Infrastruktur Perbatasan Ditarget 3 Tahun

TARAKAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan dalam tiga tahun mendatang wajah perbatasan akan berubah. Perbatasan sebagai halaman depan negara harus terlihat beda dan lebih baik dari negara tetangga.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui saat ini kondisi perbatasan masih memprihatinkan. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kondisi di perbatasan diperbaiki segera.

”Baik pelayanannya ataupun infrastrukturnya sehingga membuat masyarakat sekitar betah, makanya dilakukan percepatan,” ujar Tjahjo kepada wartawan di Tarakan, Kalimantan Utara, kemarin. Tahun ini terdapat 50 kecamatan di perbatasan yang menjadi lokasi pembangunan infrastruktur. Tahun berikutnya 50 kecamatan lagi yang dikerjakan dan dalam 5 tahun mendatang diharapkan sudah 187 kecamatan secara berangsurangsur membaik kondisinya.

Saat ini yang menjadi prioritas pembangunan di daerah per-batasan adalah infrastruktur. Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan( BNPP) menambahkan, setelah masalah akses baik jalan raya ataupun lapangan udara dibangun, selanjutnya tersisa pembenahan lain. ”Paling tidak persoalan perbatasannya mulai dari gedung bea cukai, imigrasi, jalan sudah ada, tinggal urus yang kecil-kecil,” imbuhnya.

Berkaitan dengan anggaran pembangunan perbatasan, tahun ini BNPP menganggarkan kurang lebih Rp13,9 triliun. Ada-pun untuk tahun depan kurang lebih Rp16 triliun. Tapi itu tidak termasuk dari anggaran pemerintah daerah. Tahun depan ang-garan ini lebih banyak di daerah karena untuk pusat dikurangi. Soal adanya potensi tumpang tindih pembangunan di perbatasan, politikus PDI Perjuangan ini menjamin hal itu tidak akan terjadi. Sebab setiap kementerian akan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

”Tak hanya BNPP, sekarang dikoordinasi Menko Polhukam langsung, termasuk koordinasi dengan Menteri Keuangan agar anggarannya tidak terhambat,” sebut mantan anggota DPR ini. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Triyono Budi Sasongko mengatakan, anggaran pembangunan perbatasan untuk wilayahnya tahun ini mencapai Rp1,4 triliun. Seperti yang Tjahjo kemukakan sebelumnya, anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

”Sebanyak Rp900 miliar untuk pembangunan jalan saja. Selebihnya untuk membangun menara telekomunikasi dan lainnya,” ujar dia. Di Kaltara terdapat 45 kecamatan, 22 kecamatan di antaranya berada di area perbatasan. Terlepas dari segala keterbatasan tersebut, beberapa desa diwilayah perbatasan sudah memiliki anggaran lebih dari yang dianggarkan pemerintah pusat.

Misalnya Kabupaten Malinau, untuk anggaran desa kurang lebih memiliki porsi30%. ”Ratarata desa di sini menerima anggaran dari APBD Rp1,6 triliun-3 triliun,” kata Bupati Malinau, Yansen Tipa Padan. Dia mengklaim bahwa 60% desa di wilayahnya sudah otonom. Hal ini sebagai bagian dari gerakan Desa Membangun. Gerakan ini bukan saja karena anggaran dipersentasekan, tetapi juga karena anggaran yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Menurut Yansen, aksesjalan menjadi kendala utama. Meski anggaran sudah cukup besar, dengan wilayah yang sangat luas anggaran pembangunan dinilai masih kurang. ”Tenaga pendidik dan kesehatan itu masih jadi persoalan. Kami kekurangan sekali,” tuturnya.

Dita angga