Beras Hasil Sitaan Disalurkan untuk Operasi Pasar
Senin, 06 Juli 2015 - 10:48 WIB
Beras Hasil Sitaan Disalurkan untuk Operasi Pasar
A
A
A
JAKARTA - Persediaan beras saat Ramadan hingga mendekati Lebaran kerap menipis. Hal itu terjadi karena tingginya permintaan masyarakat.
Di sisi lain, pasokan komoditas utama itu berkurang sehingga menyebabkan kelangkaan. Melihat kondisi itu, Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBJ) menyerahkan beras hasil penindakan kepada Bulog sebagai cadangan beras pemerintah, untuk selanjutnya dapat disalurkan ke masyarakat tidak mampu dalam operasi pasar.
”Beras sejumlah 110,5 ton dengan nilai sebesar Rp288,9 juta merupakan barang hasil penindakan yang telah ditetapkan menjadi barang milik negara (BMN). BMN tersebut telah diproses penetapan status penggunaannya untuk Kementerian Perdagangan sebagai cadangan beras pemerintah. Jika diperlukan bisa untuk operasi pasar dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi kemarin.
Hal ini sebagai bentuk koordinasi dari pemerintah terkait efisiensi penggunaan barang milik negara. Ke depan pihaknya akan menyusun mekanisme sama untuk seluruh Indonesia sehingga bisa menambah cadangan beras. ”Ini baru langkah awal,” ucapnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Supri menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat menyerahkan barang hasil sitaan terutama barang komoditas. Hal itu merujuk pada pertimbangan tingginya kebutuhan masyarakat saat ini.
”Ini merupakan sinergitas pertama kalinya, di mana barang hasil sitaan Bea dan Cukai bisa langsung diberikan kepada pemerintah. Selama ini pembelian barang sitaan Bea dan Cukai harus melalui mekanisme lelang,” ujarnya.
R ratna purnama
Di sisi lain, pasokan komoditas utama itu berkurang sehingga menyebabkan kelangkaan. Melihat kondisi itu, Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBJ) menyerahkan beras hasil penindakan kepada Bulog sebagai cadangan beras pemerintah, untuk selanjutnya dapat disalurkan ke masyarakat tidak mampu dalam operasi pasar.
”Beras sejumlah 110,5 ton dengan nilai sebesar Rp288,9 juta merupakan barang hasil penindakan yang telah ditetapkan menjadi barang milik negara (BMN). BMN tersebut telah diproses penetapan status penggunaannya untuk Kementerian Perdagangan sebagai cadangan beras pemerintah. Jika diperlukan bisa untuk operasi pasar dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi kemarin.
Hal ini sebagai bentuk koordinasi dari pemerintah terkait efisiensi penggunaan barang milik negara. Ke depan pihaknya akan menyusun mekanisme sama untuk seluruh Indonesia sehingga bisa menambah cadangan beras. ”Ini baru langkah awal,” ucapnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Supri menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat menyerahkan barang hasil sitaan terutama barang komoditas. Hal itu merujuk pada pertimbangan tingginya kebutuhan masyarakat saat ini.
”Ini merupakan sinergitas pertama kalinya, di mana barang hasil sitaan Bea dan Cukai bisa langsung diberikan kepada pemerintah. Selama ini pembelian barang sitaan Bea dan Cukai harus melalui mekanisme lelang,” ujarnya.
R ratna purnama
(bhr)
