Ketua MPR Tak Sepakat Calon Tunggal Dibebankan ke Jokowi
A
A
A
BOGOR - Ketua MPR Zulkifli Hasan tak sepakat jika persoalan calon tunggal di beberapa daerah di pilkada serentak 2015 dilimpahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, persoalan pilkada adalah tanggung jawab partai politik (Parpol). Terlebih, adanya usulan agar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Pilkada tanggung jawab parpol. Saya tidak sepakat tanggung jawab itu dilimpahkan ke presiden melalui Perppu. Saya tidak setuju, tidak sependapat," kata Zulkifli di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).
Sebab, menurut dia, Perppu untuk mengatasi persoalan calon tunggal itu tidak perlu diterbitkan. "Kalau besok-besok ada apa-apa, Perppu. Genting memaksanya dimana? Ini kan tanggung jawabnya parpol, kenapa enggak mengusung," pungkasnya.
PILIHAN:
Soal Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi Diingatkan Bukan Raja
Legalisasi Calon Tunggal Bahayakan Demokrasi
Menurut Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, persoalan pilkada adalah tanggung jawab partai politik (Parpol). Terlebih, adanya usulan agar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Pilkada tanggung jawab parpol. Saya tidak sepakat tanggung jawab itu dilimpahkan ke presiden melalui Perppu. Saya tidak setuju, tidak sependapat," kata Zulkifli di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).
Sebab, menurut dia, Perppu untuk mengatasi persoalan calon tunggal itu tidak perlu diterbitkan. "Kalau besok-besok ada apa-apa, Perppu. Genting memaksanya dimana? Ini kan tanggung jawabnya parpol, kenapa enggak mengusung," pungkasnya.
PILIHAN:
Soal Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi Diingatkan Bukan Raja
Legalisasi Calon Tunggal Bahayakan Demokrasi
(kri)