Mendagri Tegaskan Pilkada Serentak Tak Akan Diundur
Selasa, 07 Juli 2015 - 14:38 WIB
Mendagri Tegaskan Pilkada Serentak Tak Akan Diundur
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan jadwal pelaksanaan pilkada serentak tidak akan berubah. Tetap seperti jadwal semula pada 9 Desember 2015.
Menurut politikus PDIP ini, terpenting Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara sudah siap.
"Enggak (diundur). Kita siap, pengamanan (juga) siap. Yang penting KPU-nya siap, Bawaslu-nya siap, faktor keamanan mari kita jaga sama-sama, saya kira anggaran masih bisa dibicarakan," ujar Tjahjo di Istana, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Dia menilai, anggaran untuk penyelenggara pemilu sudah tidak ada masalah. Mengenai anggaran pengamanan pilkada serentak, lanjut Tjahjo, tidak bisa menjadi patokan tapi tetap harus diperhatikan.
"Tinggal anggaran pengamanan, pengamanan kan relatif. Enggak bisa jadi patokan, tapi tetap diperhatikan," kata dia.
Dia menambahkan, terkait antisipasi kecurangan pemilu tergantung KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara negara. Pemerintah tetap menganggap positif setiap masukan dari DPR.
"Kuncinya di KPU dan bawaslu, dan peran serta masyarakat serta DPR agar DPR teliti," tandasnya.
PILIHAN:
Pilkada Serentak Terancam Mundur karena Persoalan Anggaran
DPR Usahakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Sesuai Jadwal
Menurut politikus PDIP ini, terpenting Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara sudah siap.
"Enggak (diundur). Kita siap, pengamanan (juga) siap. Yang penting KPU-nya siap, Bawaslu-nya siap, faktor keamanan mari kita jaga sama-sama, saya kira anggaran masih bisa dibicarakan," ujar Tjahjo di Istana, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Dia menilai, anggaran untuk penyelenggara pemilu sudah tidak ada masalah. Mengenai anggaran pengamanan pilkada serentak, lanjut Tjahjo, tidak bisa menjadi patokan tapi tetap harus diperhatikan.
"Tinggal anggaran pengamanan, pengamanan kan relatif. Enggak bisa jadi patokan, tapi tetap diperhatikan," kata dia.
Dia menambahkan, terkait antisipasi kecurangan pemilu tergantung KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara negara. Pemerintah tetap menganggap positif setiap masukan dari DPR.
"Kuncinya di KPU dan bawaslu, dan peran serta masyarakat serta DPR agar DPR teliti," tandasnya.
PILIHAN:
Pilkada Serentak Terancam Mundur karena Persoalan Anggaran
DPR Usahakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Sesuai Jadwal
(kri)
