900 Kecamatan Tak Miliki SMA/SMK
Sabtu, 15 Agustus 2015 - 09:56 WIB
900 Kecamatan Tak Miliki SMA/SMK
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendatamasih ada 900 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki SMA/ SMK.
Untuk mengatasi hal ini, Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan bekerja sama membangun sekolah tersebut. Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Thamrin Kasman mengatakan, belum adanya sekolah menjadi kendala dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di setiap kecamatan.
Padahal tahun ini pemerintah mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menaikkan akses masyarakat ke pendidikan menengah. ”Kami ajak peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan pendirian sekolah menengah di setiap kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK. Ini termasuk strategi pertama kami dalam Wajar 12 Tahun,” katanya dalam diskusi pendidikan di Kantor Kemendikbud kemarin.
Thamrin menjelaskan, strategi pertama ini akan dilakukan bersama dengan Kemendagri dan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan SMA atau SMK di kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan menengah. Dia menyebut, untuk membangun gedung baru SMA atau SMK masih membutuhkan lahan sekitar 12 juta meter persegi.
Strategi kedua, Kemendikbud menjadikan SMA atau SMK sebagai program pendidikan wajib diambil bagi siswa dan siswi setelah lulus dari jenjang pendidikan SMP. Dahulu, kata dia, SMA atau SMK hanya sebagai pilihan bagi para siswa untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan.
”Namun saat ini untuk melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK sudah diwajibkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memberikan bekal kepada anak-anak untuk bisa bersaing di dalam masyarakat dunia,” jelas Thamrin.
Strategi ketiga, para siswa dan siswi diberi pandangan bahwa melanjutkan jenjang pendidikan akan menjadi pengalaman yang menarik. Strategi terakhir adalah pemerintah memberikan bantuan biaya operasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sementara Konsultan Education Sector Analytical and Capacity Devolopment Partnership (ACDP) Abdul Malik mengatakan, jika Wajar 12 Tahun berhasil, hal itu akan membantu pemerataan pendapatan masyarakat. Sebab di sektor ekonomi Indonesia merupakan negara berpendapatan rendah sejak 25 tahun lalu.
Neneng zubaidah
Untuk mengatasi hal ini, Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan bekerja sama membangun sekolah tersebut. Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Thamrin Kasman mengatakan, belum adanya sekolah menjadi kendala dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di setiap kecamatan.
Padahal tahun ini pemerintah mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menaikkan akses masyarakat ke pendidikan menengah. ”Kami ajak peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan pendirian sekolah menengah di setiap kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK. Ini termasuk strategi pertama kami dalam Wajar 12 Tahun,” katanya dalam diskusi pendidikan di Kantor Kemendikbud kemarin.
Thamrin menjelaskan, strategi pertama ini akan dilakukan bersama dengan Kemendagri dan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan SMA atau SMK di kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan menengah. Dia menyebut, untuk membangun gedung baru SMA atau SMK masih membutuhkan lahan sekitar 12 juta meter persegi.
Strategi kedua, Kemendikbud menjadikan SMA atau SMK sebagai program pendidikan wajib diambil bagi siswa dan siswi setelah lulus dari jenjang pendidikan SMP. Dahulu, kata dia, SMA atau SMK hanya sebagai pilihan bagi para siswa untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan.
”Namun saat ini untuk melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK sudah diwajibkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memberikan bekal kepada anak-anak untuk bisa bersaing di dalam masyarakat dunia,” jelas Thamrin.
Strategi ketiga, para siswa dan siswi diberi pandangan bahwa melanjutkan jenjang pendidikan akan menjadi pengalaman yang menarik. Strategi terakhir adalah pemerintah memberikan bantuan biaya operasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sementara Konsultan Education Sector Analytical and Capacity Devolopment Partnership (ACDP) Abdul Malik mengatakan, jika Wajar 12 Tahun berhasil, hal itu akan membantu pemerataan pendapatan masyarakat. Sebab di sektor ekonomi Indonesia merupakan negara berpendapatan rendah sejak 25 tahun lalu.
Neneng zubaidah
(bbg)
