PAN Dapat Menteri, KIH Bakal Gaduh
Minggu, 06 September 2015 - 09:49 WIB
PAN Dapat Menteri, KIH Bakal Gaduh
A
A
A
JAKARTA - Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan justru berpotensi menciptakan kegaduhan baru di internal koalisi pendukung Jokowi-JK.
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diperkirakan akan bereaksi ketika PAN diberi jatah menteri. Belum apa-apa penolakan sudah ditunjukkan Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang mendapat empat menteri di Kabinet Kerja ini sudah terang-terangan menolak jika diminta membagi jatah ke PAN.
Ketua DPP PKB Lukman Edy, Jumat (4/9), mengaku tidak ikhlas PKB kehilangan kursi menteri jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle jilid II. Dia meminta pengurangan menteri dilakukan pada partai KIH lainnya saja.
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, masuknya PAN bisa jadi tidak sesuai dengan harapan pemerintah. ”Bukan menambah kemenangan, malah menambah gaduh Istana,” ujarnya pada diskusi Polemik SINDO Trijaya Network bertema ”Mendadak Plin-PAN” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua DPP PAN M Nazib, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
Menurut Bambang, apa yang dilakukan PAN bukan sekadar bentuk rasa tanggung jawab atas kondisi bangsa saat ini, yakni ingin membantu pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi, melainkan ada unsur lain yakni ambisi mengejar kursi kekuasaan. Masalah bisa muncul karena persoalan bagi-bagi kursi kekuasaan belum sepenuhnya tuntas dilakukan KIH.
Bahkan partai pengusung utama pemerintahan, yakni PDIP, sampai saat ini masih menuntut agar diberikan jatah lebih besar. ”Partai seperti PKB, NasDem, pasti juga tidak mau kursinya diambil,” lanjut bendahara umum DPP Partai Golkar ini.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, Presiden Jokowi sengaja memainkan politik multipolar (banyak koalisi) di dalam pemerintahannya. Namun, berkaca pada kegagalan Presiden Soekarno mengelola konsep multipolar ini, maka hal yang sama dapat terulang apabila Jokowi gagal mengaturnya. ”Tergantung keterampilan presiden mengelola itu. Dia harus terampil, harus ada tim negosiasi yang kuat, yang tentu PDIP harus membantu,” kata Hanta.
Menurut Hanta, politik multipolar dilakukan pemerintah sebagai daya tawar kepada KIH yang selama ini mendukungnya. Hanta menambahkan, khusus untuk PAN, setidaknya gabung dengan pemerintah ada tiga keuntungan yang bisa didapat, yakni akses ke pemerintahan, ekonomi-politik, serta perlindungan hukum.
”Untuk akses kekuasaan pemerintah, saya lihat mereka akan mendapat dua jatah menteri dan satu kepala lembaga. Tapi ketiga keuntungan ini baru akan terlihat ketika nanti ada reshuffle ,” ujarnya.
Ketua DPP PAN M Nazib menegaskan bahwa dukungan ke pemerintah tersebut bukan karena tujuan mengejar kekuasaan. ”Jangan selalu berpikir kami (orientasi) power sharing , tetapi berbicara masalah politik kebangsaan yang mementingkan persoalan bangsa. Kalaupun ada (pembagian jatah kekuasaan) itu di belakang, yang ada responsibility sharing ,” ujarnya.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengakui, berlabuhnya PAN mendukung pemerintahan Jokowi-JK karena peran Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. ”PDIP menyambut hangat karena Ibu Mega juga kan terus mengajak dan menggoda, dan ternyata tergoda juga,” ujar Masinton.
Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan kembali menegaskan bahwa posisi partainya yang tetap berada di tengah-tengah dua kutub KMP-KIH. ”Posisi Demokrat menyeimbangkan saja. Bersahabat sekali dengan KMP, tapi juga bisa berbicara dengan KIH,” ucap Hinca.
Dian ramdhani
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diperkirakan akan bereaksi ketika PAN diberi jatah menteri. Belum apa-apa penolakan sudah ditunjukkan Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang mendapat empat menteri di Kabinet Kerja ini sudah terang-terangan menolak jika diminta membagi jatah ke PAN.
Ketua DPP PKB Lukman Edy, Jumat (4/9), mengaku tidak ikhlas PKB kehilangan kursi menteri jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle jilid II. Dia meminta pengurangan menteri dilakukan pada partai KIH lainnya saja.
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, masuknya PAN bisa jadi tidak sesuai dengan harapan pemerintah. ”Bukan menambah kemenangan, malah menambah gaduh Istana,” ujarnya pada diskusi Polemik SINDO Trijaya Network bertema ”Mendadak Plin-PAN” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua DPP PAN M Nazib, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
Menurut Bambang, apa yang dilakukan PAN bukan sekadar bentuk rasa tanggung jawab atas kondisi bangsa saat ini, yakni ingin membantu pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi, melainkan ada unsur lain yakni ambisi mengejar kursi kekuasaan. Masalah bisa muncul karena persoalan bagi-bagi kursi kekuasaan belum sepenuhnya tuntas dilakukan KIH.
Bahkan partai pengusung utama pemerintahan, yakni PDIP, sampai saat ini masih menuntut agar diberikan jatah lebih besar. ”Partai seperti PKB, NasDem, pasti juga tidak mau kursinya diambil,” lanjut bendahara umum DPP Partai Golkar ini.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, Presiden Jokowi sengaja memainkan politik multipolar (banyak koalisi) di dalam pemerintahannya. Namun, berkaca pada kegagalan Presiden Soekarno mengelola konsep multipolar ini, maka hal yang sama dapat terulang apabila Jokowi gagal mengaturnya. ”Tergantung keterampilan presiden mengelola itu. Dia harus terampil, harus ada tim negosiasi yang kuat, yang tentu PDIP harus membantu,” kata Hanta.
Menurut Hanta, politik multipolar dilakukan pemerintah sebagai daya tawar kepada KIH yang selama ini mendukungnya. Hanta menambahkan, khusus untuk PAN, setidaknya gabung dengan pemerintah ada tiga keuntungan yang bisa didapat, yakni akses ke pemerintahan, ekonomi-politik, serta perlindungan hukum.
”Untuk akses kekuasaan pemerintah, saya lihat mereka akan mendapat dua jatah menteri dan satu kepala lembaga. Tapi ketiga keuntungan ini baru akan terlihat ketika nanti ada reshuffle ,” ujarnya.
Ketua DPP PAN M Nazib menegaskan bahwa dukungan ke pemerintah tersebut bukan karena tujuan mengejar kekuasaan. ”Jangan selalu berpikir kami (orientasi) power sharing , tetapi berbicara masalah politik kebangsaan yang mementingkan persoalan bangsa. Kalaupun ada (pembagian jatah kekuasaan) itu di belakang, yang ada responsibility sharing ,” ujarnya.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengakui, berlabuhnya PAN mendukung pemerintahan Jokowi-JK karena peran Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. ”PDIP menyambut hangat karena Ibu Mega juga kan terus mengajak dan menggoda, dan ternyata tergoda juga,” ujar Masinton.
Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan kembali menegaskan bahwa posisi partainya yang tetap berada di tengah-tengah dua kutub KMP-KIH. ”Posisi Demokrat menyeimbangkan saja. Bersahabat sekali dengan KMP, tapi juga bisa berbicara dengan KIH,” ucap Hinca.
Dian ramdhani
(bbg)
