Tiga Menteri Jokowi ke KPK Bahas Regulasi Izin Lahan
Jum'at, 21 Agustus 2015 - 13:07 WIB
Tiga Menteri Jokowi ke KPK Bahas Regulasi Izin Lahan
A
A
A
JAKARTA - Tiga menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketiganya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan.
Menurut Ferry, kedatangannya kali ini guna membahas praktik koruptif dalam pengelolaan izin lahan. Menurutnya, saat ini kondisi tersebut menuai banyak permasalahan yang harus diselesaikan.
"Kedatangan kami ke sini untuk membahas mengenai kondisi praktik koruptif dalam pengelolaan izin lahan yang bermasalah. Salah satunya keterlibatan oknum pejabat daerah dan pengusaha lokal," kata Ferry saat memasuki Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2015.
Ferry dan dua menteri lainnya menuturkan koordinasi ini nantinya akan menghasilkan kebijakan yang sebelumnya dirasa tumpang tindih.
"Ini baru rancangan saja, bikin peraturan yang KPK bisa kontrol. Kita enggak terus-menerus ada konflik masalah kehutanan segala macam," ucapnya.
"Kalau sudah ada peta geospasial, peta hutan, peta lahan, dan tata ruang, kita akan mengatakan bahwa tidak akan mungkin lagi keluar kebijakan-kebijakan yang memungkinkan tumpang tindih," tuturnya.
Pilihan:
Mengingat Kembali Kelahiran KPK
Luhut Sindir Rizal Ramli Belum Berasa Jadi Menteri
Ketiganya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan.
Menurut Ferry, kedatangannya kali ini guna membahas praktik koruptif dalam pengelolaan izin lahan. Menurutnya, saat ini kondisi tersebut menuai banyak permasalahan yang harus diselesaikan.
"Kedatangan kami ke sini untuk membahas mengenai kondisi praktik koruptif dalam pengelolaan izin lahan yang bermasalah. Salah satunya keterlibatan oknum pejabat daerah dan pengusaha lokal," kata Ferry saat memasuki Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2015.
Ferry dan dua menteri lainnya menuturkan koordinasi ini nantinya akan menghasilkan kebijakan yang sebelumnya dirasa tumpang tindih.
"Ini baru rancangan saja, bikin peraturan yang KPK bisa kontrol. Kita enggak terus-menerus ada konflik masalah kehutanan segala macam," ucapnya.
"Kalau sudah ada peta geospasial, peta hutan, peta lahan, dan tata ruang, kita akan mengatakan bahwa tidak akan mungkin lagi keluar kebijakan-kebijakan yang memungkinkan tumpang tindih," tuturnya.
Pilihan:
Mengingat Kembali Kelahiran KPK
Luhut Sindir Rizal Ramli Belum Berasa Jadi Menteri
(maf)
