Muhammadiyah Minta Stop Pemerintah Gaduh, Segera Kerja Nyata

Senin, 07 September 2015 - 17:07 WIB
Muhammadiyah Minta Stop...
Muhammadiyah Minta Stop Pemerintah Gaduh, Segera Kerja Nyata
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengungkapkan, setiap negara pasti akan mengalami situasi krusial.

Menurutnya, setiap era pasti akan mengalami situasi tersebut baik gejolak dalam kehidupan kebangsaan, seperti gejolak ekonomi, gejolak politik.

"Para pejabat perlu kerja konkret untuk negaranya. Para pejabat negara juga perlu punya tiga sisi kepribadian yaitu kenegarawanan, profesionalitas, dan moraitas," ucap Haedar saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/9/2015).

Menurutnya, antara sisi kenegarawanan, profesionalitas dan moralitas harus menyatu dalam diri pejabat negara, karena akan menghadapi banyak masalah dalam sistem kenegaraannya, juga masalah pada masyarakatnya.

"Ketika ada kekisruhan atau kegaduhan yang terjadi, pasti satu dari tiga sisi itu longgar atau lepas, maka tiga sisi itu merupakan patokan dalam dirinya yang harus dicek," ungkapnya.

Haedar menjelaskan, sisi kenegarawanan di manapun dia berada dan siapapun dia sebelumnya, harus mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya atau golongannya.

"Jika ada masalah coba ukur hal tersebut, apakah masalah bangsa atau pribadi, ini penting, jiwa kenegarawanan akan mengatasi banyak hal dan berdampak pada sikap yang bijak," jelasnya.

Kedua lanjutnya, sisi profesionalitas. Pejabat harus membidangi apa, dan apa yang dia lakukan sesuai dengan otoritas yang dia miliki. Pejabat negara manapun aspek profesionalitas harus dikedepankan.

Diakui Haedar, profesionalitas harus punya kemampuan menyelesaikan masalah, Dia harus jadi problem solver. Dia harus punya kemampuan mencukupi dan lebih banyak melakukan penyelesaian masalah ketimbang harus banyak bicara.

"Ketiga tentu sisi moralitas, mereka harus punya aspek kearifan sebagai pemimpin dan sebagai pejabat negara tentu agar dirinya tertata dengan baik," katanya.

Pilihan:

Fadli Zon Bongkar Manuver PAN & Kegagalan Pemerintah Jokowi

Ini 5 Kasus Ditangani Buwas yang Diintervensi Pemerintah
(maf)
Berita Terkait
JK soal Kabinet Merah...
JK soal Kabinet Merah Putih: Nanti 6 Bulan Baru Kita Bisa Menilai
Reshuffle Kabinet, Presiden...
Reshuffle Kabinet, Presiden Lantik 2 Menteri 1 Kepala Lembaga
Jokowi Lantik Dua Menteri...
Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
JK Sentil Wacana Kabinet...
JK Sentil Wacana Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri: Artinya Bukan Kabinet Kerja tapi Politis
Penilaian 6 Menteri...
Penilaian 6 Menteri Baru di Mata Jokowi
Reshuffle Kabinet, PKS...
Reshuffle Kabinet, PKS Sarankan Jokowi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri
Berita Terkini
57% Generasi Produktif...
57% Generasi Produktif di Pemilu 2029, Perindo Dorong Sinergi KPU dan Partai Perkuat Pendidikan Pemilih
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved