Dewan Pers Kritik Pemberitaan Media soal Insiden Tolikara

JAKARTA - Dewan Pers mengkritik media yang memberitakan insiden Tolikara, Papua. Media dikritik karena mengedepankan kecepatan dibanding melakukan verifikasi pemberitaan.

Kritik Dewan Pers disampaikan anggotanya, Imam Wahyudi, dalam acara diskusi "Tolikara dan Jurnalisme Positif" di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).

Diungkap Imam, hingga saat ini Dewan Pers masih menerima pengaduan pemberitaan media online mengenai insiden Tolikara. Saat ini, Dewan Pers masih meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa media online tersebut. Apabila terdapat kesalahan dalam pemberitaannya maka akan dilakukan sidang etik.

"Terkait hal itu, kami sedang meneliti dan akan melakukan pemeriksaan. Nantinya akan ada sidang etik," tutur Imam.

Apabila dalam melakukan pemberitaan insiden Tolikara media online tersebut bernada provokatif, maka Dewan Pers akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilanggar. "Sanksinya, apabila ada yang salah maka harus dikoreksi. Kemudian, mereka harus meminta maaf apabila ada yang tidak berimbang. Dengan proses itu, maka ada hak jawab dan kalau ada hal lain kita akan beri jawaban, dan kita juga akan berikan pernyataan," tambahnya

Dewan Pers terus mengimbau kepada media untuk terus meningkatkan profesionalisme para jurnalisnya, sehingga akan menciptakan iklim sehat di kalangan media sendiri.

"Intinya adalah bahwa pendidikan dan pelatihan harus terus-menerus dilakukan. Karena media tidak hanya memberitakan namun juga menjadi wadah pendidikan bagi masyarakat."

Diingatkan kembali oleh Imam, terdapat tiga unsur pers yaitu jurnalis, perusahaan, dan masyarakat. Apabila masyarakat cerdas dalam menyikapi media atau apabila ada media yang salah dalam pemberitaannya dan masyarakat bisa menilai dan mengkritik, maka hal itu menunjukkan terciptanya media yang sehat.

PILIHAN:

Berpelukan Dua Kubu yang Bertikai di Tolikara Resmi Berdamai

Menag Ingatkan Keragaman Jangan Justru Mengoyak Persatuan