Jimly Dicecar Soal Dana Newmont Sampai Urusan Ngontrak Rumah
Jimly Dicecar Soal Dana Newmont Sampai Urusan Ngontrak Rumah
A
A
A
JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Jimly Asshiddiqie dengan sejumlah pertanyaan krusial. Salah satunya ihwal pendanaan Jimly School of Law and Government.
Jimly mengatakan, sumber dana untuk mendirikan sekolah tersebut dia peroleh dari sejumlah penyandang dana beserta kolega mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
"Saya enggak punya apa-apa, hanya punya nama. Jadi saya wakafkan nama," kata Jimly saat menjalani tes wawancara di Gedung Setneg, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini mengaku tidak memeroleh profit dari lembaga pendidikan tersebut.
Saat ditanya apakah ada dana dari PT Newmont untuk mendirikan Jimly School of Law and Government, Jimly mengiyakan. Dana tersebut, kata Jimly, berwujud proyek training untuk sekolah yang dilaksanakan di sejumlah daerah. "Proyek itu selesai dua tahun lalu," katanya.
Dalam kesempatan itu, Pansel Capim KPK juga menanyakan soal rumah dinas Jimly saat menjabat Ketua MK. Menurut data yang diperoleh Pansel, Jimly pernah mengontrak rumah seharga Rp120 juta/tahun, sementara pemerintah telah menyiapkan rumah dinas baginya.
Menjawab informasi itu, Jimly menyebutkan sulitnya prosedur untuk mengurus rumah dinas. Karenanya, Jimly harus mendapatkan rumah alternatif yang dapat dihuni. Dia merasa sia-sia jika rumah yang telah disewa tidak segera dihuni.
"Kebetulan rumah saya saat itu rusak. Saya merasa tidak masalah mengontrak," ucap Jimly.
PILIHAN:
Jimly Tak Setuju Koruptor Dihukum Mati
Demokrat Sarankan Jokowi Pakai Tim Ekonomi Era SBY
Jimly mengatakan, sumber dana untuk mendirikan sekolah tersebut dia peroleh dari sejumlah penyandang dana beserta kolega mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
"Saya enggak punya apa-apa, hanya punya nama. Jadi saya wakafkan nama," kata Jimly saat menjalani tes wawancara di Gedung Setneg, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini mengaku tidak memeroleh profit dari lembaga pendidikan tersebut.
Saat ditanya apakah ada dana dari PT Newmont untuk mendirikan Jimly School of Law and Government, Jimly mengiyakan. Dana tersebut, kata Jimly, berwujud proyek training untuk sekolah yang dilaksanakan di sejumlah daerah. "Proyek itu selesai dua tahun lalu," katanya.
Dalam kesempatan itu, Pansel Capim KPK juga menanyakan soal rumah dinas Jimly saat menjabat Ketua MK. Menurut data yang diperoleh Pansel, Jimly pernah mengontrak rumah seharga Rp120 juta/tahun, sementara pemerintah telah menyiapkan rumah dinas baginya.
Menjawab informasi itu, Jimly menyebutkan sulitnya prosedur untuk mengurus rumah dinas. Karenanya, Jimly harus mendapatkan rumah alternatif yang dapat dihuni. Dia merasa sia-sia jika rumah yang telah disewa tidak segera dihuni.
"Kebetulan rumah saya saat itu rusak. Saya merasa tidak masalah mengontrak," ucap Jimly.
PILIHAN:
Jimly Tak Setuju Koruptor Dihukum Mati
Demokrat Sarankan Jokowi Pakai Tim Ekonomi Era SBY
(kri)
Explore More