Pramono Masuk Kabinet, PDIP Tepis Minta Tambah Jatah Menteri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah me-reshuffle (merombak) enam orang menteri Kabinet Kerja. Sedangkan sejumlah nama lama direposisi dari jabatan sebelumnya.
Namun ada nama baru yang muncul mengisi pos kementerian strategis. Salah satunya politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung.
Dengan masuknya Pramono sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), PDIP mendapat tambahan satu kursi menteri di pemerintahan.
Sebelumnya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu hanya mendapat jatah empat menteri, yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
Lantas apakah PDIP minta tambahan kursi kepada Presiden Jokowi? Politikus PDIP Masinton Pasaribu menampik tudingan tersebut. Menurutnya, selama ini PDIP mempercayakan kebijakan tersebut kepada Presiden.
"Masalah kursi PDIP tidak pernah persoalkan kursinya berapa. Semua diserahkan ke presiden. Partai memahami saja," kata Masinton saat dihubungi wartawan, Rabu (12/8/2015).
Diakui Masinton, dia tidak mengetahui lobi-lobi politik di balik masuknya nama Pramono ke dalam struktur Kabinet Kerja. Menurutnya, hal itu sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi.
"Enggak tahu ada deal atau tidak, itu kewenangan presiden," tegas Masinton.
Pilihan:
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
Jokowi Lantik 6 Menteri dengan 2 Keppres
Namun ada nama baru yang muncul mengisi pos kementerian strategis. Salah satunya politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung.
Dengan masuknya Pramono sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), PDIP mendapat tambahan satu kursi menteri di pemerintahan.
Sebelumnya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu hanya mendapat jatah empat menteri, yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
Lantas apakah PDIP minta tambahan kursi kepada Presiden Jokowi? Politikus PDIP Masinton Pasaribu menampik tudingan tersebut. Menurutnya, selama ini PDIP mempercayakan kebijakan tersebut kepada Presiden.
"Masalah kursi PDIP tidak pernah persoalkan kursinya berapa. Semua diserahkan ke presiden. Partai memahami saja," kata Masinton saat dihubungi wartawan, Rabu (12/8/2015).
Diakui Masinton, dia tidak mengetahui lobi-lobi politik di balik masuknya nama Pramono ke dalam struktur Kabinet Kerja. Menurutnya, hal itu sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi.
"Enggak tahu ada deal atau tidak, itu kewenangan presiden," tegas Masinton.
Pilihan:
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
Jokowi Lantik 6 Menteri dengan 2 Keppres
(maf)