HT: Negara Harus Bisa Melindungi Anak
Sabtu, 25 Juli 2015 - 11:32 WIB
HT: Negara Harus Bisa Melindungi Anak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyatakan bahwa negara harus bisa melindungi anak dalam berbagai hal. Baik dari sisi kesehatan, terlindungi dari kekerasan, dan menjamin pendidikan dengan kualitas yang baik. ”Anak-anak adalah masa depan kita, masa depan bangsa ini.
Mereka harus mendapatkan yang terbaik dari kita semua, termasuk dari negara,” ujar HT, Kamis (23/7). HT menegaskan, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama , kesehatan anak. Data Kementerian Sosial menyebutkan ada sekitar 5,4 juta balita mengalami gizi buruk. Bahkan, secara umum, data Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan ada sekitar 19,4 juta jiwa masyarakat Indonesia kelaparan setiap harinya.
”Pemerintah harus bisa mewujudkan zero hunger . Jangan ada lagi yang kelaparan di negeri yang berkelimpahan ini,” kata HT. Kedua, lanjut HT, anakanak Indonesia juga harus terlindungi dari berbagai kekerasan. Mengutip data Kemensos sekitar 7 juta anak mengalami kasus kekerasan fisik, sedangkan 2,6 juta anak lainnya mengalami kekerasan emosional.
”Anak-anak juga harus terlindungi dari berbagai kekerasan. Tidak hanya terlindungi secara fisik, tapi juga terlindungi dari kekerasan verbal terhadap mereka,” tutur ayah lima anak itu. Ketiga adalah persoalan pendidikan. Salah satunya masalah putus sekolah. Berdasarkan catatan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal tahun 2014, setidaknya ada 7,39 juta anak putus sekolah.
Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Akibat ekonomi keluarga yang tidak mendukung dan mahalnya biaya pendidikan, jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, karena kondisi perekonomian keluarga pula mereka terpaksa bekerja. Selain kemiskinan dan keharusan bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, pernikahan usia dini juga menjadi pemicu tingginya angka putus sekolah di Indonesia.
”Anak-anak juga harus terjamin kualitas pendidikannya,” ungkap HT. Selain itu, akses terhadap pendidikan juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pria asal Surabaya itu mengatakan bahwa pemerintah harus segera mengatasi berbagai persoalan anak dengan kebijakan yang tepat sasaran. ”Anak Indonesia memiliki hak untuk dilindungi negara. Dari sisi kesehatan, terlindungi dari kekerasan dan terjamin pendidikannya,” tegas HT.
Raka mahesa
Mereka harus mendapatkan yang terbaik dari kita semua, termasuk dari negara,” ujar HT, Kamis (23/7). HT menegaskan, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama , kesehatan anak. Data Kementerian Sosial menyebutkan ada sekitar 5,4 juta balita mengalami gizi buruk. Bahkan, secara umum, data Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan ada sekitar 19,4 juta jiwa masyarakat Indonesia kelaparan setiap harinya.
”Pemerintah harus bisa mewujudkan zero hunger . Jangan ada lagi yang kelaparan di negeri yang berkelimpahan ini,” kata HT. Kedua, lanjut HT, anakanak Indonesia juga harus terlindungi dari berbagai kekerasan. Mengutip data Kemensos sekitar 7 juta anak mengalami kasus kekerasan fisik, sedangkan 2,6 juta anak lainnya mengalami kekerasan emosional.
”Anak-anak juga harus terlindungi dari berbagai kekerasan. Tidak hanya terlindungi secara fisik, tapi juga terlindungi dari kekerasan verbal terhadap mereka,” tutur ayah lima anak itu. Ketiga adalah persoalan pendidikan. Salah satunya masalah putus sekolah. Berdasarkan catatan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal tahun 2014, setidaknya ada 7,39 juta anak putus sekolah.
Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Akibat ekonomi keluarga yang tidak mendukung dan mahalnya biaya pendidikan, jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, karena kondisi perekonomian keluarga pula mereka terpaksa bekerja. Selain kemiskinan dan keharusan bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, pernikahan usia dini juga menjadi pemicu tingginya angka putus sekolah di Indonesia.
”Anak-anak juga harus terjamin kualitas pendidikannya,” ungkap HT. Selain itu, akses terhadap pendidikan juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pria asal Surabaya itu mengatakan bahwa pemerintah harus segera mengatasi berbagai persoalan anak dengan kebijakan yang tepat sasaran. ”Anak Indonesia memiliki hak untuk dilindungi negara. Dari sisi kesehatan, terlindungi dari kekerasan dan terjamin pendidikannya,” tegas HT.
Raka mahesa
(bbg)
