Pendaftaran Pilkada Dibuka Akhir Pekan Ini
Kamis, 23 Juli 2015 - 14:06 WIB
Pendaftaran Pilkada Dibuka Akhir Pekan Ini
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kesiapannya membuka tahapan pendaftaran pemilihan kepala daerah (pilkada) pada akhir pekan nanti. Pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari, mulai Minggu 26 Juli hingga Selasa 28 Juli 2015.
“Kami yakin demikian (siap). Jadi karena proses ini sudah cukup panjang, tadi malam kami mengeluarkan surat juga ke daerah terkait hal tersebut,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol Jakarta, Kamis (23/7/2015).
Surat yang dimaksud Hadar adalah surat edaran (SE) 396/KPU/VII/2015 yang menjabarkan tentang teknis dari peraturan KPU (PKPU) No 12/2015, hasil revisi PKPU no 9/2015 tentang pencalonan. “Menjelaskan beberapa hal lagi supaya tak ada hal yang keliru, supaya punya pemahaman yang sama,” lanjut Hadar.
Adapun dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tahap pertama di 2015 mereka telah menyatakan kesiapannya. “Hasil komunikasi kami dengan daerah, mereka juga sudah menyampaikan itu ke seluruh parpol,” tambah Hadar.
PILIHAN:
Penundaan Pilkada Dianggap Bertentangan dengan UU
BPK Nilai Pilkada Serentak Kurang Dana dan SDM
“Kami yakin demikian (siap). Jadi karena proses ini sudah cukup panjang, tadi malam kami mengeluarkan surat juga ke daerah terkait hal tersebut,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol Jakarta, Kamis (23/7/2015).
Surat yang dimaksud Hadar adalah surat edaran (SE) 396/KPU/VII/2015 yang menjabarkan tentang teknis dari peraturan KPU (PKPU) No 12/2015, hasil revisi PKPU no 9/2015 tentang pencalonan. “Menjelaskan beberapa hal lagi supaya tak ada hal yang keliru, supaya punya pemahaman yang sama,” lanjut Hadar.
Adapun dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tahap pertama di 2015 mereka telah menyatakan kesiapannya. “Hasil komunikasi kami dengan daerah, mereka juga sudah menyampaikan itu ke seluruh parpol,” tambah Hadar.
PILIHAN:
Penundaan Pilkada Dianggap Bertentangan dengan UU
BPK Nilai Pilkada Serentak Kurang Dana dan SDM
(hyk)
