Proyek Kereta Cepat Bukan Prioritas

JAKARTA - Proyek kereta cepat (high speed train /HST) Jakarta-Bandung kini tengah menjadi rebutan antara China dan Jepang.

Di tengah persaingan ketat dua raksasa Asia untuk menjadi pemenang proyek ini, sejumlah pihak menilai proyek tersebut bukan prioritas dan justru kental aroma politisnya. Ekonom senior yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Emil Salim mengungkapkan, proyek besar ini tidak masuk dalam Nota Keuangan 2016. Munculnya proyek yang tak masuk dalam nota keuangan ini membuktikan program ini lebih banyak mengandalkan unsur politis.

”Penyakit sekarang pencipta proyek tidak lagi mengandalkan birokrasi, tapi politik. Semakin banyak demand uang, semakin banyak keganjilan,” papar Emil di Jakarta kemarin. PerebutanantaraChinadanJepang tampak semakin mengemuka jelang pengumuman pemenang proyek yang rencananya akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rabu besok (3/9). Bahkan untuk mengegolkan proyek ini, Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng kemarin juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Seperti diketahui, Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan pada tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah beberapa bulan lalu. Dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat ala Shinkansen ini mencapai USD6,2 miliar. Adapun China yang melakukan studi kelayakan setelah Jepang menawarkan proyek ini lebih murah, yakni senilai USD5,5 miliar.

Dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya. Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari 2 hingga 3 jam menjadi sekitar 34 menit. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Nusyirwan Soejono mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak tepat sasaran karena belum sesuai dengan kebutuhan.

Dia mencontohkan Kereta Parahyangan Jakarta-Bandung yang ada saat ini, tingkat keterisiannya masih di kisaran 60-70%. ”Jadi, sebelum mencapai kategori kereta cepat dengan kecepatan 350 km/jam, harusnya kita menyelesaikan dulu kondisi sistem transportasi kita dengan kecepatan di bawah 350 km/jam. Ada kereta api dan jalan tol. Ini dulu yang harus dibenahi,” jelasnya.

Mengenai alasan pemerintah yang memberikan sinyal kepada investor bahwa pembangunan kereta cepat tak akan menggunakan APBN murni juga dibantah Nusyirwan. ”Siapa bilang tak pakai APBN? Bisabisa nantinya BUMN diberdayakan lagi membiayai. Aset dari mana datangnya kalau bukan dari pemerintah,” ujarnya. Dia menambahkan, masih banyak daerah yang membutuhkan transportasi memadai, lebihlebih di luar Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengakui, kompetisi proposal proyek pembangunan kereta cepat antara Jepang dan China semakin ketat. Namun dia menegaskan pemerintah akan memilih penawaran terbaik di antara dua negara tersebut. ”Kami memang anggap kompetisi ini semakin baik buat Indonesia. Ibaratnya kita bagai gadis cantik yang ditaksir dua pemuda lagi bingung memilih. Paling penting, selama kriterianya menguntungkan rakyat itu yang kita pilih,” ujar dia.

Rizal mengatakan, keputusan proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan membebani APBN. Syarat ini pun sudah disepakati kedua negara. Berdasarkan diskusi dengan Dubes China untuk Indonesia, Rizal mengungkapkan bahwa ada kesepakatan China akan memberikan jaminan 100% tanpa anggaran APBN. Dalam pertemuan dengan Xie Feng kemarin, pihaknya juga mendiskusikan soal terms of financing, bunga dan sistem pengelolaan.

Meski begitu, hasil final keputusan proposal mana yang akan diterima pemerintah masih akan dibahas lebih lanjut. ”Kita tidak ingin ini dikelola 30 tahun hanya oleh China atau Jepang. Tapi kita ingin agar di tengah waktu kontrak ini Indonesia mulai pelan-pelan dilibatkan dalam pengelolaan sehingga ada transfer of technology ,” ujar dia.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng optimistis proposalnya akan diterima pemerintah Indonesia. Dia beralasan, China merupakan negara yang paling berpengalaman membangun sistem kereta supercepat di dunia. Menurut Xie Peng, kendati China baru mengembangkan kereta cepat pada 2004, dalam 11 tahun terakhir ini telah membangun 17.000 km kereta cepat. Infrastruktur yang dimiliki China ini mengambil porsi 55% dari seluruh dunia.

”Dari semua kereta cepat yang beroperasi di atas kecepatan 300 km/jam, 9.600 km ada di China, 60% dari seluruh dunia,” ujar dia. China yakin bisa membangun proyek kereta Jakarta- Bandung karena pihaknya telah membangun kereta cepat di Hainan, salah satu Provinsi China yang iklimnya hampir serupa dengan iklim Jakarta. ”Apakah Anda memilih negara yang sudah berpengalaman di kawasan tropis, di mana iklimnya mirip di Jakarta, atau memilih negara yang belum pernah membangun di kawasan tropis?” ungkapnya.

Pemerintah China memperkirakan pendapatan yang akan didapat dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mencapai Rp3,2 triliun per tahun dengan kisaran harga tiket Rp200.000 per orang. Perhitungan tersebut berdasarkan studi yang dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan keterisian 44.000 penumpang pada tahap awal beroperasi. Xie mencontohkan kereta cepat Beijing-Shanghai sepanjang 1.316 km rampung lima tahun dan langsung mendapat keuntungan setelah tiga tahun beroperasi.

”Jika penumpang terus bertambah, kondisi pengelolaan pasti lebih memuaskan lagi. Jarak jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hampir sama dengan kereta cepat Beijing-Tianjin yang rampung dalam tiga tahun dan mendapat keuntungan setelah beroperasi selama enam tahun,” katanya. Pada awal pekan ini, kata Xie, utusan khusus Presiden Xi Jinping, Chairman Xu Shaoshi, dari National Development and Reform Commision China sudah menyerahkan laporan studi kelayakan kepada Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah belum memutuskan pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kemarin karena pejabat eselon I di kementerian terkait perlu melakukan pembahasan terlebih dahulu mengenai hasil penilaian dari Boston Consulting Group (BCG) selaku konsultan kereta cepat.

Pekan lalu delegasi Jepang melalui perwakilannya Hiroto Izumi telah memberikan tambahan penawaran baru dalam proposal yang ditawarkan ke Indonesia untuk membangun kereta api cepat. ”Ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya sekarang tidak harus seluruhnya,” kata Darmin.

Tawaran lainnya dalam proposal yang diajukan pihak Jepang adalah menjanjikan dapat mengerjakan pembangunan konstruksi lebih cepat dari sebelumnya. Darmin mengakui, tawaran proposal dari pihak Jepang dalam membangun kereta api cepat lebih maju dari sebelumnya. ”Kalau ada tawaran yang baru begini, kita harus pikirkan,” paparnya.

Ichsan amin/okezone/ sindonews.com/ant