NU Harus Kembali ke Khitah
NU Harus Kembali ke Khitah
A
A
A
JAKARTA - NU harus dikembalikan kepada khitah dan niat suci pendirinya, yakni Haadratussyaikh KH Hasyim Asyari.
Karena itu, sejumlah pihak terutama di elite PBNU agar menghentikan upaya dan manuver yang membelokbelokkan NU. ”Kalau mau selamat, NU harus kembali ke khitahnya,” tegas Rois Syuriyah PWNU NTB TGH Lalu Muhammad Khoiri Adnan didampingi Mustasyar PWNU NTB KH Mahfud kepada wartawan, merespons situasi yang semakin tidak sehat menjelang Muktamar NU, dalam rilisnya kemarin.
Dia juga mengingatkan agar NU tidak dijual karena itu akan membuat NU tidak berkah. ”Jangan sampai NU ini di jual-jual, karena kalau ini dilakukan maka menjadikan NU tidak berkah,” ungkapnya. Hal yang penting beliau ingatkan adalah NU harus dijalankan di atas aturan organisasi, sehingga jangan sampai menabrak dan menyiasati anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART).
”Tidak boleh kepentingan hawa nafsu sebagian kalangan, kemudian mengalahkan AD/ ART. Termasuk memaksakan mekanisme pemilihan Rois Aam dengan menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA),” paparnya.
Menurutnya, tata cara pemilihan Rois Aam harus dikembalikan kepada aturan yang berlaku, yakni dilakukan dengan sistem perwakilan oleh pengurus wilayah dan pengurus cabang. ”Di situ ada hak PW dan PC untuk memilih yang tidak bisa diambil alih oleh PBNU atau yang lain,” katanya.
KH Mahfud menambahkan, manuver sebagian elite PBNU yang memunculkan nama-nama calon anggota AHWA merupakan langkah yang aneh. ”Mekanisme AHWA-nya saja tidak sah dan belum disepakati di muktamar. Kok sudah muncul calonnya. Apa otoritas PBNU menentukan calon AHWA secara subjektif itu,.” katanya.
Dia juga mempertanyakan motif pemunculan namanama itu karena justru bertentangan dengan alasan yang sering kali dimunculkan sebagai landasan pemaksaan AHWA, yaitu tidak akan mengadu kiai. ”Lah sekarang mereka sesuka hati memunculkan nama-nama yang disuruh bersaing untuk menjadi anggota AHWA. Kan itu namanya mengadu-adu juga. Semakin aneh saja,” ungkapnya.
Penolakan juga disampaikan Rois Syuriyah PWNU Maluku KH Abdul Wahab Palpoke. Dia menilai pemaksaan sistem AHWA melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama lalu sebagai langkah mundur. Menurut dia, munas tersebut banyak diwarnai kejanggalan yang jauh dari nilai ahlussunah wal jamaah (Aswaja) sebagaimana yang dipraktikkan oleh pendiri NU, Haadratussyaikh KH Hasyim Asyari.
”Ini peristiwa buruk dan jangan terulang lagi,” ungkapnya. Sebelumnya, Forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), selama dua hari mulai Minggu (14/6), menyepakati pemilihan Rois Aam dalam Muktamar ke-33 NU menggunakan sistem AHWA atau musyawarah mufakat.
Ketua Lajnah Falakiyah KH Ghazali Masruri berpendapat, sistem AHWA tidak patut digunakan pada Muktamar NU mendatang, karena selain dapat mengadu domba forum ulama, juga akan menimbulkan konflik termasuk kemungkinan terjadinya politik uang.
Alfian faizal
Karena itu, sejumlah pihak terutama di elite PBNU agar menghentikan upaya dan manuver yang membelokbelokkan NU. ”Kalau mau selamat, NU harus kembali ke khitahnya,” tegas Rois Syuriyah PWNU NTB TGH Lalu Muhammad Khoiri Adnan didampingi Mustasyar PWNU NTB KH Mahfud kepada wartawan, merespons situasi yang semakin tidak sehat menjelang Muktamar NU, dalam rilisnya kemarin.
Dia juga mengingatkan agar NU tidak dijual karena itu akan membuat NU tidak berkah. ”Jangan sampai NU ini di jual-jual, karena kalau ini dilakukan maka menjadikan NU tidak berkah,” ungkapnya. Hal yang penting beliau ingatkan adalah NU harus dijalankan di atas aturan organisasi, sehingga jangan sampai menabrak dan menyiasati anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART).
”Tidak boleh kepentingan hawa nafsu sebagian kalangan, kemudian mengalahkan AD/ ART. Termasuk memaksakan mekanisme pemilihan Rois Aam dengan menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA),” paparnya.
Menurutnya, tata cara pemilihan Rois Aam harus dikembalikan kepada aturan yang berlaku, yakni dilakukan dengan sistem perwakilan oleh pengurus wilayah dan pengurus cabang. ”Di situ ada hak PW dan PC untuk memilih yang tidak bisa diambil alih oleh PBNU atau yang lain,” katanya.
KH Mahfud menambahkan, manuver sebagian elite PBNU yang memunculkan nama-nama calon anggota AHWA merupakan langkah yang aneh. ”Mekanisme AHWA-nya saja tidak sah dan belum disepakati di muktamar. Kok sudah muncul calonnya. Apa otoritas PBNU menentukan calon AHWA secara subjektif itu,.” katanya.
Dia juga mempertanyakan motif pemunculan namanama itu karena justru bertentangan dengan alasan yang sering kali dimunculkan sebagai landasan pemaksaan AHWA, yaitu tidak akan mengadu kiai. ”Lah sekarang mereka sesuka hati memunculkan nama-nama yang disuruh bersaing untuk menjadi anggota AHWA. Kan itu namanya mengadu-adu juga. Semakin aneh saja,” ungkapnya.
Penolakan juga disampaikan Rois Syuriyah PWNU Maluku KH Abdul Wahab Palpoke. Dia menilai pemaksaan sistem AHWA melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama lalu sebagai langkah mundur. Menurut dia, munas tersebut banyak diwarnai kejanggalan yang jauh dari nilai ahlussunah wal jamaah (Aswaja) sebagaimana yang dipraktikkan oleh pendiri NU, Haadratussyaikh KH Hasyim Asyari.
”Ini peristiwa buruk dan jangan terulang lagi,” ungkapnya. Sebelumnya, Forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), selama dua hari mulai Minggu (14/6), menyepakati pemilihan Rois Aam dalam Muktamar ke-33 NU menggunakan sistem AHWA atau musyawarah mufakat.
Ketua Lajnah Falakiyah KH Ghazali Masruri berpendapat, sistem AHWA tidak patut digunakan pada Muktamar NU mendatang, karena selain dapat mengadu domba forum ulama, juga akan menimbulkan konflik termasuk kemungkinan terjadinya politik uang.
Alfian faizal
(ftr)
Explore More