Ketua MPR Sebut Perppu Pilkada Cuma Bikin Gaduh
Rabu, 05 Agustus 2015 - 20:47 WIB
Ketua MPR Sebut Perppu Pilkada Cuma Bikin Gaduh
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal di Pilkada Serentak 2015, akan membuat gaduh DPR.
Gaduh yang dimaksud adanya pro dan kontrra di kalangan wakil rakyat nantinya. "Tidak tepat kalau dikeluarkan Perppu, karena Perppu nanti harus persetujuan DPR, ramai lagi nanti, gaduh lagi setuju tidak setuju, dan sebagainya. Panjang lagi urusan," kata Zulkifli di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).
Padahal lanjut dia, proses Pilkada Serentak harus tetap berjalan. Dia pun mengaku menyampaikan sikapnya itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatan rapat konsultasi antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersama para pemimpin lembaga tinggi negara.
"Tentu Perppu itu kan genting, memaksa, saya sendiri tadi menyampaikan Pak Presiden itu kan masalah pilkada, masalah pendaftaran parpol dan independen. Menurut saya tidak tepat kalau presiden mengambil alih," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, Presiden Jokowi lebih sepakat bila pendaftaran calon kepala daerah diperpanjang.
"Kalau mengenai Perppu, tadi presiden mengatakan itu saja dulu. Artinya perpanjang saja dulu, soal Perppu nanti," ungkapnya.
Pilihan:
KPK Segera Limpahkan Berkas OC Kaligis ke Pengadilan
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
Gaduh yang dimaksud adanya pro dan kontrra di kalangan wakil rakyat nantinya. "Tidak tepat kalau dikeluarkan Perppu, karena Perppu nanti harus persetujuan DPR, ramai lagi nanti, gaduh lagi setuju tidak setuju, dan sebagainya. Panjang lagi urusan," kata Zulkifli di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).
Padahal lanjut dia, proses Pilkada Serentak harus tetap berjalan. Dia pun mengaku menyampaikan sikapnya itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatan rapat konsultasi antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersama para pemimpin lembaga tinggi negara.
"Tentu Perppu itu kan genting, memaksa, saya sendiri tadi menyampaikan Pak Presiden itu kan masalah pilkada, masalah pendaftaran parpol dan independen. Menurut saya tidak tepat kalau presiden mengambil alih," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, Presiden Jokowi lebih sepakat bila pendaftaran calon kepala daerah diperpanjang.
"Kalau mengenai Perppu, tadi presiden mengatakan itu saja dulu. Artinya perpanjang saja dulu, soal Perppu nanti," ungkapnya.
Pilihan:
KPK Segera Limpahkan Berkas OC Kaligis ke Pengadilan
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
(maf)
