PDIP: Peluang Reshuffle Jilid II Sangat Terbuka

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meyakini perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (12/8) pekan lalu, baru langkah awal dalam membenahi kinerja pemerintahan yang dipimpinnya.

Presiden diyakini masih akan melakukan reshuffle tahap dua atau bahkan tahap tiga jika memang dalam evaluasi nanti ada menteri yang dinilai tidak bisa meningkatkan kinerjanya.

”Presiden Jokowi akan terus melakukan evaluasi sambil perlahan-lahan menempatkan orang terbaik di tempat terbaik. Dugaan banyak orang, apalagi saya, akan ada reshuffle selanjutnya,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno di Jakarta kemarin. Menurut dia, hal wajar ketika Presiden selaku kepala pemerintahan dengan hak prerogatifnya menempatkan orang di tempat terbaik. Jabatan menteri sebagai pembantu presiden mengandung muatan politik dan kepentingan publik yang besar.

Dengan begitu, wajar ketika kinerja seorang menteri tidak memenuhi ekspektasi publik kemudian Presiden mengambil langkah untuk menggantinya. ”Yang terpenting itu semua demi efektivitas pemerintahan, dan juga kalaupun reshuffle tidak perlu menimbulkan kegaduhan politik. Yang kemarin sudah bagus, tidak gaduh, dan diapresiasi meskipun belum sesuai ekspektasi publik,” ungkapnya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi menilai reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi memang belum menjawab persoalan dan memberikan harapan perbaikan atas kondisi yang terjadi sekarang. Meskipun dari sisi koordinasi dianggap tepat dengan melakukan pergantian tiga menteri koordinator (menko), beberapa kementerian teknis juga harusnya diganti karena ikut memengaruhi kurang optimalnya jalannya pemerintahan dalam 10 bulan terakhir.

”Perombakan kabinet kali ini harusnya juga menyentuh kementerian-kementerian lain guna memacu perbaikan ekonomi. Kalau mau objektif, seharusnya menteri BUMN, menteri pertanian, dan menteri keuangan juga ikut dicopot mengingat tuntutan pasar dan masyarakat juga kuat,” katanya. Menurut dia, dalam kondisi seperti sekarang ini, Presiden Jokowi memang harus punya keberanian dalam melakukan reshuffle tanpa menghiraukan sponsor politik.

Orientasi reshuffle, kata dia, harus murni pada peningkatan kinerja karena memang itulah yang ditunggu oleh rakyat. ”Untuk mengantisipasi terus terjadinya pelemahan perekonomian dunia maka Jokowi harusnya menekankan pada kemampuan kinerja, bukan lagi pada sandaran sponsor partai politik,” ujar Ari Junaedi yang juga dosen di Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang ini. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan penilaian senada.

Menurut dia, seharusnya tidak cukup Presiden Jokowi hanya mengganti menko karena kenyataannya masalah ekonomi lebih banyak di kementerian teknis. ”Banyak persoalan yang terjadi dan menghambat berjalannya program pemerintah itu soal teknis, bukan hanya koordinasi,” katanya. Dorongan untuk melakukan reshuffle juga disampaikan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Perbaikan di bidang ekonomi dinilai harus disertai penataan bidang lain, termasuk hukum dan politik.

”Reshuffle jilid dua harus ada. Pemerintah jangan lupa, ekonomi tidak bisa berdiri sendiri, sangat terkait dengan politik, hukum, dan bidang lainlain,” ujar Sekretaris Komisariat KMP Idrus Marham seusai Upacara HUT ke-70 RI di Lapangan Nusantara Polo Club, Cibinong, Jawa Barat, kemarin.

Idrus yang juga sekretaris jenderal DPP Partai Golkar Munas Bali ini mengakui diperlukan perombakan menteri di bidang politik karena sejauh ini tidak terjadi konsolidasi sehingga menghambat sejumlah kebijakan pemerintah.

Perombakan menteri di bidang hukum, kata dia, juga diperlukan karena hukum masih jauh dari demokratisasi dan cenderung dijadikan alat untuk kepentingan tertentu.

Rahmat sahid/ kiswondari