Prioritas Tuntaskan Wajar 12 Tahun

JAKARTA - Pemerintah mengurangi anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tahun 2016 sebesar Rp7,9 triliun.

Dana sebesar itu akan dialokasikan untuk program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, dari total anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 sebesar Rp424,25 triliun, Kemendikbud hanya menerima Rp49,2 triliun. Angka ini turun dibandingkan anggaran yang diterima pada tahun lalu sebesar Rp53,2 triliun.

”Penurunan ini bukan karena penyerapan yang rendah, melainkan banyak dana pusat yang ditransfer ke daerah. Salah satunya untuk Wajar 12 Tahun sebesar Rp7,9 triliun,” katanya kepada wartawan di kantornya di Jakarta kemarin. Dana sebesar Rp7,9 triliun itu digelontorkan untuk Wajar 12 Tahun sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo.

Presiden juga mengamanatkan sebisa mungkin dana ditransfer ke daerah sehingga daerah turut berkontribusi membangun pendidikan. Dana Wajar 12 Tahun diprioritaskan untuk membangun ruang kelas atau sekolah baru dan sisanya untuk para guru melalui pelatihan dan pendampingan.

Anies menjelaskan, proyeksi pembangunan infrastruktur untuk Wajar 12 Tahun sudah dibuat, yakni diperlukan 108.000 ruang kelas baru untuk lima tahun ke depan. Lalu 30.000 perpustakaan, 30.000 laboratorium baru, dan 5.000 unit sekolah baru. Anggarannya akan langsung ditransfer ke daerah dengan melihat dulu usulan kebutuhan yang dibuat pemerintah daerah (pemda).

Namun secara khusus di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), Kemendikbud yang akan mendata dan menentukan dana yang akan ditransfer. ”Khususnya di Papua. Tadi pagi (kemarin) sudah ada pembicaraan khusus tentang daerah pedalaman yang sudah ada proses belajarnya, tetapi belum ada infrastruktur memadai,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Penggagas Indonesia Mengajar tersebut menerangkan, hingga kini sudah ada 25,6 juta anak yang bersekolah setelah pemerintah memilih mana anak yang cerdas sehingga bisa melanjutkan sekolah dan mana yang tidak. Kondisi ini disebabkan pemerintah sebelumnya belum menyediakan sekolah dengan jumlah ideal.

Pada akhirnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sudah mencapai 100%, tetapi APK SMP dan SMA malah rendah. Semestinya keluar-masuknya siswa dari jenjang sekolah dasar ke menengah itu banyak agar yang masuk ke pendidikan tinggi tersaring dengan baik.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam mendukung program pemerintah yang ingin memprioritaskan Wajar 12 Tahun karena anak-anak berhak untuk bersekolah. Tapi pemerintah diminta juga memprioritaskan masalah sertifikasi guru yang tahun ini harus tuntas. Apalagi sertifikasi guru itu amanat dari undangundang yang jika dilanggar akan melanggar konstitusi. ”Guru-guru di daerah itu semua sudah berteriak minta disertifikasi karena tahun ini batas akhirnya,” ungkapnya.

Dia juga mengkritisi pembagian anggaran fungsi pendidikan yang tidak jelas. Menurut dia, anggaran fungsi pendidikan itu harus dipusatkan di kementerian yang mengurusi pendidikan, yakni Kemendikbud dan Kemenristek Dikti.

Neneng zubaidah