Reshuffle Dikhawatirkan Hanya untuk Pencitraan Pemerintah
Kamis, 13 Agustus 2015 - 08:07 WIB
Reshuffle Dikhawatirkan Hanya untuk Pencitraan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Reshuffle Kabinet Kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai hanyalah suatu pencitraan pemerintah. Sementara, tantangan Indonesia di dunia internasional akan semakin berat dan kapasitas menteri tersebut masih diragukan.
"Saya khawatir karena alasan reshuffle lebih untuk peningkatan citra di dalam negeri, efek ke luar negeri bukanlah pertimbangan," kata Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Paramadina Jakarta Dinna Wisnu kepada SINDO, Rabu 12 Agustus 2015 malam.
Menurut Dinna, kerja diplomasi merupakan kerja sistem yang harus dilakukan secara sustained atau terus-menerus dalam jangka yang panjang. Sementara, dirinya masih ragu apakah orang-orang tersebut dapat bekerja sesuai harapan khususnya untuk menjawab tantangan global.
"Dan pertanyaannya, apakah orang-orang baru tersebut bisa bekerja dalam suatu sistem, atau hanya mau tampil sendiri," tandasnya.
Selain itu, Dinna juga melihat bahwa penempatan para menteri ini masih mismatch atau belum sesuai dengan kapasitas yang orang tersebut miliki. Seperti misalnya, orang di bidang moneter seperti Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian, begitu juga dengan Rizal Ramli yang selama ini berkecimpung di dunia ekonomi menjadi Menko Kemaritiman.
"Saya lihat sih mismatch ya. Kecuali Mendag yang baru, saya tidak punya record soal dia," imbuhnya.
Oleh karena itu, Dinna menegaskan, Presiden Jokowi boleh menganggap bahwa reshuffle ini dapat memperbaiki dukungan politik dalam negeri dan membawa efek langsung terhadap kinerja pemerintahan, tapi dirinya tidak berpikiran demikian. Karena dalam sistem, untuk bisa menghasilkan kinerja dan hasil yang baik, sistemnya juga harus digerakkan dan diperbaiki.
"Kalau orang-orang yang naik ini mismatch kompetensinya, bagaimana bisa lakukan itu semua?" tandasnya.
PILIHAN:
Jokowi Lantik 6 Menteri dengan 2 Keppres
Misbakhun Ungkap Menteri Jokowi Terlibat Kasus Gayus Tambunan
"Saya khawatir karena alasan reshuffle lebih untuk peningkatan citra di dalam negeri, efek ke luar negeri bukanlah pertimbangan," kata Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Paramadina Jakarta Dinna Wisnu kepada SINDO, Rabu 12 Agustus 2015 malam.
Menurut Dinna, kerja diplomasi merupakan kerja sistem yang harus dilakukan secara sustained atau terus-menerus dalam jangka yang panjang. Sementara, dirinya masih ragu apakah orang-orang tersebut dapat bekerja sesuai harapan khususnya untuk menjawab tantangan global.
"Dan pertanyaannya, apakah orang-orang baru tersebut bisa bekerja dalam suatu sistem, atau hanya mau tampil sendiri," tandasnya.
Selain itu, Dinna juga melihat bahwa penempatan para menteri ini masih mismatch atau belum sesuai dengan kapasitas yang orang tersebut miliki. Seperti misalnya, orang di bidang moneter seperti Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian, begitu juga dengan Rizal Ramli yang selama ini berkecimpung di dunia ekonomi menjadi Menko Kemaritiman.
"Saya lihat sih mismatch ya. Kecuali Mendag yang baru, saya tidak punya record soal dia," imbuhnya.
Oleh karena itu, Dinna menegaskan, Presiden Jokowi boleh menganggap bahwa reshuffle ini dapat memperbaiki dukungan politik dalam negeri dan membawa efek langsung terhadap kinerja pemerintahan, tapi dirinya tidak berpikiran demikian. Karena dalam sistem, untuk bisa menghasilkan kinerja dan hasil yang baik, sistemnya juga harus digerakkan dan diperbaiki.
"Kalau orang-orang yang naik ini mismatch kompetensinya, bagaimana bisa lakukan itu semua?" tandasnya.
PILIHAN:
Jokowi Lantik 6 Menteri dengan 2 Keppres
Misbakhun Ungkap Menteri Jokowi Terlibat Kasus Gayus Tambunan
(kri)
