DKI Terus Rombak Pejabat hingga 2016

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta kembali merombak pegawai negeri sipil (PNS). Sekitar 90 pejabat eselon II, III, dan IV akan dilantik hari ini. Perombakan para pejabat ini terus dilakukan hingga 2016.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kinerja PNS saat ini belum seperti apa yang diharapkan. Dia bahkan masih menemukan sejumlah oknum PNS yang kedapatan menyalahgunakan anggaran. Ada oknum PNS yang memangkas gaji pekerja harian lepas (PHL) di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Tata Air, serta Dinas Kebersihan.

Ahok juga menyebut ada satu pejabat eselon II yang akan dilantik hari ini yakni Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Sotar Harahap yang dinilai menyalahi prosedur penyerahan dokumen hasil pemeriksaan langsung (HPL) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tahun anggaran 2014 di mana dokumen tersebut hanya diberikan kepada DPRD.

Dia juga menduga sekwan tengah melakukan pungutan liar terhadap area parkir kendaraan bermotor di basement DPRD DKI. ”Masih banyak oknum PNS sering menjual nama mandor untuk memotong gaji PHL. Sekwan bisa gara-gara BPK kemarin, bisa urusan KUA-PPAS, bisa parkir, dan macam-macam lah,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Mantan bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai Jakarta Baru, tentunya harus dimulai dari sumber daya manusianya. Saat ini tidak boleh ada lagi pejabat yang malas-malasan apalagi mendapatkan keuntungan dari ada sebuah proyek. Terlebih pihaknya telah mengalokasikan anggaran belanja pegawai begitu besar.

Ahok akan terus cuci gudang para pejabat di lingkungan Pemprov DKI hingga akhirnya tidak ada lagi pejabat-pejabat yang malas. ”Hari ini (kemarin) saya sudah wawancara sebagian lurah dan PNS angkatan 2010. Kalau bagus, mereka mesti dimasukin ke jabatan struktural untuk menguasai seluruh birokrasi. Jadi begitu dapat yang bagus nanti Januari-Februari 2016 kita cuci gudang. Jika PNS yang enggak jelas, malas, semua distafin lalu lurah dan PNS 2010 kita naikkan,” paparnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika menuturkan, sekitar 90 pejabat eselon II, III, dan IV yang akan dilantik. Namun, dia belum dapat menyebutkan angka pastinya mengingat proses Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) baru rampung pagi ini. ”Jumlahnya masih proses. Ada 3-4 eselon II, sekwan, asisten sekda, sama kepala Dinas Perindustrian dan Energi yang telah mengundurkan diri,” ungkapnya.

Untuk pejabat eselon III yang dilantik, dia hanya menyebutkan pejabat eselon III itu ada kepala suku dinas, kepala bidang, serta kepala UPT. ”Selain ada yang mundur, pergantian ini juga karena kinerjanya dianggap lambat,” ucapnya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Yoga menyayangkan pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang terus dilakukan tanpa ada barometer kinerja. Apalagi evaluasi yang dilakukan kepada pejabat yang terpilih hanya sekitar tiga bulan.

Dia memperkirakan, jika terus terjadi kebijakan seperti ini, pembangunan di Ibu Kota akan terus dalam kondisi tidak berkembang. ”Adaptasi dalam pekerjaan itu enam bulan sampai satu tahun. Tiga tahun penyerapan rendah ini karena banyak pejabat yang dirotasi dan takut bekerja apabila mengalami kesalahan. Ini harus dievaluasi,” ucapnya.

Bima setiyadi