Pansel Harus Utamakan Objektivitas
Selasa, 07 Juli 2015 - 09:02 WIB
Pansel Harus Utamakan Objektivitas
A
A
A
JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) harus mengedepankan objektivitas informasi dari berbagai sumber dalam menelusuri track record para calon.
Sebab pansel memiliki tanggung jawab moral atas terpilihnya pimpinan KPK mendatang. Karena itu, proses penelusuran rekam jejak ini dianggap penting sebagai bahan pertimbangan siapa saja yang berhak lolos ke tahap selanjutnya.
”Bagi saya, ini (penelusuran track record) sangat penting. Kalau seleksi makalah maupun wawancara, setiap calon pasti menunjukkan yang baik dan lebih menyembunyikan kekurangan. Nah, yang di lapangan ini bisa mengungkap apa yang tidak terungkap dalam tahapan seleksi,” tandas pakar hukum pidana Achyar Salmi saat dihubungi di Jakarta kemarin.
Sehingga, sangat penting proses tracking ini dilakukan secara terus-menerus hingga tahap akhir, bukan hanya dilakukan dalam waktu satu bulan ini saja. Sebab, dari hasil tracking akan diketahui karakteristik, latar belakang, dan perilaku para calon yang sebenarnya. Nantinya, data-data yang dihasilkan bisa menjadi rujukan pansel untuk menggali lebih dalam tentang para calon apabila masuk tahap wawancara.
”Diharapkan penelusuran maupun investigasi di lingkungan para calon harus dilakukan dengan halus. Artinya, orang di sekitaran para capim KPK yang dimintai keterangannya tidak mengetahui kalau sedang dilakukan tracking untuk calon tertentu,” paparnya.
Hal ini perlu dilakukan agar informasi yang didapatkan tetap objektif. Dalam mengelola hasil tracking pun, harus dapat dipastikan pansel menerima informasi dari berbagai pihak seperti LSM, masyarakat, dan lembaga negara terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan PPATK.
Dengan adanya informasi berlapis ini, setidaknya pansel akan menerima informasi secara utuh dari berbagai sudut yang diperlukan untuk menilai sang calon pimpinan. Sebaliknya, masyarakat harus mempercayai kerja pansel dalam mengolah informasi.
Kalaupun nantinya ada catatan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan yang notabene satuan mereka menjadi salah satu calon, masyarakat tidak perlu khawatir. ”Inilah fungsinya informasi berlapis dari berbagai pihak, jadi pansel tidak akan berpegang pada satu narasumber saja,” ujarnya.
Pakar hukum pidana Universitas Soedirman Hibnu Nugroho pun menyatakan pansel bisa meminimalisasi kekhawatiran masyarakat atas catatan yang diberikan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan. Sebab pansel memiliki data atau informasi pembanding yang masuk dari masyarakat serta lembaga negara lain.
Namun, yang paling penting, dalam tracking ini setidaknya pansel harus bisa menemukan bibit keberanian dan integritas yang tinggi dalam diri para calon. Menurutdia, kedua hal ini sangat penting melihat tantangan KPK dalam pemberantasan korupsi makin berat. Terlebih, adanya dugaan pelemahan institusi antirusuah ini.
”Kita harus cari orang-orang yang berani, berani mengungkap perkara, berani berbada pendapat di tengah adanya pelemahan, tapi dengan konsep yang bersih,” ujarnya.
Nurul adriyana
Sebab pansel memiliki tanggung jawab moral atas terpilihnya pimpinan KPK mendatang. Karena itu, proses penelusuran rekam jejak ini dianggap penting sebagai bahan pertimbangan siapa saja yang berhak lolos ke tahap selanjutnya.
”Bagi saya, ini (penelusuran track record) sangat penting. Kalau seleksi makalah maupun wawancara, setiap calon pasti menunjukkan yang baik dan lebih menyembunyikan kekurangan. Nah, yang di lapangan ini bisa mengungkap apa yang tidak terungkap dalam tahapan seleksi,” tandas pakar hukum pidana Achyar Salmi saat dihubungi di Jakarta kemarin.
Sehingga, sangat penting proses tracking ini dilakukan secara terus-menerus hingga tahap akhir, bukan hanya dilakukan dalam waktu satu bulan ini saja. Sebab, dari hasil tracking akan diketahui karakteristik, latar belakang, dan perilaku para calon yang sebenarnya. Nantinya, data-data yang dihasilkan bisa menjadi rujukan pansel untuk menggali lebih dalam tentang para calon apabila masuk tahap wawancara.
”Diharapkan penelusuran maupun investigasi di lingkungan para calon harus dilakukan dengan halus. Artinya, orang di sekitaran para capim KPK yang dimintai keterangannya tidak mengetahui kalau sedang dilakukan tracking untuk calon tertentu,” paparnya.
Hal ini perlu dilakukan agar informasi yang didapatkan tetap objektif. Dalam mengelola hasil tracking pun, harus dapat dipastikan pansel menerima informasi dari berbagai pihak seperti LSM, masyarakat, dan lembaga negara terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan PPATK.
Dengan adanya informasi berlapis ini, setidaknya pansel akan menerima informasi secara utuh dari berbagai sudut yang diperlukan untuk menilai sang calon pimpinan. Sebaliknya, masyarakat harus mempercayai kerja pansel dalam mengolah informasi.
Kalaupun nantinya ada catatan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan yang notabene satuan mereka menjadi salah satu calon, masyarakat tidak perlu khawatir. ”Inilah fungsinya informasi berlapis dari berbagai pihak, jadi pansel tidak akan berpegang pada satu narasumber saja,” ujarnya.
Pakar hukum pidana Universitas Soedirman Hibnu Nugroho pun menyatakan pansel bisa meminimalisasi kekhawatiran masyarakat atas catatan yang diberikan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan. Sebab pansel memiliki data atau informasi pembanding yang masuk dari masyarakat serta lembaga negara lain.
Namun, yang paling penting, dalam tracking ini setidaknya pansel harus bisa menemukan bibit keberanian dan integritas yang tinggi dalam diri para calon. Menurutdia, kedua hal ini sangat penting melihat tantangan KPK dalam pemberantasan korupsi makin berat. Terlebih, adanya dugaan pelemahan institusi antirusuah ini.
”Kita harus cari orang-orang yang berani, berani mengungkap perkara, berani berbada pendapat di tengah adanya pelemahan, tapi dengan konsep yang bersih,” ujarnya.
Nurul adriyana
(ftr)
