Rano Karno Fokus pada Tiga Bidang

JAKARTA - Setelah satu tahun tiga bulan menjabat pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, akhirnya Rano Karno dilantik menjadi gubernur Banten sisa masa jabatan 2015- 2017. Pelantikan dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Rano menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang dipidana karena kasus korupsi. Setelah resmi sebagai gubernur, dia berjanji mengejar ketertinggalan pembangunan Banten dengan fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. ”Saat ini kita fokus mengenai musim kemarau. Banyak wilayah kekeringan di Banten, tapi ada juga beberapa wilayah yang panen raya,” ujar Rano kemarin.

Terkait wakil gubernur, menurut dia, berdasarkan hasil komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, masa jabatannya yang menyisakan waktu 17 bulan tidak membutuhkan posisi wakil gubernur. ”Kalau berdasarkan dari Mendagri enggak perlu wakil karena tinggal 17 bulan. Tapi, enggak ada masalah, ada atau tidak wakil saya tetap kerja,” tandasnya.

Tokoh masyarakat Banten Embay Mulya Syarif meminta Rano fokus pada pembangunan yang dicita-citakan, yaitu menyejahterakan rakyat Banten dan bisa membawa Banten ke arah yang lebih baik lagi. ”Rano juga harus menyolidkan dan memperkuat seluruh staf hingga birokrat di lingkungan Pemprov Banten,” katanya.

Dengan demikian, paling tidak pada laporan keuangan mendatang Provinsi Banten tidak mendapatkan disclaimer. ”Saya berharap pemeriksaan BPK tentang keuangan Pemprov Banten dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ucapnya.

Dia juga sependapat jika Rano fokus pada peningkatan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan rakyat Banten. Pembangunan gedunggedung yang tidak perlu ditunda dulu, fokus pembangunan jalan, sekolah, dan proyek lainnya yang dirasakan langsung masyarakat.

Koordinasi juga perlu ditingkatkan antara kabupaten dan kota di Banten, terutama perhatian terhadap Kota Serang yang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, tugas Rano saat ini yang harus segera dilakukan yakni membahas pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten mengingat waktu yang dimiliki Rano memimpin Banten hanya tersisa 1,5 tahun. ”Jadi, RPJMD harus segera dibahas agar bisa tercapai,” ujarnya.

Langkah selanjutnya mereformasi birokrasi yang ada agar berjalan maksimal. ”Untuk menjalankan program yang tersisa, Rano harus lakukan reformasi birokrasi,” katanya. Sebagai bagian dari Pemprov Banten, DPRD akan ikut membantu dalam pencapaian kinerja pemerintah dengan cara memanggil pejabat pemprov guna membahas RPJMD 2012-2017.

”Dengan kewenangan Rano sebagai gubernur, saya sangat optimistis proses percepatan pembangunan dapat dilakukan, karena dia memiliki kewenangan penuh,” kata Asep.

Adapun sikap pesimistis dari sejumlah pihak terkait banyaknya RPJMD 2012-2017 yang tidak dapat dikerjakan, termasuk pembentukan Bank Banten dianggap masih wajar. ”Kita lihat saja nanti, kita harapkan ke depan setelah Pak Rano jadi gubernur definitif, opini BPK menjadi baik, Bank Banten dan infrastruktur dapat berjalan sesuai harapan,” ungkapnya.

Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 menggelar demonstrasi mengkritik Gubernur Banten Rano Karno. Mahasiswa mendesak Rano melakukan reformasi birokrasi di Pemprov Banten. Mereka berunjuk rasa di Jalan Soedirman, Kota Serang, kemarin. Dalam orasi, mahasiswa mendesak Rano membersihkan aparatur di Pemprov Banten.

”Nonaktifkan semua kepala SKPD dan pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi, buat Banten bersih dari korupsi,” ujar koordinator aksi Abdul Rasyid.

Teguh mahardika/ okezone