Kembali Salah Teken Perpres, Jokowi Salah Pilih Pembantu
Minggu, 05 Juli 2015 - 09:29 WIB
Kembali Salah Teken Perpres, Jokowi Salah Pilih Pembantu
A
A
A
JAKARTA - Salah teken kebijakan kembali dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, masyarakat kembali memprotes penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (PP JHT).
Mengomentari hal itu, Bendahara Umum Partai Golkar mengatakan, seperti halnya kasus PP Uang Muka Mobil Pejabat yang diralat sendiri oleh Jokowi setelah ditandatangani, kini hal yang kurang lebih sama terjadi di PP JHT.
Kasus revisi Perpres JHT itu, dinilainya sekali lagi membuktikan bahwa manajemen pemerintahan Presiden Jokowi dan Kantor Kepresidenan masih amburadul. Pasalnya, kasus ini terjadi di bulan kesembilan usia pemerintahan Jokowi.
"Itu menjadi indikasi terlalu banyaknya orang yang tidak kualifaid dalam pemerintahan Jokowi. Karena tidak kualifaid, para menteri melakukan kecerobohan dalam kasus Perpres itu," kata Bambang melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Minggu (5/7/2015).
Bambang menilai, para menteri telah bertindak arogan karena merancang Perpres JHT tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat pekerja. Diyakini Bambang, jika para menteri teknis itu mau mendengarkan masukan pekerja tentang mekanisme pencairan dana JHT, Perpres itu tidak akan bermasalah.
Menurut Bambang, kecerobohan para menteri terkait ternyata diikuti oleh orang-orang kepercayaan Jokowi di Kantor Presiden. Tanpa membaca dan mempelajari muatan Perpres, mereka langsung menyodorkannya ke Presiden Jokowi untuk ditandatangani.
Dia berpandangan, Menteri Sekretaris Kabinet (Mensekab) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) patut dipersalahkan atas kejadian ini. "Mensekab dan Mensesneg seharusnya tidak asal-asalan dalam menyodorkan dokumen apa pun yang memerlukan tandatangan presiden."
Ditambahkan Bambang, kalau dianggap perlu Mensesneg dan Mensekab bisa meminta pertimbangan dan masukan dari para ahli yang sehari-hari membantu presiden.
"Prosedur ini rupanya tidak dijalankan sehingga presiden lagi-lagi kecolongan dan dipermalukan. Tetapi, seperti itulah risiko yang harus diterima Presiden Jokowi karena dia sendiri yang memilih orang-orang kepercayaannya," imbuhnya.
PILIHAN:
Polemik JHT, #JokowiSalahTeken Trending Topic di Twitter
Mengomentari hal itu, Bendahara Umum Partai Golkar mengatakan, seperti halnya kasus PP Uang Muka Mobil Pejabat yang diralat sendiri oleh Jokowi setelah ditandatangani, kini hal yang kurang lebih sama terjadi di PP JHT.
Kasus revisi Perpres JHT itu, dinilainya sekali lagi membuktikan bahwa manajemen pemerintahan Presiden Jokowi dan Kantor Kepresidenan masih amburadul. Pasalnya, kasus ini terjadi di bulan kesembilan usia pemerintahan Jokowi.
"Itu menjadi indikasi terlalu banyaknya orang yang tidak kualifaid dalam pemerintahan Jokowi. Karena tidak kualifaid, para menteri melakukan kecerobohan dalam kasus Perpres itu," kata Bambang melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Minggu (5/7/2015).
Bambang menilai, para menteri telah bertindak arogan karena merancang Perpres JHT tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat pekerja. Diyakini Bambang, jika para menteri teknis itu mau mendengarkan masukan pekerja tentang mekanisme pencairan dana JHT, Perpres itu tidak akan bermasalah.
Menurut Bambang, kecerobohan para menteri terkait ternyata diikuti oleh orang-orang kepercayaan Jokowi di Kantor Presiden. Tanpa membaca dan mempelajari muatan Perpres, mereka langsung menyodorkannya ke Presiden Jokowi untuk ditandatangani.
Dia berpandangan, Menteri Sekretaris Kabinet (Mensekab) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) patut dipersalahkan atas kejadian ini. "Mensekab dan Mensesneg seharusnya tidak asal-asalan dalam menyodorkan dokumen apa pun yang memerlukan tandatangan presiden."
Ditambahkan Bambang, kalau dianggap perlu Mensesneg dan Mensekab bisa meminta pertimbangan dan masukan dari para ahli yang sehari-hari membantu presiden.
"Prosedur ini rupanya tidak dijalankan sehingga presiden lagi-lagi kecolongan dan dipermalukan. Tetapi, seperti itulah risiko yang harus diterima Presiden Jokowi karena dia sendiri yang memilih orang-orang kepercayaannya," imbuhnya.
PILIHAN:
Polemik JHT, #JokowiSalahTeken Trending Topic di Twitter
(kri)
