Membelot dari KMP, Bagaimana Nasib Kader PAN di DPR?
Kamis, 03 September 2015 - 14:07 WIB
Membelot dari KMP, Bagaimana Nasib Kader PAN di DPR?
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengambil langkah politik berani menyeberang ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sementara itu, sejumlah jabatan strategis di parlemen, seperti posisi Wakil Ketua DPR, yang kini diduduki Taufik Kurniawan, berhasil diperoleh bersama Koalisi Merah Putih (KMP).
Lantas, bagaimana nasib Taufik usai PAN merapat ke barisan pemerintah?
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sekaligus pengurus harian KMP Fahri Hamzah mengatakan, hingga kini nasib Taufik yang menjabat Wakil Ketua DPR belum ditentukan. Fahri belum dapat memastikan apakah Taufik bakal dilengserkan ataupun dipertahankan.
"Biasa saja, belum ada keputusan itu. Kan leadership di DPR kompak, bersatu. DPR memang terbuka dari awal sampai sekarang," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015).
Saat disinggung soal kabar upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ingin merevisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) usai PAN merapat ke barisan pemerintah, Fahri enggan berkomentar banyak.
Fahri memastikan, upaya merubah UU tidak dapat begitu saja dilakukan oleh partai politik. "Enggak ada gencar-gencarnya. Ada prosesnya itu," kata Fahri.
PILIHAN
Fahri Nilai Alasan PAN Bergabung ke Jokowi Tak Relevan
PPP: Harus Ingat, Prestasi PAN karena Kontribusi KMP
Lantas, bagaimana nasib Taufik usai PAN merapat ke barisan pemerintah?
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sekaligus pengurus harian KMP Fahri Hamzah mengatakan, hingga kini nasib Taufik yang menjabat Wakil Ketua DPR belum ditentukan. Fahri belum dapat memastikan apakah Taufik bakal dilengserkan ataupun dipertahankan.
"Biasa saja, belum ada keputusan itu. Kan leadership di DPR kompak, bersatu. DPR memang terbuka dari awal sampai sekarang," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015).
Saat disinggung soal kabar upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ingin merevisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) usai PAN merapat ke barisan pemerintah, Fahri enggan berkomentar banyak.
Fahri memastikan, upaya merubah UU tidak dapat begitu saja dilakukan oleh partai politik. "Enggak ada gencar-gencarnya. Ada prosesnya itu," kata Fahri.
PILIHAN
Fahri Nilai Alasan PAN Bergabung ke Jokowi Tak Relevan
PPP: Harus Ingat, Prestasi PAN karena Kontribusi KMP
(hyk)
