Sohibul Iman Tegaskan PKS Tetap di KMP
Sohibul Iman Tegaskan PKS Tetap di KMP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru terpilih Muhammad Sohibul Iman menegaskan partainya akan tetap bergabung di Koalisi Merah Putih (KMP).
PKS menolak untuk bergabung menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi- JK) meskipun ditawari posisi. ”PKS akan tetap berada dalam barisan KMP,” kata Sohibul pada konferensi pers di Kantor DPP PKS Jakarta kemarin. Sohibul menegaskan, PKS telah membuat komitmen bersama dengan partai politik (parpol) lain di KMP untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Menurutnya, PKS tidak bisa bertindak sendirian.
Jika ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi pendukung pemerintah, maka harus ada kesepakatan dengan KMP. Ditanya apa yang menjadi program prioritasnya sebagai presiden PKS, Sohibul mengatakan saat ini DPP tengah menyiapkan musyawarah nasional (munas). Di sana akan dirumuskan program kerja lima tahun mendatang.
”Kami ingin menyinergikan seluruh potensi besar di PKS. Di dalam organisasi, konsolidasi adalah proses yang kontinu. Jadi konsolidasi tetap dilakukan sebagaimana yang telah dirintis Pak Anis Matta,” ujarnya. Selain memperkuat konsolidasi, dia juga akan memperluas basis konstituen serta melakukan penguatan internal.
Mengenai isu bahwa akan ada perubahan komposisi Fraksi PKS dan alat kelengkapan DPR dalam waktu dekat, mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu mengaku belum ada rencana ke arah tersebut. ”Kita harus siapkan munas dulu. Karena itu, apa yang sekarang ada, ya, berjalan saja. Nanti di munas kita akan menyampaikan visi misi, program kerja ke depan, dan juga kita akan bicara soal kelengkapan struktur partai.
Jadi kalaupun ada perubahan itu akan melalui proses,” kata dia. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Fahri Hamzah mengaku tidak ada yang luar biasa di balik pergantian kepemimpinan yang dilakukan melalui Musyawarah Majelis Syura PKS. Menurut Fahri, bagi kader PKS, pergantian kepemimpinan bukanlah ajang sengketa kekuasaan.
Meskipun ada perbedaan pendapat dan perdebatan, setelah keputusan ditetapkan semua wajib menaati. Perbedaan juga muncul sebelum permusyawaratan, tetapi akan tenggelam selepas putusan. Dirinya mengingatkan Presiden PKS terpilih Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syura Salim Segaf Al Jufrie bahwa jabatan bukanlah kehormatan, tetapi amanah untuk pelayanan.
Adapun arah kebijakan politik PKS, menurut Fahri, komitmen kepada KMP itu memang bukan merupakan keputusan tertulis Majelis Syura yang sekarang ini, tetapi itu merupakan komitmen internal partai. Bagaimanapun, katadia, PKS merupakan salah satu partai yang membidani lahirnya KMPseusaipemilupresiden lalu.
”Kita tentu sebagai motor perjuangan KMP akan tetap menjaga dan mempertahankan soliditas KMP dan insya Allah PKS terus memperjuangkan KMP,” sebutnya. Kepala Pusat Penelitian dan Konsultasi Politik PARA Syndicate Toto Sugiarto menilai Presiden PKS yang baru Sohibul Iman merupakan figur yang bisa diharapkan memajukan PKS ke depan.
Begitu juga dengan Ketua MajelisSyuraPKS, SalimSegafAl Jufriyangdisebutnya tokohyang cukup baik dan tegas. ”Jadi saya kira kepemimpinan PKS yang sekarang cukup memberikan harapan untuk PKS yang lebih moderat dan lebih bisa diterima semua kalangan,” kata Toto di Jakarta kemarin.
Adapun potensi friksi setelah pergantian kepemimpinan PKS ini, menurutnya, sulit terjadi karena proses perubahan kepemimpinan di PKS berlangsung dengan baik dan cukup demokratis. Dia menilai tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atas rotasi kepemimpinan tersebut.
Dengan kepemimpinan tokoh-tokoh yang cukup moderat dan memiliki dasar keilmuan yang baik, dia yakin pada Pemilu 2019 PKS berpeluang untuk meraup suara dari kekuatan masyarakat yang sebelumnya tidak mendukung PKS. Karena itu, ada harapan PKS tidak akan terpuruk bahkan tidak menutup kemungkinan partai ini bisa mencapai hasil lebih baik daripada pemilu sebelumnya.
”Tapi ini juga ditentukan gerak langkah politik PKS dan kader-kader yang ada di DPR, DPRD, dan yang terpilih sebagai kepala daerah,” ujarnya. Dia juga tidak melihat sinyalsinyal PKS akan keluar dari KMP, apalagi untuk bergabung dengan KIH mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Lagipula, kata dia, tidak mudah PKS mendukung pemerintah karena kemungkinan akan ada penolakan dari partai pemerintah, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). ”Bahkan kalau partai lain keluar dari KMP, PKS dan Gerindra itu akan menjadi partai terakhir yang ada di KMP,” ujarnya.
Kiswondari
PKS menolak untuk bergabung menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi- JK) meskipun ditawari posisi. ”PKS akan tetap berada dalam barisan KMP,” kata Sohibul pada konferensi pers di Kantor DPP PKS Jakarta kemarin. Sohibul menegaskan, PKS telah membuat komitmen bersama dengan partai politik (parpol) lain di KMP untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Menurutnya, PKS tidak bisa bertindak sendirian.
Jika ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi pendukung pemerintah, maka harus ada kesepakatan dengan KMP. Ditanya apa yang menjadi program prioritasnya sebagai presiden PKS, Sohibul mengatakan saat ini DPP tengah menyiapkan musyawarah nasional (munas). Di sana akan dirumuskan program kerja lima tahun mendatang.
”Kami ingin menyinergikan seluruh potensi besar di PKS. Di dalam organisasi, konsolidasi adalah proses yang kontinu. Jadi konsolidasi tetap dilakukan sebagaimana yang telah dirintis Pak Anis Matta,” ujarnya. Selain memperkuat konsolidasi, dia juga akan memperluas basis konstituen serta melakukan penguatan internal.
Mengenai isu bahwa akan ada perubahan komposisi Fraksi PKS dan alat kelengkapan DPR dalam waktu dekat, mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu mengaku belum ada rencana ke arah tersebut. ”Kita harus siapkan munas dulu. Karena itu, apa yang sekarang ada, ya, berjalan saja. Nanti di munas kita akan menyampaikan visi misi, program kerja ke depan, dan juga kita akan bicara soal kelengkapan struktur partai.
Jadi kalaupun ada perubahan itu akan melalui proses,” kata dia. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Fahri Hamzah mengaku tidak ada yang luar biasa di balik pergantian kepemimpinan yang dilakukan melalui Musyawarah Majelis Syura PKS. Menurut Fahri, bagi kader PKS, pergantian kepemimpinan bukanlah ajang sengketa kekuasaan.
Meskipun ada perbedaan pendapat dan perdebatan, setelah keputusan ditetapkan semua wajib menaati. Perbedaan juga muncul sebelum permusyawaratan, tetapi akan tenggelam selepas putusan. Dirinya mengingatkan Presiden PKS terpilih Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syura Salim Segaf Al Jufrie bahwa jabatan bukanlah kehormatan, tetapi amanah untuk pelayanan.
Adapun arah kebijakan politik PKS, menurut Fahri, komitmen kepada KMP itu memang bukan merupakan keputusan tertulis Majelis Syura yang sekarang ini, tetapi itu merupakan komitmen internal partai. Bagaimanapun, katadia, PKS merupakan salah satu partai yang membidani lahirnya KMPseusaipemilupresiden lalu.
”Kita tentu sebagai motor perjuangan KMP akan tetap menjaga dan mempertahankan soliditas KMP dan insya Allah PKS terus memperjuangkan KMP,” sebutnya. Kepala Pusat Penelitian dan Konsultasi Politik PARA Syndicate Toto Sugiarto menilai Presiden PKS yang baru Sohibul Iman merupakan figur yang bisa diharapkan memajukan PKS ke depan.
Begitu juga dengan Ketua MajelisSyuraPKS, SalimSegafAl Jufriyangdisebutnya tokohyang cukup baik dan tegas. ”Jadi saya kira kepemimpinan PKS yang sekarang cukup memberikan harapan untuk PKS yang lebih moderat dan lebih bisa diterima semua kalangan,” kata Toto di Jakarta kemarin.
Adapun potensi friksi setelah pergantian kepemimpinan PKS ini, menurutnya, sulit terjadi karena proses perubahan kepemimpinan di PKS berlangsung dengan baik dan cukup demokratis. Dia menilai tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atas rotasi kepemimpinan tersebut.
Dengan kepemimpinan tokoh-tokoh yang cukup moderat dan memiliki dasar keilmuan yang baik, dia yakin pada Pemilu 2019 PKS berpeluang untuk meraup suara dari kekuatan masyarakat yang sebelumnya tidak mendukung PKS. Karena itu, ada harapan PKS tidak akan terpuruk bahkan tidak menutup kemungkinan partai ini bisa mencapai hasil lebih baik daripada pemilu sebelumnya.
”Tapi ini juga ditentukan gerak langkah politik PKS dan kader-kader yang ada di DPR, DPRD, dan yang terpilih sebagai kepala daerah,” ujarnya. Dia juga tidak melihat sinyalsinyal PKS akan keluar dari KMP, apalagi untuk bergabung dengan KIH mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Lagipula, kata dia, tidak mudah PKS mendukung pemerintah karena kemungkinan akan ada penolakan dari partai pemerintah, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). ”Bahkan kalau partai lain keluar dari KMP, PKS dan Gerindra itu akan menjadi partai terakhir yang ada di KMP,” ujarnya.
Kiswondari
(bbg)
Explore More