PDIP Bermanuver Gantikan Pemimpin DPR Lewat Polemik Donald Trump
Selasa, 08 September 2015 - 06:05 WIB
PDIP Bermanuver Gantikan Pemimpin DPR Lewat Polemik Donald Trump
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PDIP dinilai tengah bermanuver untuk menggantikan posisi pemimpin DPR yang saat ini diduduki oleh partai politik (parpol) Koalisi Merah Putih (KMP) dengan memblow-up kehadiran Ketua dan Wakil Ketua DPR Setya Novanto dan Fadli Zon pada konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Boleh jadi, ini strategi PDIP dan juga Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk bisa menggantikan posisi pemimpin DPR. Dan kebetulan ketemu momentumnya di saat para pemimpin DPR," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin saat dihubungi SINDO di Jakarta, Senin (7/9/2015).
Said berpandangan, dengan sejumlah anggota Fraksi PDIP melaporkan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, ini merupakan inidikasi awal dari PDIP dan KIH untuk selanjutnya bisa menguasai posisi pemimpin DPR.
"Tinggal dilihat saja manuver selanjutnya, dan itu wajar dalam politik," imbuhnya.
Namun di sisi lain, dirinya menyayangkan, mengapa mereka hanya lantang menyoal kasus tersebut, tetapi seolah diam seribu bahasa saat mata-kepala mereka sendiri melihat pemerintah gagal memperbaiki kesejahteraan rakyat. Padahal, alangkah bahagianya rakyat jika kegarangan serupa juga mereka tunjukan untuk menyoal kebijakan pemerintah yang keliru.
"Jadi persoalannya di sini adalah terletak pada adanya perbedaan perlakuan dan ketidakadilan yang dipertontonkan oleh para anggota DPR itu," tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya meyakini, bahwa yang lantang menyoal kasus pemimpin DPR yang tidak bisa dipungkiri sangat kental sekali nuansa persaingan politik. Sementara pada sisi yang lain mereka seolah-olah buta, tuli, dan bisu terhadap keadaan ekonomi yang terus terpuruk, maka boleh jadi rakyat akan menilai pelaporan pemimpin DPR ke MKD itu hanyalah bentuk persaingan politik semata.
"Dimunculkannya wacana kocok ulang pemimpin DPR dan revisi UU MD3 semakin memperlihatkan adanya motif politik di balik pelaporan pemimpin DPR ke MKD," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR berinisiatif melaporkan kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye politik salah satu peserta konvensi bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump ke MKD.
Beberapa anggota DPR tersebut di antaranya, Akbar Faisal dari Fraksi Nasdem, Adian Napitupulu, Charles Honoris, Budiman Sujatmiko, Rieke Diah Pitaloka, keempatnya dari Fraksi PDIP, dan Maman Imanul Haq dari Fraksi PKB.
Mereka menyerahkan alat bukti berupa kliping pemberitaan dari sejumlah media massa yang terbit di luar negeri yang memuat berita kehadiran pemimpin DPR dalam kampanye Donald Trump.
PILIHAN:
Soal Donald Trump, Setya Novanto Persilakan MKD Lakukan Tugas
Tiga Menteri Kabinet Kerja Belum Mundur dari DPR
"Boleh jadi, ini strategi PDIP dan juga Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk bisa menggantikan posisi pemimpin DPR. Dan kebetulan ketemu momentumnya di saat para pemimpin DPR," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin saat dihubungi SINDO di Jakarta, Senin (7/9/2015).
Said berpandangan, dengan sejumlah anggota Fraksi PDIP melaporkan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, ini merupakan inidikasi awal dari PDIP dan KIH untuk selanjutnya bisa menguasai posisi pemimpin DPR.
"Tinggal dilihat saja manuver selanjutnya, dan itu wajar dalam politik," imbuhnya.
Namun di sisi lain, dirinya menyayangkan, mengapa mereka hanya lantang menyoal kasus tersebut, tetapi seolah diam seribu bahasa saat mata-kepala mereka sendiri melihat pemerintah gagal memperbaiki kesejahteraan rakyat. Padahal, alangkah bahagianya rakyat jika kegarangan serupa juga mereka tunjukan untuk menyoal kebijakan pemerintah yang keliru.
"Jadi persoalannya di sini adalah terletak pada adanya perbedaan perlakuan dan ketidakadilan yang dipertontonkan oleh para anggota DPR itu," tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya meyakini, bahwa yang lantang menyoal kasus pemimpin DPR yang tidak bisa dipungkiri sangat kental sekali nuansa persaingan politik. Sementara pada sisi yang lain mereka seolah-olah buta, tuli, dan bisu terhadap keadaan ekonomi yang terus terpuruk, maka boleh jadi rakyat akan menilai pelaporan pemimpin DPR ke MKD itu hanyalah bentuk persaingan politik semata.
"Dimunculkannya wacana kocok ulang pemimpin DPR dan revisi UU MD3 semakin memperlihatkan adanya motif politik di balik pelaporan pemimpin DPR ke MKD," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR berinisiatif melaporkan kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye politik salah satu peserta konvensi bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump ke MKD.
Beberapa anggota DPR tersebut di antaranya, Akbar Faisal dari Fraksi Nasdem, Adian Napitupulu, Charles Honoris, Budiman Sujatmiko, Rieke Diah Pitaloka, keempatnya dari Fraksi PDIP, dan Maman Imanul Haq dari Fraksi PKB.
Mereka menyerahkan alat bukti berupa kliping pemberitaan dari sejumlah media massa yang terbit di luar negeri yang memuat berita kehadiran pemimpin DPR dalam kampanye Donald Trump.
PILIHAN:
Soal Donald Trump, Setya Novanto Persilakan MKD Lakukan Tugas
Tiga Menteri Kabinet Kerja Belum Mundur dari DPR
(kri)
