Fundamental Ekonomi Harus Diperkuat

JAKARTA - Paket kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah harus mengarah pada penguatan fundamental ekonomi nasional.

Deregulasi aturan mesti diarahkan pada upaya menarik investasi langsung, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM), serta pembangunan infrastruktur. Pengamat ekonomi Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Eko Listianto berharap, pemerintah fokus memberdayakan UMKM lantaran sektor ini masih dominan yang dikerjakan masyarakat.

Sektor UMKM juga banyak menyerap tenaga kerja. ”Dalam pembiayaan, harus ada inovasi pembiayaan UMKM. Tidak hanya berdasarkan jaminan/agunan, tetapi juga bisa dengan berbasis kelayakan usaha UMKM. Dengan demikian UMKM akan tertolong,” ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang besar saja. Perhatian juga harus diberikan pada usaha membangun infrastruktur yang bersifat padat karya. ”Terutama pembangunan infrastruktur perdesaan yang dikerjakan bersama-sama warga,” tambahnya.

Cara ini dinilainya penting untuk memperkuat daya beli masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, pengangguran dan kemiskinan sebagai imbas perekonomian yang lesu bisa dicegah. Seperti diberitakan, pemerintah segera menerbitkan paket kebijakan besar untuk menyelamatkan perekonomian. Paket itu diharapkan dapat memperlancar aktivitas ekonomi dan mendorong masuknya investasi.

Revisi peraturan mengenai insentif pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (tax holiday ) merupakan awal dari paket kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah. Dari Seoul, Korea Selatan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) memastikan paket kebijakan untuk menggairahkan perekonomian akan diterbitkan pekan depan.

Rumusan paket kebijakan ini menurut Wapres telah dibicarakan di kantornya beberapa waktu lalu. Beberapa poin paket kebijakan yang akan diumumkan antara lain mengurangi impor, meningkatkan industri dalam negeri, mempercepat pembangunan nasional terutama infrastruktur, dan mempercepat penyerapan anggaran di daerah.

Selain itu mengurangi peraturan yang menghambat investasi, termasuk memberikan keringanan pajak, meningkatkan investasi baik bagi investor asing maupun dalam negeri dan menarik valuta asing.

”Paket itulah yang tentu kita harus jalankan. Termasuk tadi bagaimana memperlancar semua kebijakan ini dengan memperkuat sistem pemerintahan. Ini seperti yang kita bicarakan beberapa hari lalu bagaimana kekhawatiran, bagaimana pejabat bertindak itu harus kita lindungi. Itu antara lain (kebijakannya). Kalau yang lainnya ya mempercepat saja program itu,” ujar JK.

Dia menegaskan, pemerintah telah membentuk tim untuk membahas berbagai kebijakan ekonomi tersebut, termasuk mengundang beberapa pengusaha ke kantornya. ”Para pengusaha sudah diundang ke kantor saya untuk mengemukakan aturan apa yang harus di deregulasi,” ungkapnya.

Wapres optimistis investasi asing akan tetap masuk ke Indonesia, terutama Korsel, yang memanfaatkan situasi melemahnya ekonomi Indonesia. Hal tersebut dipastikan JK setelah bertemu dengan para pengusaha Korsel di Seoul, Rabu-Jumat kemarin, dalam kunjungan kerjanya selama enam hari.

”Ya itu memang melalui (penarikan) valuta asing, berarti mempermudah orang berinvestasi. Memang seperti di Korsel kemarin saya kan dua hari bicara terus, mereka kan ingin masuk semuanya,” tandas dia.

Di bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, pandangan sejumlah ekonom senior, yaitu JB Sumarlin, Marzuki Usman, dan Burhanuddin Abdullah, tentang kebijakan perbaikan ekonomi sejalan dengan langkah yang telah diambil pemerintah.

Hal ini disampaikan Luhut setelah dirinya menerima kedatangan tiga ekonom senior tersebut di Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. ”Hari ini saya merasa senang karena konsep-konsep pemerintah sejalan dengan pemikiran para ekonom senior,” ujar Luhut.

Rahmat fiansyah/ Rarasati syarief/ant