DPR Gelar Sayembara Arsitektur Tujuh Proyek DPR

JAKARTA - DPR menggelar sayembara desain arsitektur untuk tujuh proyek pembangunan DPR dengan hadiah ratusan juta rupiah bagi tiga desain arsitektur terbaik. Sayembara ini dibuka sejak 10 Agustus 2015 lalu dan sudah akan ada hasilnya pada 14 September 2014 mendatang.

"Untuk tujuh proyek pembangunan DPR, baru laksanakan sayembara desain arsitektur," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPR RI Ahmad Djuned saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa 18 Agustus 2015.

Ahmad menjelaskan, sayembara ini dibuka seluas-luasnya kepada publik untuk berpartisipasi. Sayembara juga sudah dijelaskan kepada publik sejak 10 Agustus 2015 lalu lewat website resmi DPR.

"Arsitek silakan yang mau berpartisipasi, kita ingin melibatkan sebesar mungkin partisipasi masyarakat," jelas Ahmad.

Selain itu, lanjut Ahmad, sayembara ini juga bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Hadiah yang ditawarkan pun cukup fantastis yang berkisar antara Rp80 juta hingga Rp300 juta bagi desain arsitek terbaik.

"Ada tiga peringkat, saya enggak inget persis, pemenang pertama sekitar Rp300 juta, pemenang kedua Rp120 juta, dan ketiga Rp80‎ juta," imbuhnya.
‎
‎Menurut Ahmad, sayembara ini menggunakan pagu anggaran dalam APBN-P 2015, dan APBN-P 2015 dikhususkan untuk sayembara desain arsitektur. Rencananya, tujuh proyek DPR itu merupakan proyek multi years yang juga akan dimasukkan ke APBN 2016 sampai dengan 2017.
‎
"Target kalau bisa 2017 akhir sudah selesai," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan, semua tunduk pada UU Nomor 42/2014 dan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara bahwa seluruh proyek negara masuk APBN dan dibiayai APBN. Hal itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan pada 14 Agustus 2015 itu.

"Jadi tidak bisa setuju tidak setuju. Liat saja pembahasannya jangan mengadu domba," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Namun, Fahri mengaku tidak mengetahui mengenai sayembara desain asritektur itu. Karena kuasa pengguna anggaran DPR adalah Kesekjenan DPR bukan Anggota DPR. Yang jelas proyek ini masuk ke penganggaran multi years.

"Anggaran ada yang namanya multi years, ada yang single year. Ini Sekjen yang ngerti (sayembara arsitektur)," jelasnya.

Yang jelas, Fahri menegaskan, semua proyek di DPR menggunakan prosedur. Kalaupun ada sejumlah LSM yang mengkritisi keras tujuh proyek DPR itu, dirinya menantang LSM tersebut untuk berargumen secara ilmiah.

"Percaya lah semuanya pake prosedur. Enggak ada maling di DPR," pungkasnya.

Perlu diketahui, tujuh proyek pembangunan DPR itu yakni, pembangunan alun-alun demokrasi, pembangunan museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja Anggota DPR.

PILIHAN:
Megawati Tidak Pantas Wacanakan Pembubaran KPK

Soal Wacana Pembubaran KPK, Fahri Sepaham dengan Megawati