Penunjukkan Calon Dubes Kental Nuansa Politis
Sabtu, 08 Agustus 2015 - 19:49 WIB
Penunjukkan Calon Dubes Kental Nuansa Politis
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 33 nama calon duta besar (dubes) Indonesia yang akan ditugaskan di sejumlah negara sahabat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai daftar nama calon duta besar Indonesia yang diajukan ke DPR kental nuansa politik.
Alasannya, ada sejumlah nama tokoh yang dikenal memiliki kedekatan dengan partai politik penguasa.
"Sepintas dari nama-nama itu terlalu banyak nama dari kalangan partai politik dan berafiliasi dengan penguasa. Ini seperti bagi-bagi kekuasaan," kata Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).
Fadli mengakui sejumlah nama calon duta besar Indonesia ini telah diserahkan ke DPR sejak masa sidang periode lalu.
Menurut dia, 33 nama tersebut akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada masa sidang berikutnya.Meski dinilai berlatar belakang partai politik dan memiliki afiliasi dengan pemerintah, Fadli tidak mau berkomentar lebih jauh ihwal 33 nama calon duta besar tersebut.
Politikus Partai Gerindra itu berharap para calon dapat mengemban tugas dengan baik. Menurut dia, duta besar adalah corong pemerintahan Indonesia di depan negara-negara sahabat.
"Walaupun penunjukannya politis, harusnya juga berkapasitas. Seharusnya presiden lebih banyak menunjuk diplomat karier ketimbang nonkarier," kata Fadli. (Baca: Beredar Puluhan Nama Dubes Baru, Kemlu Bungkam)
Menurut informasi yang beredar, sejumlah tokoh kondang yang masuk ke dalam daftar nama calon duta besar Indonesia antara lain, pelukis Astari Rasjid, mantan Sekretaris Jenderal PDIP Alexander Litaay, anak pahlawan nasional Amelia Achmad Yani, dan Direktur Eksekutif CSIS Rizal Sukma.
Sementara itu, deretan nama dari internal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) antara lain, mantan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu, Bambang Antarikso, Dirjen Protokoler Kemenlu Ahmad Rusdi dan Dirjen Asia Pasifik Kemenlu Yuri Octavian Thamrin.
PILIHAN:
Calon Tunggal, Skenario Akal-akalan untuk Tunda Pilkada
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai daftar nama calon duta besar Indonesia yang diajukan ke DPR kental nuansa politik.
Alasannya, ada sejumlah nama tokoh yang dikenal memiliki kedekatan dengan partai politik penguasa.
"Sepintas dari nama-nama itu terlalu banyak nama dari kalangan partai politik dan berafiliasi dengan penguasa. Ini seperti bagi-bagi kekuasaan," kata Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).
Fadli mengakui sejumlah nama calon duta besar Indonesia ini telah diserahkan ke DPR sejak masa sidang periode lalu.
Menurut dia, 33 nama tersebut akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada masa sidang berikutnya.Meski dinilai berlatar belakang partai politik dan memiliki afiliasi dengan pemerintah, Fadli tidak mau berkomentar lebih jauh ihwal 33 nama calon duta besar tersebut.
Politikus Partai Gerindra itu berharap para calon dapat mengemban tugas dengan baik. Menurut dia, duta besar adalah corong pemerintahan Indonesia di depan negara-negara sahabat.
"Walaupun penunjukannya politis, harusnya juga berkapasitas. Seharusnya presiden lebih banyak menunjuk diplomat karier ketimbang nonkarier," kata Fadli. (Baca: Beredar Puluhan Nama Dubes Baru, Kemlu Bungkam)
Menurut informasi yang beredar, sejumlah tokoh kondang yang masuk ke dalam daftar nama calon duta besar Indonesia antara lain, pelukis Astari Rasjid, mantan Sekretaris Jenderal PDIP Alexander Litaay, anak pahlawan nasional Amelia Achmad Yani, dan Direktur Eksekutif CSIS Rizal Sukma.
Sementara itu, deretan nama dari internal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) antara lain, mantan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu, Bambang Antarikso, Dirjen Protokoler Kemenlu Ahmad Rusdi dan Dirjen Asia Pasifik Kemenlu Yuri Octavian Thamrin.
PILIHAN:
Calon Tunggal, Skenario Akal-akalan untuk Tunda Pilkada
(dam)
