Malaysia Bergolak, Pemerintah RI Belum Berencana Tarik TKI
Malaysia Bergolak, Pemerintah RI Belum Berencana Tarik TKI
A
A
A
JAKARTA - Situasi politik di Malaysia sedang memanas. Di Kuala Lumpur, ratusan ribu orang turun ke jalan mendesak Perdana Menteri Malaysia Tun Najib Razak mengundurkan diri.
Terkait situasi tersebut, Indonesia belum berencana untuk memulangkan tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Belum pada titik posisi di mana kita harus menarik TKI kita," kata Wakil Deputi I Staf Kantor Kepresidenan, Yuny Rusdinar usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2015).
Menurut Yuny, Alasan pemerintah belum memulangkan para TKI yang bekerja di Malaysia karena situasinya dianggap masih kondusif. (Baca: Gejolak di Malaysia Bisa Jadi Pelajaran Indonesia)
Selain itu, lanjut dia, situasi politik di Malaysia tidak ada hubungannya dengan proses diplomatik antarkedua negara.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah telah mempersiapkan semacam antisipasi jika sewaktu-waktu kondisi keamanan di Malaysia dianggap darurat.
Yuny mengatakan tugas tersebut sudah dikoordinasikan antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.
"Ada kemungkinan Menlu akan berkordinasi dngan Menaker dan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI), tetapi saat ini langkah-langkah yang diambil lebih pada memastikan kondisi politik perkembangan disana," tuturnya.
PILIHAN:
Eks Jubir Gus Dur Yakin Indonesia Tak Tertular Malaysia
Terkait situasi tersebut, Indonesia belum berencana untuk memulangkan tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Belum pada titik posisi di mana kita harus menarik TKI kita," kata Wakil Deputi I Staf Kantor Kepresidenan, Yuny Rusdinar usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2015).
Menurut Yuny, Alasan pemerintah belum memulangkan para TKI yang bekerja di Malaysia karena situasinya dianggap masih kondusif. (Baca: Gejolak di Malaysia Bisa Jadi Pelajaran Indonesia)
Selain itu, lanjut dia, situasi politik di Malaysia tidak ada hubungannya dengan proses diplomatik antarkedua negara.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah telah mempersiapkan semacam antisipasi jika sewaktu-waktu kondisi keamanan di Malaysia dianggap darurat.
Yuny mengatakan tugas tersebut sudah dikoordinasikan antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.
"Ada kemungkinan Menlu akan berkordinasi dngan Menaker dan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI), tetapi saat ini langkah-langkah yang diambil lebih pada memastikan kondisi politik perkembangan disana," tuturnya.
PILIHAN:
Eks Jubir Gus Dur Yakin Indonesia Tak Tertular Malaysia
(dam)
Explore More