Infrastruktur untuk Kemajuan Ekonomi
Sabtu, 11 Juli 2015 - 08:57 WIB
Infrastruktur untuk Kemajuan Ekonomi
A
A
A
Transportasi adalah salah satu bagian penting dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di sebuah negara.
Pasalnya, laju-surut perputaran ekonomi sangat bergantung pada lancar atau tidaknya proses distribusi hasil produksi, yang berarti bergantung pada tersedia atau tidaknya transportasi beserta segala infrastrukturnya. Indonesia memiliki wilayah yang luas, baik darat maupun laut, namun belum memiliki akses memadai dan mampu menjangkau semua wilayah.
Jika transportasi tersedia, itu hanya terkonsentrasi di pusat-pusat, itu pun masih dengan kelengkapan infrastruktur yang menyedihkan. Lihat Pulau Jawa, misalnya. Jika berbicara masalah transportasi, tentu wilayah ini memilikinya. Namun mengingat Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan segenap pulau-pulau kecil yang jumlahnya begitu ramai, maka perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap kondisi secara keseluruhan.
Benarlah, sektor infrastruktur kini menjadi salah satu proyek terdepan Presiden Jokowi, dibuktikan dengan langkah pengalihan subsidi BBM beberapa bulan belakangan. Dalam data Kementerian Perhubungan, terdapat banyak proyek pembangunan transportasi di tahun 2015. Namun pada kenyataannya, pembenahan infrastruktur transportasi Indonesia masih mengalami banyak kendala.
Selain faktor anggaran yang minim (kurang 5% dari total APBN), proses birokrasi yang lamban, permasalahan juga kian kompleks dengan tidak maksimalnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Ditambah dengan kurangnya keterlibatan pemilik modal, baik swasta asing maupun swasta dari dalam negeri, untuk ikut bekerja sama.
Jika pemerintahan Jokowi mampu mengurai masalah ini segera, ekonomi Indonesia sangat mungkin tumbuh dan maju. Sebagian besar kita sepakat, tentunya, sektor transportasi adalah bagian integral dalam membangun ekonomi negara. Untuk kasus Indonesia, wilayah luas kiranya bukan rintangan untuk membangun infrastruktur transportasi yang maju, sebagaimana Malaysia dan Singapura telah menerapkannya.
Indonesia memiliki aset alam yang cukup, dan SDM pun kiranya tidak kurang. Permasalahan tinggal pada keseriusan untuk bekerja keras, dan yang terpenting, memberantas segala kemacetan birokrasi yang sesungguhnya tidak perlu.
Andesta Herli Wijaya
Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas
Pasalnya, laju-surut perputaran ekonomi sangat bergantung pada lancar atau tidaknya proses distribusi hasil produksi, yang berarti bergantung pada tersedia atau tidaknya transportasi beserta segala infrastrukturnya. Indonesia memiliki wilayah yang luas, baik darat maupun laut, namun belum memiliki akses memadai dan mampu menjangkau semua wilayah.
Jika transportasi tersedia, itu hanya terkonsentrasi di pusat-pusat, itu pun masih dengan kelengkapan infrastruktur yang menyedihkan. Lihat Pulau Jawa, misalnya. Jika berbicara masalah transportasi, tentu wilayah ini memilikinya. Namun mengingat Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan segenap pulau-pulau kecil yang jumlahnya begitu ramai, maka perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap kondisi secara keseluruhan.
Benarlah, sektor infrastruktur kini menjadi salah satu proyek terdepan Presiden Jokowi, dibuktikan dengan langkah pengalihan subsidi BBM beberapa bulan belakangan. Dalam data Kementerian Perhubungan, terdapat banyak proyek pembangunan transportasi di tahun 2015. Namun pada kenyataannya, pembenahan infrastruktur transportasi Indonesia masih mengalami banyak kendala.
Selain faktor anggaran yang minim (kurang 5% dari total APBN), proses birokrasi yang lamban, permasalahan juga kian kompleks dengan tidak maksimalnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Ditambah dengan kurangnya keterlibatan pemilik modal, baik swasta asing maupun swasta dari dalam negeri, untuk ikut bekerja sama.
Jika pemerintahan Jokowi mampu mengurai masalah ini segera, ekonomi Indonesia sangat mungkin tumbuh dan maju. Sebagian besar kita sepakat, tentunya, sektor transportasi adalah bagian integral dalam membangun ekonomi negara. Untuk kasus Indonesia, wilayah luas kiranya bukan rintangan untuk membangun infrastruktur transportasi yang maju, sebagaimana Malaysia dan Singapura telah menerapkannya.
Indonesia memiliki aset alam yang cukup, dan SDM pun kiranya tidak kurang. Permasalahan tinggal pada keseriusan untuk bekerja keras, dan yang terpenting, memberantas segala kemacetan birokrasi yang sesungguhnya tidak perlu.
Andesta Herli Wijaya
Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas
(ftr)
