Jawaban Capim KPK Belum Memuaskan
A
A
A
JAKARTA - Tes wawancara calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir sudah. Lima capim terakhir kemarin menjalani tes tahap IV tersebut.
Namun dari tiga hari pelaksanaan tes wawancara, sejumlah kalangan menilai jawaban yang dilontarkan para capim belum memuaskan. Terutama jawaban atas klarifikasi sejumlah temuan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK. Jawabanjawaban capim tersebut belum bisa membuktikan bahwa mereka bersih dari segala indikasi penyimpangan.
Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Ester mengatakan, jawaban dangkal yang diberikan para capim itu tidak terlepas dari langkah pansel yang kurang menggali secara detail. Bahkan Lola menyatakan pansel terkesan tergesa-gesa menyudahi pertanyaan saat mengklarifikasi temuan seperti harta kekayaan dan aliran dana.
Seharusnya pansel tidak berhenti mengklarifikasi jika memang ada penyimpangan meskipun yang bersangkutan berkata tidak atau enggan menjawab. ”Soal harta kekayaan memang ada beberapa yang terkonfirmasi, tapi tidak digali lebih jauh. Harusnya kalau memang ada angka tidak wajar ya patutnya dikejar,” ungkap Lola seusai menghadiri tes wawancara capim KPK di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, kemarin.
Apalagi, lanjutnya, informasi yang didapatkan dari para tracker, seharusnya bisa menjadi pegangan bagi pansel untuk mengonfirmasi lebih tajam dan bukan hanya mencari tahu saja. Selain itu, persoalan integritas pun kurang dipertajam pansel. Sebab ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan integritas seperti LHKPN, lalu posisi penyidik independen justru tidak ditanya secara merata.
Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril mengungkapkan, selama dua hari proses wawancara terbuka yang dilakukan pansel belum fokus pada pertanyaan tentang integritas dan visi kandidat ketika memimpin KPK nantinya.
Menurut dia, masih banyak pertanyaan teknis dan administratif yang dilontarkan. Mestinya itu telah dilakukan pada tahap seleksi sebelumnya. Padahal, dalam wawancara ini perlu dicari siapa kandidat yang tidak memiliki catatan buruk selama berkarier sebelumnya.
Apalagi sebelumnya pansel telah mendapatkan banyak masukan dan informasi dari banyak pihak. Baik dari pegiat antikorupsi, akademisi ataupun media. Dari masukan itu, terdapat beberapa kandidat yang memiliki catatan buruk. Karena itu, Oce berharap pansel bisa lebih jernih melihat siapa kandidat yang pantas untuk direkomendasikan kepada Presiden.
Menurut dia, dari 19 kandidat yang mengikuti tes wawancara, hanya 7 sampai 10 orang yang dapat diyakini bercatatan baik. Kredibilitasnya cukup dipercaya membawa KPK selama lima tahun mendatang dalam memerangi korupsi.
Buwas Ingatkan Rekomendasi Bareskrim
Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso mengingatkan Panitia Seleksi (Pansel) KPK tidak meloloskan capim yang mendapatkan stabilo merah dari hasil penelusuran rekam jejak pidana Bareskrim terhadap 48 capim KPK sebelumnya.
Bareskrim tidak akan segan meminta tanggung jawab Pansel KPK jika capim bermasalah itu diloloskan karena dianggap mengabaikan rekomendasi Bareskrim Polri. ”Kalau nanti yang lolos itu orang yang bermasalah sesuai rekomendasi Polri, yang kami mintai pertanggungjawaban adalah Pansel. Apakah rekomendasi kami dipakai atau tidak,” katanya.
Budi bahkan mengancam akan membuka kepada publik hasil penelusuran Bareskrim terkait catatan pidana capim KPK bermasalah yang diloloskan Pansel menjadi pimpinan KPK. Dia menegaskan, timnya tidak main-main dalam bekerja melakukan penelusuran rekam jejak pidana capim KPK sesuai permintaan Pansel.
Karena itu, dia juga meminta Pansel tidak main-main dalam menggunakan rekomendasi Polri sebagai formalitas belaka. Budi menegaskan, pihaknya menjamin tidak akan mengusut kasus pidana pimpinan KPK masa lalu hanya kepada mereka yang mendapatkan rekomendasi clean and clear dari Bareskrim berdasarkan hasil proses tracking capim.
Namun, jika pimpinan KPK terpilih adalah orang yang direkomendasikan bermasalah, Bareskrim tidak segan untuk mengusutnya. Sementara itu, Juru Bicara Pansel Capim KPK Betti S Alisjahbana menyatakan, pansel memiliki keyakinan terhadap jawaban klarifikasi yang diberikan para capim berkaitan dengan temuan penyimpangan. ”Jadi, kita harus yakin kalau jawabannya itu memang masuk akal,” tandasnya.
Namun jawaban yang diberikan para capim akan dibahas pansel dalam rapat. Jadi tidak secara bulat jawaban diterima langsung dan dijadikan kesimpulan untuk memutus apakah klarifikasi tersebut valid atau tidak.
Nurul adriyana/ Ilham safutra
Namun dari tiga hari pelaksanaan tes wawancara, sejumlah kalangan menilai jawaban yang dilontarkan para capim belum memuaskan. Terutama jawaban atas klarifikasi sejumlah temuan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK. Jawabanjawaban capim tersebut belum bisa membuktikan bahwa mereka bersih dari segala indikasi penyimpangan.
Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Ester mengatakan, jawaban dangkal yang diberikan para capim itu tidak terlepas dari langkah pansel yang kurang menggali secara detail. Bahkan Lola menyatakan pansel terkesan tergesa-gesa menyudahi pertanyaan saat mengklarifikasi temuan seperti harta kekayaan dan aliran dana.
Seharusnya pansel tidak berhenti mengklarifikasi jika memang ada penyimpangan meskipun yang bersangkutan berkata tidak atau enggan menjawab. ”Soal harta kekayaan memang ada beberapa yang terkonfirmasi, tapi tidak digali lebih jauh. Harusnya kalau memang ada angka tidak wajar ya patutnya dikejar,” ungkap Lola seusai menghadiri tes wawancara capim KPK di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, kemarin.
Apalagi, lanjutnya, informasi yang didapatkan dari para tracker, seharusnya bisa menjadi pegangan bagi pansel untuk mengonfirmasi lebih tajam dan bukan hanya mencari tahu saja. Selain itu, persoalan integritas pun kurang dipertajam pansel. Sebab ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan integritas seperti LHKPN, lalu posisi penyidik independen justru tidak ditanya secara merata.
Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril mengungkapkan, selama dua hari proses wawancara terbuka yang dilakukan pansel belum fokus pada pertanyaan tentang integritas dan visi kandidat ketika memimpin KPK nantinya.
Menurut dia, masih banyak pertanyaan teknis dan administratif yang dilontarkan. Mestinya itu telah dilakukan pada tahap seleksi sebelumnya. Padahal, dalam wawancara ini perlu dicari siapa kandidat yang tidak memiliki catatan buruk selama berkarier sebelumnya.
Apalagi sebelumnya pansel telah mendapatkan banyak masukan dan informasi dari banyak pihak. Baik dari pegiat antikorupsi, akademisi ataupun media. Dari masukan itu, terdapat beberapa kandidat yang memiliki catatan buruk. Karena itu, Oce berharap pansel bisa lebih jernih melihat siapa kandidat yang pantas untuk direkomendasikan kepada Presiden.
Menurut dia, dari 19 kandidat yang mengikuti tes wawancara, hanya 7 sampai 10 orang yang dapat diyakini bercatatan baik. Kredibilitasnya cukup dipercaya membawa KPK selama lima tahun mendatang dalam memerangi korupsi.
Buwas Ingatkan Rekomendasi Bareskrim
Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso mengingatkan Panitia Seleksi (Pansel) KPK tidak meloloskan capim yang mendapatkan stabilo merah dari hasil penelusuran rekam jejak pidana Bareskrim terhadap 48 capim KPK sebelumnya.
Bareskrim tidak akan segan meminta tanggung jawab Pansel KPK jika capim bermasalah itu diloloskan karena dianggap mengabaikan rekomendasi Bareskrim Polri. ”Kalau nanti yang lolos itu orang yang bermasalah sesuai rekomendasi Polri, yang kami mintai pertanggungjawaban adalah Pansel. Apakah rekomendasi kami dipakai atau tidak,” katanya.
Budi bahkan mengancam akan membuka kepada publik hasil penelusuran Bareskrim terkait catatan pidana capim KPK bermasalah yang diloloskan Pansel menjadi pimpinan KPK. Dia menegaskan, timnya tidak main-main dalam bekerja melakukan penelusuran rekam jejak pidana capim KPK sesuai permintaan Pansel.
Karena itu, dia juga meminta Pansel tidak main-main dalam menggunakan rekomendasi Polri sebagai formalitas belaka. Budi menegaskan, pihaknya menjamin tidak akan mengusut kasus pidana pimpinan KPK masa lalu hanya kepada mereka yang mendapatkan rekomendasi clean and clear dari Bareskrim berdasarkan hasil proses tracking capim.
Namun, jika pimpinan KPK terpilih adalah orang yang direkomendasikan bermasalah, Bareskrim tidak segan untuk mengusutnya. Sementara itu, Juru Bicara Pansel Capim KPK Betti S Alisjahbana menyatakan, pansel memiliki keyakinan terhadap jawaban klarifikasi yang diberikan para capim berkaitan dengan temuan penyimpangan. ”Jadi, kita harus yakin kalau jawabannya itu memang masuk akal,” tandasnya.
Namun jawaban yang diberikan para capim akan dibahas pansel dalam rapat. Jadi tidak secara bulat jawaban diterima langsung dan dijadikan kesimpulan untuk memutus apakah klarifikasi tersebut valid atau tidak.
Nurul adriyana/ Ilham safutra
(ftr)