JK Ajak Muhammadiyah Benahi Ekonomi

MAKASSAR - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong peran serta Muhammadiyah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menggairahkan kembali perekonomian nasional yang tengah menurun saat ini.

Muhammadiyah yang memiliki basis amal usaha di berbagai bidang dinilai potensial dalam upaya perbaikan ekonomi tersebut. ”Tentu Muhammadiyah dapat menjadi bagian dari tahap berikutnya perjuangan ke-majuan bangsa ini. Usaha-usaha yang ada haruslah sesuatu yang baru dari yang ada selama ini,” ujar JK saat menyampaikan pidato penutupan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Sulawesi Selatan, kemarin.

Selain bidang ekonomi, JK juga meminta Muhammadiyah terus melakukan pemberdayaan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. ”Memang salah satu kehebatan Muhammadiyah adalah holding company, struktur kelembagaan,” tandasnya.

JK menilai ada potensi besar yang dimiliki Muhammadiyah untuk memerankan sebagai pelaku ekonomi di Indonesia. Menurut JK, tantangan ekonomi Indonesia ke depan sangat besar. Lesunya perekonomian global saat ini misalnya telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. ”Oleh sebab itu tantangan-tantangan ini harus dihadapi bersama dengan ilmu pengetahuan, upaya, dan semangat,” jelas JK.

Keberadaan Muhammadiyah, menurut JK, juga sangat penting dalam mencetak generasi bangsa berkualitas. Pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi atas segala amal usaha, amal sosial, amal ibadah dari Muhammadiyah. Menurut JK, tanpa ide-ide dan semangat Muhammadiyah baik di bidang kebangsaan, pendidikan, dan sosial, maka bangsa dan umat tidak akan berhasil mencapai yang dibanggakan.

Pelaksanaan Muktamar Ke- 47 Muhammadiyah berhasil menelurkan 13 rekomendasi strategis yang mencakup sejumlah bidang kehidupan. Rekomendasi itu adalah membangun masyarakat ilmu, meningkatkan toleransi antarumat beragama, meningkatkan daya saing umat Islam, menyatukan kalender Islam, serta melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu pengendalian narkotika psikotropika dan zat aditif, tanggap dan tangguh menghadapi bencana, pemaksimalan bonus demografi, gerakan berjamaah melawan korupsi, jihad konstitusi, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam keterangannya, pimpinan sidang Din Syamsuddin mengatakan rekomendasi Muhammadiyah ke luar karena organisasi ini senantiasa bergerak dalam lingkungan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan universal. ”Dengan ini bentuk ikhtiar mencermati, mengantisipasi, dan memberikan solusi strategis dalam bingkai Islam berkemajuan menuju pencerahan peradaban,” kata mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu.

Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menganggap masukan dari JK memang sejalan dengan prioritas dari kepengurusannya ke depan yang ingin agar potensi ekonomi Muhammadiyah bisa dimobilisasi untuk kepentingan umat. Menurut Haedar, amal usaha Muhammadiyah yang beraneka ragam tentu merupakan potensi besar untuk dikembangkan.

”Kenapa ekonomi karena Muhammadiyah mempunyai basis amal usaha yang kuat, pendidikan sosial kesehatan,” jelasnya. Haedar meyakini apabila Muhammadiyah sukses dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, hal itu akan mendatangkan keuntungan bagi organisasi dan bangsa.

NU Dorong Pendidikan Karakter

Sementara itu, dalam rekomendasinya, Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pemerintah agar melibatkan kelompok keagamaan dan kebudayaan dalam pendidikan, terutama aspek karakter.

Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar Ke-33 NU Masduki Baidlowi mengatakan, pendidikan karakter adalah tolok ukur utama standar pendidikan nasional dalam rangka peningkatan daya saing dan penguatan jati diri keagamaan dan kebangsaan. ”Pendidikan karakter ini saat ini kami melihat memang dibutuhkan,” ujar dia.

Masduki juga menyatakan NU mendorong pula pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan dukungan terhadap lembaga pendidikan pesantren. Affirmative action ini sangat penting karena pesantren merupakan lembaga pendidikan ideal yang sangat strategis bagi pendidikan bangsa di masa depan. ”Selain secara historis lembaga ini juga berperan besar bagi bangsa,” ujarnya.

Dalam draf yang disahkan oleh pleno rekomendasi muktamar pada 5 Agustus di ruang sidang muktamar tersebut, NU juga mendorong pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikandasarbagi anak-anak warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerja migran di luar negeri. ”Fakta yang terjadi, anak-anak WNI yang menjadi pekerja migran terus meningkat,” ucap Masduki.

Negara juga diminta harus tetap menjadikan pendidikan sebagai kegiatan nirlaba dan mencegah praktik pendidikan yang murni berorientasi bisnis dengan berbagai peraturan dan kebijakan.

Dian ramdhani/ant