Reshuffle 100% Urusan Jokowi Bukan Kepentingan PDIP
Selasa, 18 Agustus 2015 - 05:59 WIB
Reshuffle 100% Urusan Jokowi Bukan Kepentingan PDIP
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mengetahui apakah akan ada reshuffle kabinet jilid II atau tidak, sebagaimana isu yang berkembang. Pasalnya perombakan menteri merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPP PDIP Sukur Nababan membantah persepsi yang menyebutkan, reshuffle merupakan kepentingan partainya untuk memasukkan kader mereka ke dalam kabinet kerja.
"Saya mau ingatkan, bahwa urusan reshuffle itu total 100 persen keputusan Presiden Jokowi, nah di undang-undang itu, pemahaman kita di partai juga seperti itu," kata Sukur di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin `7 Agustus 2015.
Dirinya menambahkan, tugas partainya sebagai partai politik pengusung Jokowi ialah menjaga kepala negara untuk selalu konsisten dalam menjalankan nawacita.
"Urusan kita bukan dengan menterinya tetapi dengan janji-janji Jokowi terhadap rakyat yaitu terhadap nawacitanya," tegasnya.
Ia juga menegaskan, partai berlogo kepala banteng dengan moncong putih ini tidak haus jabatan di kabinet. Karena menurutnya, 10 tahun menjadi bukti bahwa mereka konsisten di luar pemerintahan meski pada saat itu ditawarkan kursi menteri.
"Kalau kami ingin mendorong kader kami harusnya saat pembentukan kabinet di awal, jadi itu tidak ada urusannya," pungkasnya.
Pilihan:
Tanda Jasa ke Bimantoro Lukai Hati Nahdliyin & Gusdurian
Atribut PKI di Karnaval, Sutiyoso: Luar Biasa Bodohnya!
Ketua DPP PDIP Sukur Nababan membantah persepsi yang menyebutkan, reshuffle merupakan kepentingan partainya untuk memasukkan kader mereka ke dalam kabinet kerja.
"Saya mau ingatkan, bahwa urusan reshuffle itu total 100 persen keputusan Presiden Jokowi, nah di undang-undang itu, pemahaman kita di partai juga seperti itu," kata Sukur di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin `7 Agustus 2015.
Dirinya menambahkan, tugas partainya sebagai partai politik pengusung Jokowi ialah menjaga kepala negara untuk selalu konsisten dalam menjalankan nawacita.
"Urusan kita bukan dengan menterinya tetapi dengan janji-janji Jokowi terhadap rakyat yaitu terhadap nawacitanya," tegasnya.
Ia juga menegaskan, partai berlogo kepala banteng dengan moncong putih ini tidak haus jabatan di kabinet. Karena menurutnya, 10 tahun menjadi bukti bahwa mereka konsisten di luar pemerintahan meski pada saat itu ditawarkan kursi menteri.
"Kalau kami ingin mendorong kader kami harusnya saat pembentukan kabinet di awal, jadi itu tidak ada urusannya," pungkasnya.
Pilihan:
Tanda Jasa ke Bimantoro Lukai Hati Nahdliyin & Gusdurian
Atribut PKI di Karnaval, Sutiyoso: Luar Biasa Bodohnya!
(maf)
