Muhammadiyah Perkuat Negara Pancasila

JAKARTA - Muktamar ke-47 Muhammadiyah akan membahas sejumlah agenda penting kebangsaan. Salah satu pembahasannya tentang negara Pancasila sebagai darul ahli wasaadah atau tempat bernaungnya semua elemen bangsa tanpa diskriminasi.

”Bahwa Indonesia ini milik bersama yang harus kita selamatkan bersama. Kita bangun bersama tanpa diskriminasi,” ujar Ketua Steering Committee (SC) Muktamar 47 Muhammadiyah Haedar Nashir saat bersilaturahmi ke Gedung MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta kemarin.

Dalam kunjungannya itu, Haedar bertemu dengan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) beserta jajaran direksi, seperti Direktur Pemberitaan Arya Sinulingga,Corporate Secretary Sjafril Nasution, serta sejumlah pimpinan redaksi dari mediamedia yang bernaung di MNC Group. Menurut Haedar, pembahasan tentang negara Pancasila tanpa diskriminasi cukup hangat untuk dibicarakan. Terlebih baru-baru ini terjadi konflik di Tolikara, Papua yang melibatkan kelompok masyarakat.

Adapun tema lain yang juga diangkat dalam muktamar adalah bagaimana Muhammadiyah ke depan bisa kembali menggerakkan dakwah pencerahan untuk komunitas. Dakwah pencerahan ini dilakukan ke semua kalangan tanpa adanya perbedaan. ”Kami ingin berbagi bagaimana kita menjadi bangsa Indonesia yang nasional, religius, dan punya implementasi dalam kesalehan individual dan kesalehan sosial,” jelas Haedar.

Pembahasan selanjutnya yang menurut Haedar tidak kalah penting adalah konsep rekonstruksi kehidupan berbangsa menuju Indonesia berkemajuan. Hal ini dijabarkan dalam langkah-langkah rekonstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan ekonomi serta budaya yang lebih berdiri tegak di atas filosofi dasar Indonesia. ”Tema besar ini tentu nanti dikaitkan dengan program Muhammadiyah yang memang rutin lima tahun sekali,” ucap Haedar.

Sementara itu, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan dukungannya pada perhelatan Muktamar, 3-7 Agustus 2015 mendatang. Menurut dia, dukungan nanti akan diberikan dalam bentuk pemberitaan di sejumlah media yang bernaung di ,bawah MNC Group. ”MNC akan mendukung muktamar supaya berjalan baik dan maksimal,” kata HT. HT menilai Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi tertua di Tanah Air memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa.

Banyaknya sarana pendidikan, sosial, dan kesehatan yang dimiliki oleh organisasi berusia 103 tahun tersebut sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa keberadaan organisasi itu penting di tengah masyarakat. ”Oleh sebab itu, pelaksanaan muktamar yang sukses tentu sangat penting posisinya untuk bangsa kita ini,” tutur HT.

HT pun tidak sungkan untuk mengatakan bahwa Muhammadiyah banyak diisi kalangan intelektual. Keberadaan tokohtokoh intelektual ini tentu dapat bermanfaat untuk mengeluarkan Indonesia dari situasi keterpurukan di segala bidang saat ini. ”Indonesia perlu orangorang yang bisa membantu secara cepat mengatasi permasalahan bangsa, bagaimana Indonesia keluar dari permasalahannya,” tukasnya.

Perbaiki kaderisasi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, sistem kaderisasi Muhammadiyah baik yang diorganisasi Hizbul Wathan dan lembaga kependidikan organisasi Muhammadiyah dari jenjang SD hingga perguruan tingginya, Muhammadiyah belum optimal melahirkan kader yang sesuai dengan zaman.

Padahal, Muhammadiyah bisa bertahan hingga melewati satu abad ini karena ketersediaan kader dan generasi penerusnya. ”Jika suatu gerakan tidak menyiapkan generasi penerus maka gerakan itu akan hancur dalam 30 tahun. Dari kedua sumber itu pengaderan dimulai dan saya meminta mereka harus optimal melakukan pengaderisasi,” katanya dalam seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah.

Din menjelaskan, kaderisasi menjadi penting lantaran ketersediaan kader yang menjadi motor penggerak organisasi Muhammadiyah berjalan terus dari masa ke masa. Sayangnya, kedua lembaga pengaderan itu dinilai melemah kinerjanya. Kedua lembaga tersebut pun tidak sepenuhnya menjadi sarana pengaderan karena terlalu sibuk dengan nostalgia masa lalu.

Karena itu, dia pun meminta ada perbaikan kaderisasi agar nasib Muhammadiyah tidak seperti organisasi lain di seluruh dunia yang hancur karena ketidaktersediaan kader mumpuni. Din mengungkapkan, proses pengaderan saat ini terlalu banyak terkooptasi kepentingan politik. Kader yang dididik pun mayoritas hanya ingin menjadi politikus semata. Mereka memaksa kepentingan partai dibawa masuk ke Muhammadiyah dan bukan sebaliknya.

Dia menjelaskan, kader Muhammadiyah yang ingin menjadi politikus memang bagus namun harus dengan syarat, yakni mampu menjadi politikus handal yang bisa melakukan perubahan. Rektor Uhamka Suyatno menambahkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah memang perlu mereformasi sistem pengaderannya. Namun, dia mengakui perlu waktu panjang untuk menghasilkan kader seperti yang diinginkan Din. Ke ,depan, ujarnya, diperlukan lembaga pendidikan yang bisa menyiapkan kader per masing-masing bidang.

Misalnya pendidikan kader yang ahli di bidang dakwah dan juga kader untuk kepentingan politik. Dia berharap, dengan pembagian ini maka kader yang ada dapat memberi pengaruh kuat dan turut menjadi penentu kebijakan pemerintah.

Dian ramdhani/ neneng zubaidah