KMP Ingatkan KIH Tidak Buat Gaduh
Sabtu, 05 September 2015 - 09:34 WIB
KMP Ingatkan KIH Tidak Buat Gaduh
A
A
A
JAKARTA - Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintah dinilai belum menjamin kondisi politik akan kondusif.
Potensi kegaduhan masih besar, terutama jika pemerintah mengusik posisi Koalisi Merah Putih (KMP) di pimpinan MPR dan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD). Unsur pimpinan DPR, MPR saat ini memang dikuasai penuh KMP. Di AKD, hanya beberapa kursi pimpinan yang diserahkan kepada partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Berkembang wacana akan ada kocok ulang pimpinan melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Isu ini berembus kencang sesaat setelah PAN merapat ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Secara kalkulasi politik, wacana tersebut tergolong realistis mengingat kekuatan parpol pendukung Jokowi-JK di parlemen saat ini memang sudah dominan.
Namun KMP buru-buru mengingatkan agar KIH tidak mencoba-coba untuk masuk ke ranah revisi UU MD3 karena hal itu justru akan menciptakan kegaduhan baru. ”Kalau membongkar MD3, berarti pemerintah dan KIH yang ingin membuat kegaduhan lagi,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Desmond, sejauh ini dengan kekuatan dominan di parlemen KMP tidak pernah membuat kegaduhan politik seperti memboikot kebijakan pemerintah dan menghambat program-program. ”Kalau untuk kepentingan rakyat kami selalu dukung pemerintahan,” ujarnya.
Jadi, lanjut dia, di kala KMP saja sebagai kekuatan penyeimbang yang selama ini kekuatannya dominan di parlemen selalu mendukung pemerintah, jangan kemudian hal itu dirusak dengan politik pragmatis melalui perubahan UU MD3. PDIP yang memiliki 109 kursi DPR ini memang punya pengalaman pahit terkait perebutan kursi pimpinan DPR, MPR, dan AKD.
Saat pemilihan pimpinan berlangsung pada 2014, PDIP beserta koalisinya, kalah telak dari KMP. Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto membenarkan terbuka kemungkinan mengusulkan revisi UU MD3 untuk mengubah komposisi kepemimpinan di parlemen. ”Nanti kita bicarakan saja, yang pasti kita syukuri PAN (bergabung mendukung pemerintah). Terbuka kemungkinan terjadi revisi UU MD3, tapi harus lewati proses yang benar. PDIP siap revisi UU MD3,” kata Bambang kemarin.
Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Alkadrie mengatakan, jika dimungkinkan untuk dilakukan revisi UU MD3, semangatnya bukanlah untukmerebutkursipimpinandi DPR. Tetapi dikembalikan sesuai dengan azas pemilu yang bersifat proporsional. ”Artinya, siapa yang punya suara terbanyak (di pemilu), dia yang berhak. Kemarin yang kalah di pemilu punya kekuatan sendiri. Akhirnya PDIP sebagai partai pemenang nggak dapatapa-apa,” kataSyarif.
Sementara itu, pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari menilai sulit bagi KIH bisa mengajak PAN untuk mendukung wacana revisi UU MD3. Kalaupun ada perubahan sikap PAN dulu dan sekarang, yang membedakan hanyalah pada urusan menghadapi kebijakan pemerintah. ”Bukan di kebijakan atau program yang orientasinya ke DPR/MPR. Sesuai pernyataan PAN, koalisi dengan pemerintah, bukan dengan KIH,” ujarnya.
Rahmat sahid
Potensi kegaduhan masih besar, terutama jika pemerintah mengusik posisi Koalisi Merah Putih (KMP) di pimpinan MPR dan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD). Unsur pimpinan DPR, MPR saat ini memang dikuasai penuh KMP. Di AKD, hanya beberapa kursi pimpinan yang diserahkan kepada partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Berkembang wacana akan ada kocok ulang pimpinan melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Isu ini berembus kencang sesaat setelah PAN merapat ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Secara kalkulasi politik, wacana tersebut tergolong realistis mengingat kekuatan parpol pendukung Jokowi-JK di parlemen saat ini memang sudah dominan.
Namun KMP buru-buru mengingatkan agar KIH tidak mencoba-coba untuk masuk ke ranah revisi UU MD3 karena hal itu justru akan menciptakan kegaduhan baru. ”Kalau membongkar MD3, berarti pemerintah dan KIH yang ingin membuat kegaduhan lagi,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Desmond, sejauh ini dengan kekuatan dominan di parlemen KMP tidak pernah membuat kegaduhan politik seperti memboikot kebijakan pemerintah dan menghambat program-program. ”Kalau untuk kepentingan rakyat kami selalu dukung pemerintahan,” ujarnya.
Jadi, lanjut dia, di kala KMP saja sebagai kekuatan penyeimbang yang selama ini kekuatannya dominan di parlemen selalu mendukung pemerintah, jangan kemudian hal itu dirusak dengan politik pragmatis melalui perubahan UU MD3. PDIP yang memiliki 109 kursi DPR ini memang punya pengalaman pahit terkait perebutan kursi pimpinan DPR, MPR, dan AKD.
Saat pemilihan pimpinan berlangsung pada 2014, PDIP beserta koalisinya, kalah telak dari KMP. Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto membenarkan terbuka kemungkinan mengusulkan revisi UU MD3 untuk mengubah komposisi kepemimpinan di parlemen. ”Nanti kita bicarakan saja, yang pasti kita syukuri PAN (bergabung mendukung pemerintah). Terbuka kemungkinan terjadi revisi UU MD3, tapi harus lewati proses yang benar. PDIP siap revisi UU MD3,” kata Bambang kemarin.
Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Alkadrie mengatakan, jika dimungkinkan untuk dilakukan revisi UU MD3, semangatnya bukanlah untukmerebutkursipimpinandi DPR. Tetapi dikembalikan sesuai dengan azas pemilu yang bersifat proporsional. ”Artinya, siapa yang punya suara terbanyak (di pemilu), dia yang berhak. Kemarin yang kalah di pemilu punya kekuatan sendiri. Akhirnya PDIP sebagai partai pemenang nggak dapatapa-apa,” kataSyarif.
Sementara itu, pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari menilai sulit bagi KIH bisa mengajak PAN untuk mendukung wacana revisi UU MD3. Kalaupun ada perubahan sikap PAN dulu dan sekarang, yang membedakan hanyalah pada urusan menghadapi kebijakan pemerintah. ”Bukan di kebijakan atau program yang orientasinya ke DPR/MPR. Sesuai pernyataan PAN, koalisi dengan pemerintah, bukan dengan KIH,” ujarnya.
Rahmat sahid
(ars)
