Tjahjo Kumolo: Reshuffle Kabinet Bukan Urusan Saya
Kamis, 13 Agustus 2015 - 12:02 WIB
Tjahjo Kumolo: Reshuffle Kabinet Bukan Urusan Saya
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan mengomentari reshuffle yang baru saja dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, reshuffle adalah hak prerogratif presiden. Presiden bisa kapan saja melakukan perombakan terhadap kabinetnya.
"Reshuffle bukan urusan saya," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
"Saya juga dinilai presiden sebagai pembantu presiden. Beliau punya kewenangan menilai kami. Saya sebagai pembantu, ya kami siap saja kalau harus di-reshuffle," imbuhnya.
Kendati demikian Tjahjo mengatakan, reshuffle yang dilakukan Jokowi lantaran ingin memiliki pembantu yang dapat menjalankan Nawacita Jokowi. Menteri, tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri.
"Kepala daerah saja wajib laksanakan program kerja Bapak Presiden. Maka termasuk menteri. Saya sebagai Mendagri laporkan ke presiden kalau ada kepala daerah yang tak sejalan. Kita peringatkan," ucap mantan Sekjen PDIP itu.
Menurut Tjahjo, setiap bulan presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya. "Masing-masing kita lihat ada beberapa menteri yang sebelumnya dipanggil presiden," tuturnya.
Tjahjo enggan mengomentari soal Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang tak di-reshuffle.
Dia juga enggan mengomentari Pramono Anung yang menggantikan Andi Widjajanto sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Tedjo Eddy, dan Indroyono Soesilo yang diberhentikan oleh Jokowi.
"Tanya Pak Jokowi. Saya tak punya hak berkomentar. Indroyono, Tedjo, Sofyan (Djalil) kerja keras. Soal ada penilaian lain itu Bapak Presiden yang tahu," pungkas Tjahjo.
Pilihan:
Setelah Dicopot, Mereka Tak Diundang Acara Pelantikan
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
Menurutnya, reshuffle adalah hak prerogratif presiden. Presiden bisa kapan saja melakukan perombakan terhadap kabinetnya.
"Reshuffle bukan urusan saya," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
"Saya juga dinilai presiden sebagai pembantu presiden. Beliau punya kewenangan menilai kami. Saya sebagai pembantu, ya kami siap saja kalau harus di-reshuffle," imbuhnya.
Kendati demikian Tjahjo mengatakan, reshuffle yang dilakukan Jokowi lantaran ingin memiliki pembantu yang dapat menjalankan Nawacita Jokowi. Menteri, tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri.
"Kepala daerah saja wajib laksanakan program kerja Bapak Presiden. Maka termasuk menteri. Saya sebagai Mendagri laporkan ke presiden kalau ada kepala daerah yang tak sejalan. Kita peringatkan," ucap mantan Sekjen PDIP itu.
Menurut Tjahjo, setiap bulan presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya. "Masing-masing kita lihat ada beberapa menteri yang sebelumnya dipanggil presiden," tuturnya.
Tjahjo enggan mengomentari soal Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang tak di-reshuffle.
Dia juga enggan mengomentari Pramono Anung yang menggantikan Andi Widjajanto sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Tedjo Eddy, dan Indroyono Soesilo yang diberhentikan oleh Jokowi.
"Tanya Pak Jokowi. Saya tak punya hak berkomentar. Indroyono, Tedjo, Sofyan (Djalil) kerja keras. Soal ada penilaian lain itu Bapak Presiden yang tahu," pungkas Tjahjo.
Pilihan:
Setelah Dicopot, Mereka Tak Diundang Acara Pelantikan
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
(maf)
