Menhan Minta Keluarga Eks PKI Lupakan Dosa Masa Lalu

Rabu, 19 Agustus 2015 - 20:14 WIB
Menhan Minta Keluarga...
Menhan Minta Keluarga Eks PKI Lupakan Dosa Masa Lalu
A A A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan pemerintah tak perlu minta maaf kepada keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya keluarga eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pernyataan ini menyusul adanya wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan meminta maaf kepada keluarga anggota PKI. Bagi Ryamizard, proses rekonsiliasi memang harus ditempuh. Namun demikian, permintaan maaf secara khusus kepada keluarga anggota PKI disebut Ryamizard tidak masuk akal.

"Pakai logika saja, yang berontak siapa? Masa yang berontak dan membunuh kita malah minta maaf. Itu sama saja saya dipukulin atau digebukin, terus saya minta maaf," kata Ryamizard saat acara dialog bersama media massa di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2015).

Dalam kesempatan itu, Ryamizard meminta semua pihak melupakan masa lalu tersebut. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengatakan, masyarakat kini harus fokus membangun bangsa Indonesia agar semakin maju dan tidak terjebak pada masa lalu.

"Lupakan sajalah, nanti kalau sudah kita minta maaf, nanti mereka minta ganti rugi, gitu aja terus tidak selesai-selesai. Cukup jadikan pelajaran. Yang menjajah wilayah-wilayah Indonesia juga enggak minta maaf. Ikhlaskan, kita fokus ke depan," tegas Ryamizard.

Ryamizard mengibaratkan, proses rekonsiliasi antara negara dengan keluarga mantan anggota PKI bagaikan sikap seorang anak terhadap orangtua. Meski orangtua melakukan kesalahan terhadap anak, namun tidak ada dendam dan memaafkan. Rasa itu, katanya muncul karena kecintaan anak terhadap orangtuanya.

"Jadi keluarga PKI ini sayang tidak sama Indonesia. Tak perlulah simpan dendam. harus berpikir jernih, kalau dendam enggak pernah maju-maju, bertambah kompleks masalah kita," kata Ryamizard.

PILIHAN:
MA Tolak Rekomendasi KY Skorsing Nonpalu Hakim Sarpin

MA Tolak Rekomendasi KY, Ini Respons Hakim Sarpin
(kri)
Berita Terkait
RUU HIP, Mahfud MD:...
RUU HIP, Mahfud MD: Komunisme Dilarang di Indonesia Bersifat Final
Sisa-sisa Komunisme...
Sisa-sisa Komunisme di Mutiara Danube
Fadli Zon: Pak Harto...
Fadli Zon: Pak Harto Orang yang Menyelamatkan Indonesia dari Komunisme
Polemik Wikipedia, PDIP:...
Polemik Wikipedia, PDIP: Cerminan Perang Sejarah Bangsa Ini
Pernyataan Tegas HMI...
Pernyataan Tegas HMI Soal Komunisme
PKS: Pancasila Yes,...
PKS: Pancasila Yes, Komunisme No
Berita Terkini
Rakor dengan Pimpinan...
Rakor dengan Pimpinan BGN, Dasco Tegaskan DPR Awasi Ketat Program MBG agar Tepat Sasaran
Besok Komisi I DPR Tetapkan...
Besok Komisi I DPR Tetapkan 7 Anggota KIP 2026-2030
5 Calon Manajer Kopdes...
5 Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal, Kemhan Ganti Nama Latsarmil
Politikus PDIP Ungkap...
Politikus PDIP Ungkap Anggaran Pelatihan SPPI Lebih Besar untuk Latsarmil ketimbang Substansi Koperasi
Implementasi B50 Perkuat...
Implementasi B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Tingkatkan Nilai Tambah Sawit
Wamensesneg: Presiden...
Wamensesneg: Presiden Sangat Paham dan Menghargai Kebebasan Akademik di Kampus
Infografis
Agung Gumilar Saputra,...
Agung Gumilar Saputra, Eks Kopassus yang Jadi Asisten Khusus Prabowo
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved