Pemda Perbatasan Diminta Bekerja Keras

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengajak para kepala daerah dan pejabat pemerintah wilayah perbatasan bekerja lebih keras dalam mempercepat pembangunan perbatasan negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Kita harus berkomitmen untuk sinergis mulai dari tahapan perencanaan, pembiayaan, pembangunan hingga pengelolaan kawasan perbatasan,” ujar Menteri Marwan di Jakarta kemarin. Marwan mengatakan pemerintah daerah harus diberi dukungan program dan politik anggaran yang lebih besar untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih masif mengenai strategi percepatan pembangunan kawasan perbatasan kepada seluruh lapisan dan komponen masyarakat, terutama pihak swasta atau investor. ”Sosialisasi ini penting agar investor mau terlibat secara aktif untuk membangun dan mengelola wilayah perbatasan Negara secara bersama-sama,” terangnya.

Marwan juga mengingatkan bahwa pembangunan suatu bangsa harus bersifat inklusif, menjangkau dan mengangkat derajat seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di perbatasan negara.” Kitamestimajudanmakmur bersama, tidak maju dan makmur sendiri-sendiri,” ucapnya.

Jika kesatuan bangsa diibaratkan sebagai rangkaian mata rantai, lanjutMarwan, kekuatannya terletak pada mata rantai terlemah. Hal ini memberikan makna bahwa jika Indonesia ingin kuat, maka marilah bersamasama membangun daerah-daerah yang memiliki kinerja pembangunan terendah, yakni di daerah tertinggal, desa tertinggal, dan kawasan perbatasan.

Menurut dia, lokus pembangunan kawasan perbatasan berada pada lokasi prioritas atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pada tahun 2015 terdapat 187 lokasi prioritas yang tersebar di 41 kabupaten/kota. Dari 187 lokasi prioritas tersebut, sebanyak 56 kecamatan atau 40,29% yang berbatasan laut, 79 kecamatan (56,83%) berbatasan darat, dan 4 kecamatan (2,88%) memiliki perbatasan darat dan laut.

Adapun jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 desa/kelurahan. Kondisi kawasan perbatasan Indonesia saat ini sebagian besar sangat memprihatinkan. Hampir 20% desa-desa di perbatasan belum terjangkau sinyal GSM.

Adapun 45% lebih masih membutuhkan akses terhadap sumber energi listrik. ”Bahkan saudara kita yang tinggal di perbatasan sangat kesulitan sekedar untuk berkirim surat hal ini terlihat dari lebih dari 80% jumlah desa-desa di perbatasan yang kesulitan dalam mengakses warung pos dan telekomunikasi,” papar dia. Selain itu, ketersediaan pelayan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, masih sangat rendah.

Data menunjukkan sekitar 80% desa-desa di perbatasan tidak mendapat layanan pendidikan yang baik dan 90% tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik, bahkan untuk pelayanan tingkat desa seperti poskesdes dan polindes masih perlu ditingkatkan.

Anggota Komisi II DPR Lukman Edy mendorong pemerintah untuk membangun dan memperhatikan desa-desa yang ada di perbatasan. Pasalnya, bila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah tersebut, dia khawatir masyarakat di kawasan perbatasan akan semakin terpengaruh oleh Malaysia dari berbagai segi dan aspek.

Neneng zubaidah/ Rahmat sahid