Demokrat Minta Jokowi & Badrodin Jelaskan Alasan Pencopotan Buwas
Minggu, 06 September 2015 - 15:06 WIB
Demokrat Minta Jokowi & Badrodin Jelaskan Alasan Pencopotan Buwas
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk menjelaskan alasan pergantian Komjen Pol Budi Waseso dari Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pergantian perwira tinggi (Pati) di kepolisian merupakan kewenangan Kapolri akan tetapi perlu bagi Badrodin dan Jokowi sebagai kepala negara menjelaskan hal tersebut.
"Rakyat perlu mendapat penjelasan yang benar dan jujur dari presiden dan Kapolri, apa yang menjadi alasan penggantian Kabareskrim itu," kata Syarief dalam konferensi pers bersama petinggi Partai Demokrat di kantornya, Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Untuk Jokowi, kata dia, kepala negara harus menjelaskan kepada publik bahwa penggantian Kabareskrim telah melibatkan Kapolri yang memang menjadi kewenangannya.
"Dalam hal ini melibatkan Kapolri bukan hanya mendampingi presiden, tetapi juga dimintai sarannya," terangnya.
Sementara itu, untuk Badrodin perlu yang bersangkutan menjelaskan kepada publik apa latar belakang dirinya mengganti jenderal bintang tiga tersebut.
"Kita mengetahui ciri-ciri yang baik adalah pemerintah yang transparan dan akuntabel," tandasnya.
PILIHAN:
Usai Belanda & Inggris, Panja RUU KUHP Melancong ke Amerika
Komisi III Segera Panggil Kapolri, Cecar Soal Pencopotan Buwas
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pergantian perwira tinggi (Pati) di kepolisian merupakan kewenangan Kapolri akan tetapi perlu bagi Badrodin dan Jokowi sebagai kepala negara menjelaskan hal tersebut.
"Rakyat perlu mendapat penjelasan yang benar dan jujur dari presiden dan Kapolri, apa yang menjadi alasan penggantian Kabareskrim itu," kata Syarief dalam konferensi pers bersama petinggi Partai Demokrat di kantornya, Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Untuk Jokowi, kata dia, kepala negara harus menjelaskan kepada publik bahwa penggantian Kabareskrim telah melibatkan Kapolri yang memang menjadi kewenangannya.
"Dalam hal ini melibatkan Kapolri bukan hanya mendampingi presiden, tetapi juga dimintai sarannya," terangnya.
Sementara itu, untuk Badrodin perlu yang bersangkutan menjelaskan kepada publik apa latar belakang dirinya mengganti jenderal bintang tiga tersebut.
"Kita mengetahui ciri-ciri yang baik adalah pemerintah yang transparan dan akuntabel," tandasnya.
PILIHAN:
Usai Belanda & Inggris, Panja RUU KUHP Melancong ke Amerika
Komisi III Segera Panggil Kapolri, Cecar Soal Pencopotan Buwas
(kri)
