena itu harus dituntaskan," pungkasnya.

Diketahui, kasus pembunuhan Munir Said Thalib sudah genap berusia 11 tahun pada 7 September 2015 kemarin. Namun, hingga saat ini dalang pembunuhan belum terungkap oleh penegak hukum.

Pilihan:

Ini 5 Kasus Ditangani Buwas yang Diintervensi Pemerintah