Pemimpin DPR Serahkan Gedung Baru ke Menkeu dan Banggar
Selasa, 25 Agustus 2015 - 12:22 WIB
Pemimpin DPR Serahkan Gedung Baru ke Menkeu dan Banggar
A
A
A
JAKARTA - Pemimpin DPR telah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Roem Kono terkait tujuh proyek Gedung DPR.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan, pertemuan tersebut salah satunya membahas proyek pembangunan gedung baru yang menuai protes keras dari masyarakat lantaran proyek itu disebut-sebut menghabiskan anggaran negara sebesar Rp1,6 triliun.
"Pertemuan tersebut menentukan langkah selanjutnya setelah Presiden Joko Widodo meminta tujuh mega proyek tersebut dikaji ulang oleh DPR," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (25/8/2015).
Pemimpin DPR, kata Taufik, berharap bahwa yang nantinya dibahas antara Menkeu dan Banggar melalui proses yang sesuai dengan undang-undang.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan, bahwa pemimpin DPR telah sepakat nasib tujuh mega proyek tersebut diserahkan kepada Menkeu yang mewakili pemerintah dan Banggar DPR.
Kendai demikian, kata dia, pelaksanaannya harus melihat kondisi perekonomian yang saat ini sedang terpuruk. "Memang kita akui perlu ada kajian mendalam di tengah ekonomi yang sedang tidak bersahabat," tuturnya.
Kemudian, lanjut Taufik, dalam pertemuan tersebut, Menkeu dan Banggar DPR berupaya mencari solusi agar proyek tersebut dapat berjalan, namun tanpa mempersulit perekonomian.
"Kondisi memang perlu dipertimbangkan. Tapi di sisi lain ada keterbatasan kemampuan dari pemerintah. Sehingga (pertemuan) untuk cari titik resultante untuk menjadi kesepakatan bersama," tandasnya.
PILIHAN:
Prabowo Saksikan Vonis Bebas Wilfrida Soik di Malaysia
PAN Nilai Tujuh Proyek DPR Tak Perlu Dipaksakan
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan, pertemuan tersebut salah satunya membahas proyek pembangunan gedung baru yang menuai protes keras dari masyarakat lantaran proyek itu disebut-sebut menghabiskan anggaran negara sebesar Rp1,6 triliun.
"Pertemuan tersebut menentukan langkah selanjutnya setelah Presiden Joko Widodo meminta tujuh mega proyek tersebut dikaji ulang oleh DPR," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (25/8/2015).
Pemimpin DPR, kata Taufik, berharap bahwa yang nantinya dibahas antara Menkeu dan Banggar melalui proses yang sesuai dengan undang-undang.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan, bahwa pemimpin DPR telah sepakat nasib tujuh mega proyek tersebut diserahkan kepada Menkeu yang mewakili pemerintah dan Banggar DPR.
Kendai demikian, kata dia, pelaksanaannya harus melihat kondisi perekonomian yang saat ini sedang terpuruk. "Memang kita akui perlu ada kajian mendalam di tengah ekonomi yang sedang tidak bersahabat," tuturnya.
Kemudian, lanjut Taufik, dalam pertemuan tersebut, Menkeu dan Banggar DPR berupaya mencari solusi agar proyek tersebut dapat berjalan, namun tanpa mempersulit perekonomian.
"Kondisi memang perlu dipertimbangkan. Tapi di sisi lain ada keterbatasan kemampuan dari pemerintah. Sehingga (pertemuan) untuk cari titik resultante untuk menjadi kesepakatan bersama," tandasnya.
PILIHAN:
Prabowo Saksikan Vonis Bebas Wilfrida Soik di Malaysia
PAN Nilai Tujuh Proyek DPR Tak Perlu Dipaksakan
(kri)
