Dampak Putusan MK, Politik Dinasti Semakin Subur

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan aturan soal pembatasan calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana atau biasa disebut politik dinasti mempunyai dampak tersendiri.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, jika melihat putusan MK terkait petahana dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, maka peta politik di daerah tidak banyak berubah.

"Tidak ada perubahan dalam melihat peta kekuasaan elite lokal," kata Indria saat dihubungi Sindonews, Kamis (9/7/2015).

Indria memprediksi, politik dinasti di daerah akan semakin bertambah jumlahnya. Sementara incumbent akan terus berusaha mempertahankan kekuasaannya.

"Mungkin akan semakin bertambah jumlahnya, kalau sekarang 59, bisa dikategorikan politik dinasti akan bertambah," tandas dia.

Seperti diketahui, MK memperbolehkan pencalonan keluarga incumbent dalam pilkada. MK menilai Pasal 7 huruf r UU Pilkada, yang sebelumnya melarang hal tersebut.

Pilihan:

Istana Minta Maaf Salah Ketik Nama BIN

Politikus PDIP Ini Geram Istana Salah Terus