Oposisi dan Aktivis Malaysia Terus Tekan PM Najib Razak

KUALA LUMPUR - Partai oposisi dan aktivis Malaysia terus menekan Perdana Menteri (PM) Najib Razak sekalipun Lembaga Antikorupsi menyebutkan uang senilai USD670 juta (sekitar Rp9 triliun) yang masuk ke rekening Najib merupakan donasi, bukan uang dari perusahaan milik negara 1Malaysia Development Berhard (1MDB).

Sejumlah anggota senior partai UMNO juga keluar dari barisan Najib karena tidak kuat dengan tuduhan skandal korupsi tersebut. Keputusan itu menunjukkan langkah yang diambil Najib dalam menunda penyelidikan terhadap tuduhan tersebut gagal dilakukan. Artinya, posisi Najib di kursi pemerintahan masih terancam.

Sejak tahun lalu banyak pihak yang menyerang dan menekan Najib, terutama dengan tuduhan korupsi saat ekonomi Malaysia sedang mengalami penurunan tren. Begitupun dengan kasus 1MDB. Namun, Najib beserta 1MDB menepis tuduhan tersebut. Najib mengatakan tuduhan itu sebuah fitnah yang dilakukan untuk menggulingkan kekuasaannya.

Lembaga Antikorupsi Malaysia membenarkan bahwa ada uang sekitar USD670 juta yang masuk ke rekening Najib. Namun, uang itu tidak ada hubungannya dengan 1MDB. ”Hasil penyelidikan mengungkapkan USD670 juta yang dituduhkan masuk ke rekening Najib berasal dari donasi, bukan dari 1MDB,” ungkap pernyataan Lembaga Antikorupsi, dikutip AFP.

Namun, Lembaga Antikorupsi tidak membeberkan secara rinci. Anggota parlemen dari partai oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR), Rafizi Ramli, merasa yakin pengumuman ini hanya untuk membersihkan kesalahan Najib. ”Pengumuman itu tidak akan cukup memadamkan kemarahan dan ketidakpercayaan masyarakat,” kata Rafizi, kemarin.

Rafizi menambahkan, jikapun dana itu benar bersumber dari donasi, masyarakat harus diberi tahu dari mana dan untuk apa uang itu didonasikan. Pekan lalu Najib memecat wakil PM Muhyiddin Yassin, sejumlah kabinet, dan Jaksa Agung Abdul Gani Patail yang menangani penyelidikan kasus Najib Razak.

Semua pejabat yang dipecat merupakan orang yang mencari jawaban mengenai skandal 1MDB. ”Masyarakat Malaysia dan dunia menyaksikan negara ini (Malaysia) dikepung oleh kegilaan di mana pemerintah bermusuhan dengan diri mereka sendiri,” ujar Lim Kit Siang, pemimpin parlemen dari Partai Aksi Demokratik (DAP). ”Kegilaan seperti itu harus dihentikan. Najib harus bisa meyakinkan masyarakat jika dia tidak bersalah,” tambahnya.

Saat ini Najib justru menangguhkan dua surat kabar dan sebuah portal berita yang melaporkan skandal korupsi. Para pengunjuk rasa juga ditangkap dengan menggunakan Undang-Undang Penghasutan. Selain itu, para pemimpin oposisi juga dibungkam dengan melarang mereka melakukan perjalanan. Hal itu membuat rakyat kian curiga.

Kelompok Pengawas Hak Asasi Manusia (HRW) meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) John Kerry yang akan berkunjung ke Malaysia hari ini untuk mengikuti pertemuan ASEAN agar mengangkat topik itu. ”Menghalangi penyelidikan korupsi hanya akan merusak demokrasi,” kata Phil Robertson dari HRW.

Muh shamil