Tangani Kabut Asap, Selamatkan Ekonomi
Tangani Kabut Asap, Selamatkan Ekonomi
A
A
A
Tulisan saya di KORAN SINDO, Senin (3/8), mengangkat tentang ancaman El Nino bagi perekonomian nasional.
Selain berpotensi mengancam ketahanan pangan akibat musim kemarau yang lebih panjang, El Nino juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan gangguan asap. Saat ini menurut data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 224 titik api yang tersebar di sejumlah provinsi seperti Riau, Sumetara Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Di sejumlah daerah bahkan gangguan asap begitu pekat sehingga tidak hanya maskapai yang terpaksa menunda jadwal penerbangan baik domestik maupun internasional, melainkan aktivitas masyarakat sehari-hari juga terganggu. Hal ini tentu sangat tidak baik bagi perekonomian nasional yang tengah mengalami perlambatan. Upaya penanganan perlu dilakukan segera dengan tetap mewaspadai munculnya potensi kebakaran hutan di wilayah lain.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Jumat (4/) merilis kenaikan indeks El Nino dari 2,2 pada Agustus 2015 menjadi 2,3 pada September 2015. Kenaikan indeks ini menunjukkan pengaruh El Nino akan menguat di September ini dan menurut BMKG akan berpengaruh pada semakin panjangnya musim kemarau tahun ini.
Selain El Nino, musim kemarau tahun ini juga dipengaruhi oleh gangguan cuaca jangka pendek berupa fenomena dipole mode positif yang mengakibatkan massa uap air dari perairan Indonesia tersedot menuju Afrika Timur. Kondisi ini memicu rendahnya pembentukan curah hujan saat ini dan diperkirakan akan berlangsung sepanjang September-Oktober. Pembentukan awan hujan diperkirakan BMKG akan mulai pada November 2015.
Kondisi ini ditambah dengan aktivitas yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembukaan lahan. Salah satu caranya dengan pembakaran hutan seperti yang terjadi saat ini dan setiap tahunnya ketika memasuki musim kemarau. Realitas ini tentunya berdampak signifikan terhadap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, tidak hanya di wilayah terjadinya kebakaran, melainkan juga secara nasional dan regional.
Perekonomian nasional terkena imbas dari kebakaran hutan di sejumlah titik di wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai dari sektor perhubungan, sektor perdagangan, sektor hulu migas, sektor industri pengolahan, perkebunan, investasi dan UMKM. Akibat kabut asap juga tidak hanya mengganggu aktivitas eko-nomi saja. Kegiatan masyarakat seperti belajar-mengajar juga mengalami gangguan. Selain itu, biaya kesehatan dipastikan akan meningkat akibat buruknya kualitas udara yang mengganggu pernafasan.
Kecepatan dan keterpaduan penanganan kebakaran hutan dipastikan akan mengurangi beban ekonomi kawasan yang selama ini telah terpukul akibat melemahnya harga dan volume permintaan produk sumber daya alam. Adanya kebakaran hutan dan kabut asap membuat upaya mengejar target peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2015 menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Sebab kondisi ini akan mengganggu aktivitas baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun sektorsektor produksi berbasis sumber daya alam.
Adanya kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan saat ini merupakan salah satu tantangan besar bagi pemerintah, khususnya di tengah perekonomian nasional yang kurang menggembirakan. Kerugian ekonomi, risiko sosial, dan terganggunya target pertumbuhan nasional yang merupakan akibat aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang terganggu merupakan pekerjaan besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Presiden Jokowi telah mengunjungi Palembang, Minggu (6/9), untuk melihat secara langsung lokasi kebakaran hutan di Desa Pinang Raya, Kecamatan Pademaran dan Desa Sungai Batas, Kecamatan Pangkalan Laban, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentunya kita berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi kepada semua elemen untuk bergerak cepat menangani kebakaran hutan. Hal ini penting lantaran kabut asap tidak hanya mengganggu ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat Indonesia.
Kabut asap juga berpotensi mengancam diplomasi internasional dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Kabut asap akan mempersulit ruang gerak diplomasi Indonesia, khususnya dalam membahas sejumlah agenda kerja sama strategis. Pengalaman protes keras dari negara- negara lain pada tahun-tahun sebelumnya menjadi catatan khusus bagi pemerintah saat ini untuk segera mengambil respons cepat dalam penanganan masalah kebakaran hutan/lahan dan bencana kabut asap.
Fenomena kebakaran hutan dan kabut asap ini harus menjadi agenda nasional yang mendesak karena potensi dampaknya signifikan. Tidak hanya ekonomi dan sosial, tetapi juga diplomasi luar negeri. Penanganan bencana kabut asap memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah pusat, daerah, BNPB, TNI, BUMN, swasta, NGO, dan masyarakat.
Bila memungkinkan, status darurat perlu ditetapkan oleh pemerintah sebagai sinyal keseriusan penanganan kebakaran hutan/lahan dan kabut asap. Beberapa langkah yang mendesak untuk dilakukan pemerintah saat ini, pertama, menginstruksikan BNPB untuk segera melakukan tindakantindakan pemadaman melalui modifikasi awal dan water bombing. Kedua, mengerahkan armada darat baik yang dimiliki TNI maupun unit pemadam kebakaran untuk lahan-lahan yang masih dapat diakses melalui darat.
Ketiga, memerintahkan aparat kepolisian bersama kementerian terkait seperti kehutanan, pertanian, untuk segera menindak para pihak yang telah dengan sengaja melakukan pembakaran hutan demi pembukaan lahan. Keempat, melakukan penanganan kesehatan bagi wilayah-wilayah yang menderita akibat kabut asap. Penanganan kabut asap ini memang perlu dijadikan agenda prioritas saat ini demi menyelamatkan perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi dunia.
Keberhasilan penanganan bencana kabut asap ini hanya dapat terwujud melalui kerja sama terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan demi terjaganya ekonomi nasional. Ini hanya dapat dilakukan melalui instruksi Presiden kepada seluruh jajarannya baik dengan membentuk satuan tugas terpadu atau taskforce lainnya yang berasal dari lintas sektor. Kita berharap bencana kabut asap tahun ini dapat ditangani dengan baik sehingga perekonomian nasional dapat terselamatkan dari sejumlah ujian yang tengah dihadapi saat ini.
Terutama bagi perekonomian di daerah atau provinsi yang selama ini laju pertumbuhan ekonominya telah melambat akibat menurunnya kinerja ekspor dan permintaan komoditas di dalam negeri.
Prof Firmanzah PhD
Rektor Paramadina dan Guru Besar FEUI
Selain berpotensi mengancam ketahanan pangan akibat musim kemarau yang lebih panjang, El Nino juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan gangguan asap. Saat ini menurut data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 224 titik api yang tersebar di sejumlah provinsi seperti Riau, Sumetara Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Di sejumlah daerah bahkan gangguan asap begitu pekat sehingga tidak hanya maskapai yang terpaksa menunda jadwal penerbangan baik domestik maupun internasional, melainkan aktivitas masyarakat sehari-hari juga terganggu. Hal ini tentu sangat tidak baik bagi perekonomian nasional yang tengah mengalami perlambatan. Upaya penanganan perlu dilakukan segera dengan tetap mewaspadai munculnya potensi kebakaran hutan di wilayah lain.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Jumat (4/) merilis kenaikan indeks El Nino dari 2,2 pada Agustus 2015 menjadi 2,3 pada September 2015. Kenaikan indeks ini menunjukkan pengaruh El Nino akan menguat di September ini dan menurut BMKG akan berpengaruh pada semakin panjangnya musim kemarau tahun ini.
Selain El Nino, musim kemarau tahun ini juga dipengaruhi oleh gangguan cuaca jangka pendek berupa fenomena dipole mode positif yang mengakibatkan massa uap air dari perairan Indonesia tersedot menuju Afrika Timur. Kondisi ini memicu rendahnya pembentukan curah hujan saat ini dan diperkirakan akan berlangsung sepanjang September-Oktober. Pembentukan awan hujan diperkirakan BMKG akan mulai pada November 2015.
Kondisi ini ditambah dengan aktivitas yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembukaan lahan. Salah satu caranya dengan pembakaran hutan seperti yang terjadi saat ini dan setiap tahunnya ketika memasuki musim kemarau. Realitas ini tentunya berdampak signifikan terhadap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, tidak hanya di wilayah terjadinya kebakaran, melainkan juga secara nasional dan regional.
Perekonomian nasional terkena imbas dari kebakaran hutan di sejumlah titik di wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai dari sektor perhubungan, sektor perdagangan, sektor hulu migas, sektor industri pengolahan, perkebunan, investasi dan UMKM. Akibat kabut asap juga tidak hanya mengganggu aktivitas eko-nomi saja. Kegiatan masyarakat seperti belajar-mengajar juga mengalami gangguan. Selain itu, biaya kesehatan dipastikan akan meningkat akibat buruknya kualitas udara yang mengganggu pernafasan.
Kecepatan dan keterpaduan penanganan kebakaran hutan dipastikan akan mengurangi beban ekonomi kawasan yang selama ini telah terpukul akibat melemahnya harga dan volume permintaan produk sumber daya alam. Adanya kebakaran hutan dan kabut asap membuat upaya mengejar target peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2015 menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Sebab kondisi ini akan mengganggu aktivitas baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun sektorsektor produksi berbasis sumber daya alam.
Adanya kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan saat ini merupakan salah satu tantangan besar bagi pemerintah, khususnya di tengah perekonomian nasional yang kurang menggembirakan. Kerugian ekonomi, risiko sosial, dan terganggunya target pertumbuhan nasional yang merupakan akibat aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang terganggu merupakan pekerjaan besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Presiden Jokowi telah mengunjungi Palembang, Minggu (6/9), untuk melihat secara langsung lokasi kebakaran hutan di Desa Pinang Raya, Kecamatan Pademaran dan Desa Sungai Batas, Kecamatan Pangkalan Laban, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentunya kita berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi kepada semua elemen untuk bergerak cepat menangani kebakaran hutan. Hal ini penting lantaran kabut asap tidak hanya mengganggu ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat Indonesia.
Kabut asap juga berpotensi mengancam diplomasi internasional dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Kabut asap akan mempersulit ruang gerak diplomasi Indonesia, khususnya dalam membahas sejumlah agenda kerja sama strategis. Pengalaman protes keras dari negara- negara lain pada tahun-tahun sebelumnya menjadi catatan khusus bagi pemerintah saat ini untuk segera mengambil respons cepat dalam penanganan masalah kebakaran hutan/lahan dan bencana kabut asap.
Fenomena kebakaran hutan dan kabut asap ini harus menjadi agenda nasional yang mendesak karena potensi dampaknya signifikan. Tidak hanya ekonomi dan sosial, tetapi juga diplomasi luar negeri. Penanganan bencana kabut asap memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah pusat, daerah, BNPB, TNI, BUMN, swasta, NGO, dan masyarakat.
Bila memungkinkan, status darurat perlu ditetapkan oleh pemerintah sebagai sinyal keseriusan penanganan kebakaran hutan/lahan dan kabut asap. Beberapa langkah yang mendesak untuk dilakukan pemerintah saat ini, pertama, menginstruksikan BNPB untuk segera melakukan tindakantindakan pemadaman melalui modifikasi awal dan water bombing. Kedua, mengerahkan armada darat baik yang dimiliki TNI maupun unit pemadam kebakaran untuk lahan-lahan yang masih dapat diakses melalui darat.
Ketiga, memerintahkan aparat kepolisian bersama kementerian terkait seperti kehutanan, pertanian, untuk segera menindak para pihak yang telah dengan sengaja melakukan pembakaran hutan demi pembukaan lahan. Keempat, melakukan penanganan kesehatan bagi wilayah-wilayah yang menderita akibat kabut asap. Penanganan kabut asap ini memang perlu dijadikan agenda prioritas saat ini demi menyelamatkan perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi dunia.
Keberhasilan penanganan bencana kabut asap ini hanya dapat terwujud melalui kerja sama terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan demi terjaganya ekonomi nasional. Ini hanya dapat dilakukan melalui instruksi Presiden kepada seluruh jajarannya baik dengan membentuk satuan tugas terpadu atau taskforce lainnya yang berasal dari lintas sektor. Kita berharap bencana kabut asap tahun ini dapat ditangani dengan baik sehingga perekonomian nasional dapat terselamatkan dari sejumlah ujian yang tengah dihadapi saat ini.
Terutama bagi perekonomian di daerah atau provinsi yang selama ini laju pertumbuhan ekonominya telah melambat akibat menurunnya kinerja ekspor dan permintaan komoditas di dalam negeri.
Prof Firmanzah PhD
Rektor Paramadina dan Guru Besar FEUI
(ars)
Explore More