APBD-P Jakarta Hanya Rp65 Triliun

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta sudah mengirimkan APBD perubahan (APBD-P) 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) awal Agustus dan saat ini masih diteliti. Besarannya Rp65 triliun atau turun Rp4 triliun dari APBD murni sebesar Rp69 triliun.

APBD Perubahan 2015 ini sangat kecil nominalnya dari besaran APBD Perubahan 2014 yang mencapai Rp72 triliun atau selisih Rp7 triliun. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, besaran APBD Perubahan yang turun Rp4 triliun disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak maksimal.

”Kami berharap Kemendagri segera memutuskan APBD-P, kemudian kami segera keluarkan pergub. Kami optimistis akan terserap maksimal. TerpentingSKPD/ UKPD berkomitmen dengan perencanaan yang diajukan,” ujar Tuty kemarin. Dengan APBD-P Rp65 triliun, tentunya inventarisasi pekerjaan yang tidak bisa dilanjutkan dan dalam proses lelang sudah dilakukan.

Pekerjaan yang tak bisa dikerjakan pada APBD-P telah dicoret, lalu akan dialokasikan lagi pada APBD 2016. Pekerjaan itu seperti pembangunan jalan, perbaikan sekolah, perbaikan gelanggang olahraga (GOR), serta pembangunan fisik lain yang memerlukan anggaran multiyears . Pemprov DKI juga akan mengevaluasi penggunaan anggaran pada 2015. Apalagi penyerapan anggaran saat ini masih sekitar 20%, sedangkan daerah lain penyerapannya berkisar 40%.

Tuty mengatakan, untuk memaksimalkan anggaran pada 2016, pihaknya meminta bimbingan Kemendagri. Seperti yang dilakukan pada mekanisme Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 sebesar Rp73 triliun. Menurut dia, progres KUAPPAS tengah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Dia berharap kesepakatan KUA-PPAS segera terjadi. KUA-PPAS saat ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun, dia membantahjikaKUA- PPAS samaseperti RAPBD, sebab dalam KUAPPAS yang memuat rincian kegiatan hasil musrenbang tidak disebutkan nomor rekening danbelummasuke-komponen. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda menyebutkan, dari 871 satuan kerja perangkat daerah/ unit

kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD), sekitar 688 SKPD/UKPD yang sudah mengumumkan paket kegiatan fisik di sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup). ”Dari 688 yang sudah mengumumkan di Sirup, sedikitnya ada 22.236 paket kegiatan,” ujarnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyesalkan proses penggunaan anggaran DKI saat ini.

Seharusnya belanja langsung atau belanja modal harus lebih besar dari belanja tidak langsung atau belanja operasional. Wagub juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran yang diduga ada beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang belum paham mengenai sistem e-budgeting, e-musrenbang, atau eplanning lainnya. Penyerapan yang tak maksimal kemungkinan juga BPPBJ kurang proaktif dalam pelaksanaan proses lelang.

”Kami sangat sedih melihat pembelian lahan, pembelian mesin, pembelian kendaraan operasional, truk sampah dan kendaraan berat lainnya, padahal anggaran yang dialokasikan cukup besar,” ungkapnya. Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Yoga, tiga tahun kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI Jakarta tidak memberikan progres penyerapan anggaran yang signifikan.

Hal itu sangat merugikan warga Ibu Kota meski Ahok berkali-kali membuktikan telah menyelamatkan uang negara. ”Sedangkan penyerapan selalu terpuruk. Tidakadakemajuan,” tandasnya.

Bima setiyadi